Daftar Monografi

No Jenis Nomor Tahun Tentang Download Keterangan
1. Kajian Raperda 2015 2015 Kajian Peraturan Daerah Tahun 2015 -
2. Kajian Raperda 2016 2016 Kajian Perda Tahun 2016 -
3. Kajian Raperda 2017 2017 Kajian Perda Tahun 2017 -
4. Kajian Raperda 2019 2019 Kajian Peraturan Daerah Tahun 2019 -
5. Buku Hukum 1 2024 Daftar Koleksi Buku Hukum
Peraturan

-
6. Dokumen Langka 1 1918 De Gewestelijke Raad Van Kedoe
Peraturan

-
7. Buku Hukum 18 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 18
8. Buku Hukum 20 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 20
9. Buku Hukum 21 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 21
10. Buku Hukum 22 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 22
11. Buku Hukum 23 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 23
12. Buku Hukum 00 2010 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010
13. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009
14. Buku Hukum 1 2005 Himpunan Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2005&2006
15. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2015
16. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010
17. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014
18. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009
19. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015
20. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2015
21. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014
22. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi
23. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016
24. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2007
25. Buku Hukum 31 2000 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 31
26. Buku Hukum 30 2006 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 30 Tahun 2006
27. Buku Hukum 14 2006 Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2006 Nomor 14
28. Buku Hukum 32 2006 Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2006 Nomor 32
29. Buku Hukum 1 2010 Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010
30. Buku Hukum 1 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010
31. Buku Hukum 3 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3
32. Buku Hukum 4 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 4
33. Buku Hukum 5 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5
34. Buku Hukum 6 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6
35. Buku Hukum 7 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 7
36. Buku Hukum 10 2002 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002
37. Buku Hukum 2 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 2
38. Buku Hukum 1 2011 Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011
39. Buku Hukum 1 2016 Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2016
40. Buku Hukum 36 2009 Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009
41. Buku Hukum 8 2008 Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8
42. Buku Hukum 6 2010 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010
43. Buku Hukum 5 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5
44. Buku Hukum 7 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7
45. Buku Hukum 1 2016 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016
46. Buku Hukum 2 2016 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016
47. Buku Hukum 3 2016 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016
48. Buku Hukum 4 2016 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016
49. Buku Hukum 10 2007 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 tahun 2007
50. Buku Hukum 3 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 3
51. Buku Hukum 4 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 4
52. Buku Hukum 3 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 3
53. Buku Hukum 5 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 5
54. Buku Hukum 4 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4
55. Buku Hukum 6 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 6
56. Buku Hukum 5 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5
57. Buku Hukum 6 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6
58. Buku Hukum 7 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7
59. Buku Hukum 9 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 9
60. Buku Hukum 17 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 17
61. Buku Hukum 18 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 18
62. Buku Hukum 11 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 11
63. Buku Hukum 1 2014 Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2014
64. Buku Hukum 4 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4 tahun 2010
65. Buku Hukum 2 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2 tahun 2010
66. Buku Hukum 7 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7 tahun 2010
67. Buku Hukum 6 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010
68. Buku Hukum 5 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5 tahun 2010
69. Buku Hukum 1 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010
70. Buku Hukum 3 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3 tahun 2010
71. Buku Hukum 5 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5
72. Buku Hukum 30 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2006
73. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2016
74. Buku Hukum 3 2002 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman nomor 3 tahun 2002 Seri C
75. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2015
76. Buku Hukum 32 2006 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 32 Tahun 2006
77. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010
78. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
79. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009
80. Buku Hukum 36 2010 Warta Peraturan Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2009
81. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014/2015
82. Buku Hukum 6 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
83. Buku Hukum 8 2010 Himpunan Warta Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun VIII Tahun 2009
84. Buku Hukum 7 2009 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 tahun 2008
85. Buku Hukum 1 2020 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019
86. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Abstrak Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2004-2013
87. Buku Hukum 1 2022 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 2021
88. Buku Hukum 33 2000 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 33 Seri D Nomor 25
89. Buku Hukum 1 2021 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020
90. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Abstrak Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 201 dan Keputusan Walikota Pekalongan-2011
91. Buku Hukum 1 2021 Himpunan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Jilid 1
92. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Jilid 1
93. Buku Hukum 1 2005 Himpunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Di Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 1990-2004
94. Buku Hukum 2 2012 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2011 Nomor 2 Seri 2
95. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
96. Buku Hukum 1 1994 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah tahun 1993
97. Buku Hukum 1 2020 Himpunan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Jilid 2
98. Buku Hukum 1 2005 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 1-37
99. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo
100. Buku Hukum 29 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 29
101. Buku Hukum 1 2022 Himpunan Perda/Perbup Kabupaten Kendal
102. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006/2007
103. Buku Hukum 28 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 28
104. Buku Hukum 26 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 26
105. Buku Hukum 1 2013 Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012
106. Buku Hukum 21 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 21
107. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1-10
108. Buku Hukum 2 2002 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2002
109. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
110. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Demak tahun 2012
111. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017
112. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten SragenTahun 2016
113. Buku Hukum 3 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002 Nomor 3, 6, 10, 11, 19, 20, 22, 28, 32
114. Buku Hukum 6 2021 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021
115. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
116. Buku Hukum 1 2022 Himpunan Peraturan Daerah Terkait BUMD Kabupaten Blora
117. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
118. Buku Hukum 1 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan daerah Bupati Sleman Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
119. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten MagelangTahun 2001 Nomor 1-30
120. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001
121. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2004
122. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2004
123. Buku Hukum 1 2000 Lima tahun Wonosobo Membangun 1995-2000
124. Buku Hukum 1 1985 Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Periode 1975-1985
125. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 1-9
126. Buku Hukum 8 2000 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2000
127. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016
128. Buku Hukum 4 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2007
129. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015
130. Buku Hukum 1 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2007
131. Buku Hukum 3 2005 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 03 Tahun 2005
132. Buku Hukum 7 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2008
133. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Yang Mengatur Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal
134. Buku Hukum 3 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2007
135. Buku Hukum 6 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007
136. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012
137. Buku Hukum 2 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2007
138. Buku Hukum 12 2010 Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
139. Buku Hukum 2 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Buku 2
140. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
141. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011
142. Buku Hukum 1 1995 Upaya-Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Selama Pelita V Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
143. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003
144. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 1-40
145. Buku Hukum 1 2020 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 2020
146. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008
147. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Jilid 1
148. Buku Hukum 19 2017 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017
149. Buku Hukum 13 2010 Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
150. Buku Hukum 1 2009 Bahan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
151. Buku Hukum 1 2001 Bahan Penyuluhan Hukum I Tahun 2001
152. Buku Hukum 14 2018 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 tahun 2017
153. Buku Hukum 5 2010 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 5
154. Buku Hukum 38 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 38
155. Buku Hukum 9 1999 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 9 tahun 1999
156. Buku Hukum 35 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 35
157. Buku Hukum 33 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 33
158. Buku Hukum 32 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 32
159. Buku Hukum 28 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 28
160. Buku Hukum 43 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 43
161. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001-2002
162. Buku Hukum 19 1999 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 19 tahun 1999
163. Buku Hukum 38 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 38
164. Buku Hukum 3 2014 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 3
165. Buku Hukum 15 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 15
166. Buku Hukum 38 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 38
167. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017
168. Buku Hukum 19 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 19
169. Buku Hukum 44 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 44
170. Buku Hukum 33 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 33
171. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
172. Buku Hukum 34 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 34
173. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018
174. Buku Hukum 4 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 4
175. Buku Hukum 12 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 12
176. Buku Hukum 13 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 13
177. Buku Hukum 20 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 20
178. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2012
179. Buku Hukum 30 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 30
180. Buku Hukum 20 1999 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 20 Tahun 1999
181. Buku Hukum 26 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 26
182. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
183. Buku Hukum 29 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 29
184. Buku Hukum 4 2010 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 4
185. Buku Hukum 45 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 45
186. Buku Hukum 14 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 14
187. Buku Hukum 7 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 7
188. Buku Hukum 35 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 35
189. Buku Hukum 1 1985 L. D Banjarnegara No. 1 Tahun 1985
190. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2010
191. Buku Hukum 6 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6
192. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017
193. Buku Hukum 2018 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5
194. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2007
195. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012
196. Buku Hukum 5 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5
197. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000
198. Buku Hukum 1 1 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012
199. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2009
200. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011
201. Buku Hukum 1 2013 Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013
202. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003
203. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011
204. Buku Hukum 4 1985 Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Pengembangan Ekspor Komoditi Non Migas Kabupaten Dati II Wonosobo
205. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017
206. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Jilid 1
207. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001
208. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2004
209. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001
210. Buku Hukum 1 2017 Pemerintah Kabupaten Tegal Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2017
211. Buku Hukum 1 1999 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1998/1999
212. Buku Hukum 1 1993 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Jilid XXVI
213. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1998-2000
214. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pengaturan Desa Jilid I
215. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003-2004
216. Buku Hukum 1 2006 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006
217. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 8
218. Buku Hukum 1 2014 Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoneisa Tahun 2014
219. Buku Hukum 1 2015 Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoneisa Tahun 2015
220. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007
221. Buku Hukum 1 1990 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1990
222. Buku Hukum 1 1989 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
223. Buku Hukum 1 1984 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
224. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2002
225. Buku Hukum 1 2009 Undang-Undang Di Bidang Pertambangan
226. Buku Hukum 1 1982 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
227. Buku Hukum 1 1984 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia
228. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003
229. Buku Hukum 9 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016
230. Buku Hukum 1 1984 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah
231. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004
232. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002
233. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Jilid II
234. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2013
235. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015
236. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002
237. Buku Hukum 1 1986 Himpunan Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Dati II Brebes
238. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000
239. Buku Hukum 1 2006 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2006
240. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
241. Buku Hukum 1 1988 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
242. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Yang Mengatur Tentang Retribusi Daerah Jilid II
243. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007
244. Buku Hukum 1 2022 Perda Kab. Blora Nomor 1 Tahun 2022
245. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010-2011
246. Buku Hukum 1 1988 Pidato Pertanggungjawaban Presiden/ Mandataris MPR RI
247. Buku Hukum 1 1981 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
248. Buku Hukum 4353 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
249. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003
250. Buku Hukum 81 1951 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
251. Buku Hukum 1 1987 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
252. Buku Hukum 4800 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
253. Buku Hukum 2880 1969 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
254. Buku Hukum 2122 1961 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
255. Buku Hukum 1 1950 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
256. Buku Hukum 1921 1960 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
257. Buku Hukum 3210 1982 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
258. Buku Hukum 3666 1997 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
259. Buku Hukum 1 2003 Berita Negara Republik Indonesia
260. Buku Hukum 1493 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
261. Buku Hukum 4465 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
262. Buku Hukum 1 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
263. Buku Hukum 4167 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
264. Buku Hukum 4255 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
265. Buku Hukum 3583 1995 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
266. Buku Hukum 3245 1983 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
267. Buku Hukum 3724 1998 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
268. Buku Hukum 4595 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
269. Buku Hukum 3922 2000 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
270. Buku Hukum 3539 1994 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
271. Buku Hukum 4675 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
272. Buku Hukum 4070 2001 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
273. Buku Hukum 3800 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
274. Buku Hukum 941 1956 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
275. Buku Hukum 2372 1962 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
276. Buku Hukum 1 1994 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1993-1994
277. Buku Hukum 2606 1964 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
278. Buku Hukum 492 1954 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
279. Buku Hukum 1 1994 Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94
280. Buku Hukum 182 1952 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
281. Buku Hukum 1 1977 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
282. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010
283. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011
284. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003
285. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008
286. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2007
287. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2004
288. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009
289. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013
290. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021
291. Buku Hukum 1 2021 Himpunan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2021
292. Buku Hukum 1 2009 Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009
293. Buku Hukum 1 2000 Perubahan APBD Tahun 1999/2000
294. Buku Hukum 39 2007 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
295. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Di Bidang Cukai
296. Buku Hukum 6 2012 Peraturan Kepala Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012
297. Buku Hukum 14 2015 Perauturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015
298. Buku Hukum 1 2008 Sosialisasi Perda Tentang Desa Tahun 2008
299. Buku Hukum 19 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
300. Buku Hukum 9 2006 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006
301. Buku Hukum 32 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008
302. Buku Hukum 1 2008 Peraturan Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2008
303. Buku Hukum 88 1984 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 88
304. Buku Hukum 1 1990 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
305. Buku Hukum 1 1992 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
306. Buku Hukum 1 1991 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
307. Buku Hukum 1 1989 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
308. Buku Hukum 1 1974 Lembaran Daerah Jawa Tengah
309. Buku Hukum 1 1987 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
310. Buku Hukum 1 1978 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
311. Buku Hukum 1 1993 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
312. Buku Hukum 1 1988 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
313. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
314. Buku Hukum 13 1978 Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
315. Buku Hukum 1 1976 Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
316. Buku Hukum 3019 1974 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
317. Buku Hukum 1 1993 Himpunan Peraturan Mengenai Prosedur Perijinan Penangkapan, Pengangkutan dan Pemeliharaan Satwa yang Dilindungi
318. Buku Hukum 1 1986 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
319. Buku Hukum 29 2015 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2015
320. Buku Hukum 1 1989 Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
321. Buku Hukum 1 1988 Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
322. Buku Hukum 1 1987 Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
323. Buku Hukum 1 1988 Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Serta Papan Nama Kantor Pemerintah Wilayah Kecamatan
324. Buku Hukum 1 1990 Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Pendidikan PelaksanaanPedoman Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
325. Buku Hukum 1 1989 Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
326. Buku Hukum 1 1989 Organisasi Pemerintah Daerah/Wilayah Tingkat II Se Jawa Tengah Dalam Bagan
327. Buku Hukum 1 1988 Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
328. Buku Hukum 1 2002 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002
329. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Jilid II
330. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018
331. Buku Hukum 12 2003 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003
332. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017
333. Buku Hukum 2 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2007
334. Buku Hukum 1 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2007
335. Buku Hukum 10 2017 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2007
336. Buku Hukum 12 2017 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2007
337. Buku Hukum 13 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007
338. Buku Hukum 5 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007
339. Buku Hukum 3 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007
340. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009/2010
341. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019
342. Buku Hukum 10 2001 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2001
343. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010/2011
344. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002
345. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011
346. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014
347. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2004
348. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018
349. Buku Hukum 1 2006 Bahan Pokok Penyuluhan Hukum
350. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008
351. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009-2010
352. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016
353. Buku Hukum 16 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 16
354. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 1-33
355. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013
356. Buku Hukum 1 2002 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Edisi 1 Tahun 2002
357. Buku Hukum 2 2002 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Edisi 2 Tahun 2002
358. Buku Hukum 3 2006 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2006 Seri A Nomor 1
359. Buku Hukum 9 2009 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9
360. Buku Hukum 2 1998 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo
361. Buku Hukum 18 1989 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
362. Buku Hukum 1 2005 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005
363. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009
364. Buku Hukum 1 2014 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 4
365. Buku Hukum 5 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011
366. Buku Hukum 3 2005 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2005
367. Buku Hukum 2 2007 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 2
368. Buku Hukum 23 2006 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2006 Seri E Nomor 23
369. Buku Hukum 5 2006 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri A Nomor 5
370. Buku Hukum 31 2006 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2006 Seri C Nomor 1
371. Buku Hukum 5 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2007 Seri B Nomor 1
372. Buku Hukum 7 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 Seri A Nomor 2
373. Buku Hukum 9 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2007 Seri E Nomor 4
374. Buku Hukum 13 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 13
375. Buku Hukum 15 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 15
376. Buku Hukum 14 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 14
377. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010
378. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009
379. Buku Hukum 17 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 17
380. Buku Hukum 12 2014 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 12
381. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Abstrak Peraturan Walikota Magelang dan Peraturan Daerah Kota Magelang
382. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 2015
383. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 1-26
384. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Jilid 1
385. Buku Hukum 1 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000-2001
386. Buku Hukum 3 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 3-13
387. Buku Hukum 8 1996 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1996 Nomor 8
388. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000 Nomor 1-22
389. Buku Hukum 8 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2007
390. Buku Hukum 2 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Jilid II
391. Buku Hukum 12 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
392. Buku Hukum 8 2011 Lembaran Daerah Kabpaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011
393. Buku Hukum 34 2012 Lembaran Daerah Kabpaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2012
394. Buku Hukum 12 2012 Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 12
395. Buku Hukum 28 2012 Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 28
396. Buku Hukum 39 2012 Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 39
397. Buku Hukum 10 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 10
398. Buku Hukum 9 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 9
Peraturan

399. Buku Hukum 3 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2007 Seri D No 1
400. Buku Hukum 4 1989 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1989
Peraturan

401. Buku Hukum 3 2005 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 3
Peraturan

402. Buku Hukum 22 2007 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 22
Peraturan

403. Buku Hukum 23 2006 Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2006 Nomor 29 Seri E No 23
404. Buku Hukum 22 2006 Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2006 Nomor 5 Seri A No 22
Peraturan

405. Buku Hukum 1 2006 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2006 Seri C No 1
Peraturan

406. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2007 Seri B No 1
Peraturan

407. Buku Hukum 2 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 Seri A No 2
Peraturan

408. Buku Hukum 9 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2007 Seri E No 4
Peraturan

409. Buku Hukum 18 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18
410. Buku Hukum 8 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 8
Peraturan

411. Buku Hukum 8 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 8
412. Buku Hukum 34 2012 Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 34
Peraturan

413. Buku Hukum 4 1989 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1989 Seri D No 4
Peraturan

414. Buku Hukum 1996 1996 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1996 Nomor 11
Peraturan

415. Buku Hukum 1 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2017
Peraturan

416. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Jilid I
Peraturan

417. Buku Hukum 6 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 6
Peraturan

418. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007
Peraturan

419. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2014
Peraturan

420. Buku Hukum 19 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 19
Peraturan

421. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
422. Buku Hukum 25 2007 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2007
423. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2003 Nomor 1-12, 16, 18-21
424. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal TA 2008
425. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011
426. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017
427. Buku Hukum 4 2008 Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 4
428. Buku Hukum 7 2008 Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7
429. Buku Hukum 22 2002 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002
430. Buku Hukum 2 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Jilid II
431. Buku Hukum 1 2006 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten MagelangTahun 2006 Nomor 1-14
432. Buku Hukum 2 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Jilid II
433. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011
434. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011
435. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007
436. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009
437. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Buku 1
438. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2007
439. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012
440. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010
441. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2007
442. Buku Hukum 1 2005 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2004-2005
443. Buku Hukum 14 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14-23 dan 25-31 Tahun 2002
444. Buku Hukum 1 2005 Himpunan Peraturan Walikota SemarangTahun 2005
445. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001
446. Buku Hukum 37 2016 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 37
447. Buku Hukum 36 36 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 36
448. Buku Hukum 1 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1
449. Buku Hukum 14 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14
450. Buku Hukum 2 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 2
451. Buku Hukum 28 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 28
452. Buku Hukum 27 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 27
453. Buku Hukum 26 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 26
454. Buku Hukum 91 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 91
455. Buku Hukum 1 2014 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 1
456. Buku Hukum 12 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 12
457. Buku Hukum 36 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 36
458. Buku Hukum 32 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 32
459. Buku Hukum 24 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 24
460. Buku Hukum 27 2016 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 27
461. Buku Hukum 30 2016 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 30
462. Buku Hukum 79 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 79
463. Buku Hukum 78 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 78
464. Buku Hukum 77 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 77
465. Buku Hukum 70 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 70
466. Buku Hukum 68 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68
467. Buku Hukum 67 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67
468. Buku Hukum 66 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 66
469. Buku Hukum 46 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 46
470. Buku Hukum 28 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 28
471. Buku Hukum 2 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 2
472. Buku Hukum 17 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 17
473. Buku Hukum 7 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 7
474. Buku Hukum 6 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 6
475. Buku Hukum 13 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 13
476. Buku Hukum 13 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 13
477. Buku Hukum 35 2008 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 35
478. Buku Hukum 73 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 73
479. Buku Hukum 41 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 41
480. Buku Hukum 47 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 47
481. Buku Hukum 16 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16
482. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Keputusan Bupati Kendal
483. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Keputusan Bupati Kendal
484. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Keputusan Bupati Kendal
485. Buku Hukum 1 1990 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1990
486. Buku Hukum 1 1990 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1990
487. Buku Hukum 7 2000 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2000 Seri B Nomor 1
488. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2013
489. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2008
490. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009
491. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2018
492. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2014
493. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2016
494. Buku Hukum 1 2011 Peraturan Bupati Magelang Tahun 2011
495. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2017
496. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2013
497. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2008
498. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Keputusan Bupati Blora Tahun 2011
499. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011
500. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Bupati Tegal Tahun 2008
501. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2017
502. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2007
503. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2013-2014
504. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Peraturan Bupati Tegal Tahun 2009
505. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2018
506. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2017
507. Buku Hukum 1 2021 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2020-2021
508. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Bupati Kudus Tahun 2017 Jilid II
509. Buku Hukum 1 2009 Abstrak Peraturan Perundang-Undangan Nomor XVIII Tahun 2009
510. Buku Hukum 27 2010 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Batang
511. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Bupati Kudus Tahun 2017 Jilid I
512. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Keputusan Bupati Blora Periode Januari - Juni 2010
513. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2010
514. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Bupati Tahun 2011
515. Buku Hukum 8 2017 Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017
516. Buku Hukum 7 2005 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD TA 2004
517. Buku Hukum 1 1999 Anggaran Belanja Rutin Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo TA 1998/1999
518. Buku Hukum 91001051991 1991 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 910/0105/1991
519. Buku Hukum 1 1993 APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo TA 1992/1993
520. Buku Hukum 9031021997 1997 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/102/1997
521. Buku Hukum 1 1996 APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo TA 1995/1996
522. Buku Hukum 9031151994 1994 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/115/1994
523. Buku Hukum 9030921992 1992 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/092.a/1992
524. Buku Hukum 4 2012 Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2012
525. Buku Hukum 25 2011 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2011
526. Buku Hukum 39 2011 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2011
527. Buku Hukum 11 2011 Peraturan Bupati Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020
528. Buku Hukum 4 2007 Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2007
529. Buku Hukum 12 1998 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 12 Tahun 1998
530. Buku Hukum 9 2002 Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 9 Tahun 2002
531. Buku Hukum 064 1996 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/064/1996
532. Buku Hukum 053 1993 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/053/1993
533. Buku Hukum 133 1995 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/133/1995
534. Buku Hukum 3 1999 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 03 Tahun 1999
535. Buku Hukum 1 2021 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2021
536. Buku Hukum 1 2021 Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
537. Buku Hukum 90 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
538. Buku Hukum 7 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021
539. Buku Hukum 27 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
540. Buku Hukum 77 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020
541. Buku Hukum 0505889 2022 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021
542. Buku Hukum 1 2005 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 1-9
543. Buku Hukum 33 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 33
544. Buku Hukum 3 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 3
545. Buku Hukum 32 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 32
546. Buku Hukum 32 32 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013
547. Buku Hukum 2 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Jilid II
548. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Desa
549. Buku Hukum 2 2012 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2
550. Buku Hukum 30 2009 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 30
551. Buku Hukum 37 2016 Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 tahun 2016
552. Buku Hukum 23 2018 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018
553. Buku Hukum 25 2018 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2018
554. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2019
555. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal
556. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015
557. Buku Hukum 1 1996 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora
558. Buku Hukum 28 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 28-36
559. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000
560. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 1-14
561. Buku Hukum 1 1997 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
562. Buku Hukum 1 1996 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tahun 1996
563. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2003 Jilid I
564. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017
565. Buku Hukum 6 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016
566. Buku Hukum 5 2016 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016
567. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
568. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2000
569. Buku Hukum 57 2018 Peraturan Bupati Pekalongan Nnomor 57 Tahun 2018
570. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharo Tahun 2012
571. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000
572. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2012
573. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2015
574. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Produk Hukum Kabupaten Banjarnegara tahun 2007-2008
575. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015
576. Buku Hukum 32 2004 Undang-Undang R.I No. 32 Tahun 2004
577. Buku Hukum 1 2006 Produk Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat Tahun 2006
578. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002
579. Buku Hukum 1 2017 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani
580. Buku Hukum 1 2021 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pelayanan Publik
581. Buku Hukum 1 2016 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
582. Buku Hukum 1 2016 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Ruang Terbuka Hijau
583. Buku Hukum 1 2016 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi
584. Buku Hukum 1 2018 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
585. Buku Hukum 1 2017 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
586. Buku Hukum 1 2018 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
587. Buku Hukum 1 2012 Materi Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2012
588. Buku Hukum 2587 2016 Mahkamah Agung RI Putusan No 2587/K/PDT/2016 Perkara Kasasi Perdata
589. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2012
590. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2012
591. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2014
592. Buku Hukum 31 1994 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1994
593. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Tahun 2017
594. Buku Hukum 1 1996 Pedoman Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
595. Buku Hukum 49 2018 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018
596. Buku Hukum 1 2013 Nilai Tukar Petani Kabupaten Wonosobo 2013
597. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Edisi III Tahun 2002
598. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014
599. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014
600. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015
601. Buku Hukum 1 1999 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1999 Tentang Pajak Daerah
602. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Jilid I
603. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016
604. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016
605. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004
606. Buku Hukum 1 2021 Raperda tentang Pelayanan Publik
607. Buku Hukum 1 2016 Naskah Akademik Tentang Penyelenggaraan Olahraga
608. Buku Hukum 1 2011 Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Wonosobo
609. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
610. Buku Hukum 1 1988 Nota Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
611. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2015
612. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2015
613. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2018
614. Buku Hukum 30 2012 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 dan UU No 31 Tahun 1999
615. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Bupati Tahun 2008
616. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018
617. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2014
618. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016
619. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2016
620. Buku Hukum 10 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 tahun 2009
621. Buku Hukum 6 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008
622. Buku Hukum 1 2009 Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 1998/1999
623. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014
624. Buku Hukum 8 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 tahun 2008
625. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018
626. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017
627. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008
628. Buku Hukum 1 2013 Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2013
629. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011-2012
630. Buku Hukum 1 2011 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
631. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017
632. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019
633. Buku Hukum 1 1981 Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1981 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
634. Buku Hukum 4 1985 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 4 Tahun 1985
635. Buku Hukum 1 1994 Himpunan Peraturan Tentang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keortalan
636. Buku Hukum 9 2008 Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 9
637. Buku Hukum 10 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 10
638. Buku Hukum 15 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15
639. Buku Hukum 19 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 19
640. Buku Hukum 14 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 14
641. Buku Hukum 11 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 11
642. Buku Hukum 13 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 13
643. Buku Hukum 8 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8
644. Buku Hukum 15 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 15
645. Buku Hukum 4 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4
646. Buku Hukum 5 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 5
647. Buku Hukum 39 2011 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 39
648. Buku Hukum 5 1999 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1999 Seri B No 3
649. Buku Hukum 15 2000 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2000 Seri A No. 4
650. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013
651. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011
652. Buku Hukum 1 2015 Buku Himpunan Perwal Tahun 2015
653. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Keputusan Bupati Pati Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Di Bidang Pemerintahan Desa
654. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014
655. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2012
656. Buku Hukum 1 1984 Buku Saku Statistik Bukittinggi Kota Wisata
657. Buku Hukum 6 1995 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 6 Tahun 1995 Seri B No. 2
658. Buku Hukum 5 1995 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1995 Seri B No. 1
659. Buku Hukum 3 2002 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun 2002
660. Buku Hukum 1 1994 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Menyambut Kunjungan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
661. Buku Hukum 65 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005
662. Buku Hukum 1 1993 Kutipan Nomor-Nomor Telepon Kantor/Dinas/Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
663. Buku Hukum 1 1978 Risalah Alternatif Hari Jadi Kota Semarang
664. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Jilid II
665. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Peraturan Walikota SemarangTahun 2019
666. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013
667. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013
668. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2009-2010
669. Buku Hukum 1 1975 Himpunan Peraturan Peraturan dan Perundang-undangan Republik Indonesia
670. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Jilid 1
671. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2016
672. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Buku II
673. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018
674. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011
675. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Jilid 1
676. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Buku I
677. Buku Hukum 1 1984 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1984
678. Buku Hukum 1 1985 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1985
679. Buku Hukum 41 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 41
680. Buku Hukum 50 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 50
681. Buku Hukum 51 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 51
682. Buku Hukum 53 2016 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 53
683. Buku Hukum 57 2011 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 57
684. Buku Hukum 60 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 60
685. Buku Hukum 21 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 21
686. Buku Hukum 58 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 58
687. Buku Hukum 70 2019 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 70 Tahun 2017
688. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
689. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Jilid III
690. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010
691. Buku Hukum 1 2003 Himpunan SOT Tahun 2003
692. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal TA 2017
693. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal TA 2016
694. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Keputusan Bupati Kendal TA 2002
695. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
696. Buku Hukum 1 1980 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1980
697. Buku Hukum 1 1987 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1987
698. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019
699. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011
700. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Bidang Pajak dan Retribusi
701. Buku Hukum 1 2009 Pemerintah Kabupaten Purbalingga Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2009
702. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013
703. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008/2009
704. Buku Hukum 17 2014 Undang-Undang RI No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
705. Buku Hukum 7 2013 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 7
706. Buku Hukum 3 2002 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2002
707. Buku Hukum 39 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 39
708. Buku Hukum 15 2016 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016
709. Buku Hukum 6 2016 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2016
710. Buku Hukum 38 2016 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2016
711. Buku Hukum 17 2016 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2016
712. Buku Hukum 16 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 16
713. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
714. Buku Hukum 25 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 25
715. Buku Hukum 16 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 16
716. Buku Hukum 27 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 27
717. Buku Hukum 21 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 21
718. Buku Hukum 30 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 30
719. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008
720. Buku Hukum 15 2009 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15
721. Buku Hukum 5 2008 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 5
722. Buku Hukum 10 2008 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 10
723. Buku Hukum 9 2008 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 9
724. Buku Hukum 8 2008 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8
725. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2004
726. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2002
727. Buku Hukum 7 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 7
728. Buku Hukum 5 2012 Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 5
729. Buku Hukum 2 2012 Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2
730. Buku Hukum 4 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2007 Seri A No. 1
731. Buku Hukum 8 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8 tahun 2007 Seri A No. 3
732. Buku Hukum 6 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2007 Seri E No. 3
733. Buku Hukum 10 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 10 tahun 2007 Seri C No. 1
734. Buku Hukum 6 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2007
735. Buku Hukum 7 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7 tahun 2007
736. Buku Hukum 014 1978 Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
737. Buku Hukum 012 1993 Keputusan DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Wonosobo
738. Buku Hukum 9 2012 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa
739. Buku Hukum 1 1981 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah tahun 1981
740. Buku Hukum 1 2005 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo
741. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008
742. Buku Hukum 43 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa PPRI No. 43 Tahun 2014
743. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2010
744. Buku Hukum 1 1991 Himpunan Peraturan Daerah Kab. Dati II Banyumas Tentang Pajak/retribusi Th 1976-1991
745. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002
746. Buku Hukum 24 2000 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 32 Seri D Nomor 24
747. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
748. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017
749. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009
750. Buku Hukum 3 2011 Undang-Undang Tahun 2011
Peraturan

751. Buku Hukum 1 2004 4 Undang-Undang Sumber Daya Air, Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi
Peraturan

752. Buku Hukum 294 2005 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Peraturan

753. Buku Hukum 4 1981 Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa
Peraturan

754. Buku Hukum 1 - Dimensi-Dimensi Masalah Pertanahan Kita
Peraturan

755. Buku Hukum 1 1994 Gerakan 30 September Pemberontakan PKI
Peraturan

756. Buku Hukum 1 1990 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri Th 1990
Peraturan

757. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundng-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Jilid VII
Peraturan

758. Buku Hukum 1 1976 Himpunan Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan RI
Peraturan

759. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan RI
Peraturan

760. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Permendagri Tentang Desa
Peraturan

761. Buku Hukum 1 1987 Himpunan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah-Keputusan/Instruksi Presiden RI dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri dalam Negeri Tahun 1987
Peraturan

762. Buku Hukum 1 2005- Himpunan Yurisprudensi Hukum Pertanahan
Peraturan

763. Buku Hukum 1 2002 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Mendagri RI
Peraturan

764. Buku Hukum 80 1994 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993
Peraturan

765. Buku Hukum 94 2003 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003
Peraturan

766. Buku Hukum 40 2004 Keputusan Presiden RI No 40 Tahun 2004
Peraturan

767. Buku Hukum 55 1993 Keputusan Presiden RI No 55 Tahun 1993
Peraturan

768. Buku Hukum 1 2007 Ketetapan MPR RI No I/MPR/2003
Peraturan

769. Buku Hukum 1 1978 Ketetapan_Ketetapan MPR RI
Peraturan

770. Buku Hukum 1 1998 Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1998
Peraturan

771. Buku Hukum 1 1999 Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1999
Peraturan

772. Buku Hukum 1 1988 Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1988
Peraturan

773. Buku Hukum 3 2014 Law of the Republic Indonesia Number 3 of 2014 On Industrial Affairs
Peraturan

774. Buku Hukum 1 2014 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan

775. Buku Hukum 1 - Menjalankan Pemerintahan dan Hukum Perdata
Peraturan

776. Buku Hukum 3 1997 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997
Peraturan

777. Buku Hukum 1 - Narkoba dan Peradilannya di Indonesia
Peraturan

778. Buku Hukum 1 1995 Pedoman Penyuluhan Hukum
Peraturan

779. Buku Hukum 1 - Pengawasan/ Pemeriksaan Atas Tanggungjawab Keuangan Pemerintah Daerah
Peraturan

780. Buku Hukum -1 2010 Aspek Hukum
781. Buku Hukum 1 2013 Pararameter HAM dan Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan

782. Buku Hukum 1 2009 Buku petunjuk tentang proes pencalonan dan pemilihab kepala daerah tingkat II
Peraturan

783. Buku Hukum 33 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan

784. Buku Hukum 35 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
Peraturan

785. Buku Hukum 1 2006 Daftar Tajum Subjek Islam Dan Klasifikasi Islam Adaptasi dan perluasan Notasi 297 Dewy Dwcimal Classificasion ( DDC )
Peraturan

786. Buku Hukum 1 1993 Peraturan Pelaksanaan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1993
Peraturan

787. Buku Hukum 27 1999 Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 1999
Peraturan

788. Buku Hukum 1 2010 Delik Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi
Peraturan

789. Buku Hukum 40 1996 Peraturan Pemerintah RI No 40 Tahun 1996
Peraturan

790. Buku Hukum 7 1995 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen dalam negeri tahun 1995 jilid 1
Peraturan

791. Buku Hukum 1 1998 Himpunan Peraturan Perundang - undangan departemen dalam negeri tahun 1998
Peraturan

792. Buku Hukum 1 1983 Himpunan Undang-undang/peraturan pemerintah-keputusan/instruksi presiden republik indonesia dan peraturan/ keputusan/ instruksi menteri dalam negeri tahun 1983 jilid II
Peraturan

793. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tentang Sengketa Pilkada disertai Anotasi
Peraturan

794. Buku Hukum 155 2004 Departemen dalam negeri republik indonesia keputusan menteri dalam negeri nomo 155 tahhun 2004 dan nomor 162 tahun 2004
Peraturan

795. Buku Hukum 20 1981 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1981 tentang koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan di daerah
Peraturan

796. Buku Hukum 02 1999 Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik
Peraturan

797. Buku Hukum 1 1999 Ketetapan - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999
Peraturan

798. Buku Hukum 1 1988 Ketetapan - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Maret 1988
Peraturan

799. Buku Hukum 1 1983 Ketetapan - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1983
Peraturan

800. Buku Hukum 1 2010 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Panduan Pemasyarakatan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Uutan Bab, Pasal, dan Ayat
Peraturan

801. Buku Hukum 1 2010 Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Publik
Peraturan

802. Buku Hukum 1 2015 Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ( IUMK )
Peraturan

803. Buku Hukum 1 1982 Penerangan dan Humas Harus Mampu Menumbuhkan Motivasi Masyarakat
Peraturan

804. Buku Hukum 1 1980 Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Penyelenggara Sekolah dasar Negeri
Peraturan

805. Buku Hukum 41 1999 Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999
Peraturan

806. Buku Hukum 1 2008 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
Peraturan

807. Buku Hukum 19 2006 Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan

808. Buku Hukum 1 1993 Peraturan Kepegawaian
Peraturan

809. Buku Hukum 58 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
Peraturan

810. Buku Hukum 72 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Peraturan

811. Buku Hukum 01 2006 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Peraturan

812. Buku Hukum 1 2001 Peraturan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah 2001
Peraturan

813. Buku Hukum 18 1997 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997
Peraturan

814. Buku Hukum 35 2012 Peraturan Presiden RI No. 35 tahun 2011
Peraturan

815. Buku Hukum 1 2010 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994
Peraturan

816. Buku Hukum 013 2005 Putusan Nomor 013/PUU-III/2005
Peraturan

817. Buku Hukum 26 2009 Peraturan Pelaksanaan di Bidang CUKAI
Peraturan

818. Buku Hukum 1 2003 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
Peraturan

819. Buku Hukum 1 2010 Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan
Peraturan

820. Buku Hukum 3 2014 Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Peraturan

821. Buku Hukum 1 2002 Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan

822. Buku Hukum 1 2007 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan

823. Buku Hukum 23 2003 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003
Peraturan

824. Buku Hukum 1 2002 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di Unit I Jawa Tengah
Peraturan

825. Buku Hukum 31 2002 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
Peraturan

826. Buku Hukum 1 2005/2006 Putusan MK RI Tentang Pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris dan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Peraturan

827. Buku Hukum 39 1999 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Peraturan

828. Buku Hukum 4 1990 Undnag-Undang Ri No 4 Tahun 1990
Peraturan

829. Buku Hukum 5 2010 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
Peraturan

830. Buku Hukum 5 1986 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan

831. Buku Hukum 7 2004 Undang-Undang RI No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Peraturan

832. Buku Hukum 1 2005 Undang-Undang Penyiaran Beserta Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2005
Peraturan

833. Buku Hukum 30 2009 Undang-Undang RI No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Peraturan

834. Buku Hukum 39 1999 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan

835. Buku Hukum 10 2005 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan

836. Buku Hukum 1 - Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Indonesia
Peraturan

837. Buku Hukum 16 2007 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
Peraturan

838. Buku Hukum 11 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan

839. Buku Hukum 1 2008 7 Undang-Undang Tahun 2008
Peraturan

840. Buku Hukum 4 2013 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990
Peraturan

841. Buku Hukum 14 2001 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 14 tahun 2001
Peraturan

842. Buku Hukum 32 2002 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Peraturan

843. Buku Hukum 1 1978 Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Perda Tahun 1978
Peraturan

844. Buku Hukum 44 2010 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Peraturan

845. Buku Hukum 1 1994 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1994
Peraturan

846. Buku Hukum 1 1995 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1995
Peraturan

847. Buku Hukum 54 2019 Badan Usaha Milik Daerah (PPRI NOMOR 54 TAHUN 2017)
Peraturan

848. Buku Hukum 1 1988 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1988 Jilid I
Peraturan

849. Buku Hukum 1 1997 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1997 Jilid 1
Peraturan

850. Buku Hukum 5 1994 Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum
Peraturan

851. Buku Hukum 1 2010 Buku Panduan Tentang Prinsip dan Rekomendasi untuk sebuah sistem statistik viral
Peraturan

852. Buku Hukum 1 1996 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1996 Jilid 1
Peraturan

853. Buku Hukum 1 1996 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1996 Jilid ii
Peraturan

854. Buku Hukum 1 1997 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1997 Jilid II
Peraturan

855. Buku Hukum 1 2004 Buku Petunjuk Pengelolaan, Pengawasan dan Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan

856. Buku Hukum 1 1981 Himpunan Peraturan-Keputusan-Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1981
Peraturan

857. Buku Hukum 1 1992 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1992
Peraturan

858. Buku Hukum 1 1991 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1991 Jilid 1
Peraturan

859. Buku Hukum 1 1993 Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang Rawan terhadap Gugatan Tata Usaha Negara
Peraturan

860. Buku Hukum 1 1983 Himpunan Undang-Undang / Peraturan Pemerintah- Keputusan/Instruksi Presiden Republik Indonesia dan Peraturan/ Keputusan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1983 Jilid I
Peraturan

861. Buku Hukum 1 1987 Himpunan Undang-Undang / Peraturan Pemerintah- Keputusan/Instruksi Presiden Republik Indonesia dan Peraturan/ Keputusan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1987 Jilid I
Peraturan

862. Buku Hukum 1 2009 Petunjuk Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan

863. Buku Hukum 1 2014 Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014
Peraturan

864. Buku Hukum 16 2019 Himpunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan

865. Buku Hukum 17 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan

866. Buku Hukum 70 2012 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012
Peraturan

867. Buku Hukum 60 2014 Kebijakan Pengawasan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014(Permendagri No. 60 2013)
Peraturan

868. Buku Hukum 22 2013 Permendagri Nomor 22 Tahun 2013
Peraturan

869. Buku Hukum 1 2015 Kelembagaan Masyarakat untuk Konservasi Berbasis Ekonomi
Peraturan

870. Buku Hukum 1 - Petunjuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Peraturan

871. Buku Hukum 1 1994 Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Pangan Tahun 1994
Peraturan

872. Buku Hukum 6 2012 UNDANG_UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Peraturan

873. Buku Hukum 1 2008 Undang-Undang Di Bidang Perhubungan Tahun 2008
Peraturan

874. Buku Hukum 41 1989 Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor : 41 / HUK / 1987 Tentang Singkatan Nama Unit Organisasi Jabatan dan Kode Disposisi di Lingkungan Departemen Sosial
Peraturan

875. Buku Hukum 1 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan

876. Buku Hukum 1 1978 Keterangan Pemerintah Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1977/1978 pada Sidang DPR
Peraturan

877. Buku Hukum 16 2006 Unndang-Undang RI No 16 Tahun 2006
Peraturan

878. Buku Hukum 26 2007 Undang-Undang RI No 26 Tahun 2007
Peraturan

879. Buku Hukum 30 2010 KPK RI
Peraturan

880. Buku Hukum 17 2003 UU RI No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Peraturan

881. Buku Hukum 1 1990 Kumpulan Pilihan Ketetapan MPRS/MPR Tahun 1966-1983 yang masih berlaku
Peraturan

882. Buku Hukum 1 1992 Organisasi dan Tata Kerja Biro Pusat Statistik 1992
Peraturan

883. Buku Hukum 42 1996 Paket Deregulasi 4 Juni 1996
Peraturan

884. Buku Hukum 1 2010 Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah
Peraturan

885. Buku Hukum 5 1999 UU RI No 5 Tahun 1999
Peraturan

886. Buku Hukum 5 1990 UU RI No 5 Tahun 1990
Peraturan

887. Buku Hukum 1 1986 Petunjuk Teknis Pembuatan Alat Pembangkit Gas Bio
Peraturan

888. Buku Hukum 28 1999 UU No 28 th 1999 dan UU No 31 th 1999
Peraturan

889. Buku Hukum 1 - Petunjuk Mengelola Perpustakaan Jilid XII
Peraturan

890. Buku Hukum 10 2004 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004
Peraturan

891. Buku Hukum 20 2002 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002
Peraturan

892. Buku Hukum 1 2001 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di Propinsi Jawa Tengah
Peraturan

893. Buku Hukum 1 - Pencatatan Perkawinan Bagi Para Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan YME
Peraturan

894. Buku Hukum 1 1986 Pedoman Operasional Sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) Di Propinsi Jawa Tengah
Peraturan

895. Buku Hukum 1 1986 Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986
Peraturan

896. Buku Hukum 1 - Materi Ujian Dinas II Kelompok B Kepegawaian dan Korpri
Peraturan

897. Buku Hukum 1 - Materi Ujian Dinas Tingkat II Kelompok E Bahasa Indonesia Sejarah Indonesia
Peraturan

898. Buku Hukum 1 1987 Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Peraturan

899. Buku Hukum 1 1978 Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1978
Peraturan

900. Buku Hukum 1 1987 Jawa Tengah Dalam Angka 1987
Peraturan

901. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Di Daerah Jilid VIII
Peraturan

902. Buku Hukum 22 1999 Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Pelaksanaan UU No 25 Tahun 1999
Peraturan

903. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pengaturan Desa
Peraturan

904. Buku Hukum 1 1982 Buku Himpunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Peraturan

905. Buku Hukum 1 1985 Pokok-Pokok Petunjuk Pelaksanaan Juklak Badan Perbaikan Gizi Daerah BPGD
Peraturan

906. Buku Hukum 1 1989 Himpunan Sambutan Gubernur KDH TK I Jawa Tengah
Peraturan

907. Buku Hukum 1 2011 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011
Peraturan

908. Buku Hukum 1 1989 Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah 1984/1985-1988/1989
Peraturan

909. Buku Hukum 1 2014 Kompendium- Kodifikasi Hukum Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan

910. Buku Hukum 1 2007 Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS Beserta Ketentuan Pelaksanaannya
Peraturan

911. Buku Hukum 27 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
Peraturan

912. Buku Hukum 1 2005 Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Barang Daerah Yang Dipisahkan
Peraturan

913. Buku Hukum 1 2009 Undang-Undang Di Bidang Pertambangan
Peraturan

914. Buku Hukum 1 2005 Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan

915. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Untuk Penyusunan Produk Hukum Daerah
Peraturan

916. Buku Hukum 1 2007 Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Tahun 2007
Peraturan

917. Buku Hukum 1 2004 Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Tahun 2004
Peraturan

918. Buku Hukum 1 1984 Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa Di Propinsi Dati I Jawa Tengah
Peraturan

919. Buku Hukum 1 1987 Himpunan Peraturan yang Menyangkut Pelayanan Kesehatan 1987
Peraturan

920. Buku Hukum 1 1997 Himpunan Peraturan Tentang Organisasi Pengendalian Dampak Lingkungan
Peraturan

921. Buku Hukum 1 2003 Undang-Undang No 22 Tahun 2003
Peraturan

922. Buku Hukum 1 1979 Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Desa
Peraturan

923. Buku Hukum 2 1988 Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1988
Peraturan

924. Buku Hukum 42 1993 Peraturan Pemerintah RI No 42 Tahun 1993
Peraturan

925. Buku Hukum 26 1988 Keputusan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 1988
Peraturan

926. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Peradilan
Peraturan

927. Buku Hukum 1 - Kumpulan Bahan-Bahan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan

928. Buku Hukum 1 - Perbuatan-Perbuatan Menurut Hukum Publik
Peraturan

929. Buku Hukum 121 2002 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121 Tahun 2002
Peraturan

930. Buku Hukum 1 2003 Wonosobo Dalam Angka Wonosobo In Figures 2003
Peraturan

931. Buku Hukum 1 2005 Lampiran I-X Raperda Kabupaten Wonosobo Tahun 2005
Peraturan

932. Buku Hukum 1 1982 Program Kerja Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo
Peraturan

933. Buku Hukum 1 1992 Pelayanan Jasa Hukum (Lewat Pos Kumdu)
Peraturan

934. Buku Hukum 1 2001 Analisis Beban Kerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo
Peraturan

935. Buku Hukum 1 2005 PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2005
Peraturan

936. Buku Hukum 1 2019 Profil Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019
Peraturan

937. Buku Hukum 1 2007 Lampiran IX-XIII Raperda Tahun 2007
Peraturan

938. Buku Hukum 1 2018 Indikator Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo 2018
Peraturan

939. Buku Hukum 1 1994 Jawaban Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Tahun 1994
Peraturan

940. Buku Hukum 1 2007 Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2007
Peraturan

941. Buku Hukum 1 2005 Lampiran I-IX Raperda Kabupaten Wonosobo Tahun 2005
Peraturan

942. Buku Hukum 1 1999 Sub Project Digest Th 1994/1995 -1998/1999
Peraturan

943. Buku Hukum 1 2018 Profil Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
Peraturan

944. Buku Hukum 1 2012 Rencana Kota Ibukota Kecamatan Leksono 1990-2012
Peraturan

945. Buku Hukum 1 2017 Buku Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2017
Peraturan

946. Buku Hukum 1 1994 Wonosobo Dalam Angka 1994
Peraturan

947. Buku Hukum 1 2014 Pengkajian Naskah Sumber Arsip Sejarah Kabupaten Wonosobo
Peraturan

948. Buku Hukum 1 1993 Keterangan Pertanggungjawaban dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo
Peraturan

949. Buku Hukum 9 1991 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Peraturan

950. Buku Hukum 1 1999 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Wonosobo Tahun 1998/1999
Peraturan

951. Buku Hukum 52 2018 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan

952. Buku Hukum 1 1993 Perkiraan Pendapatan Regional Wonosobo 1993
Peraturan

953. Buku Hukum 1 2019 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan

954. Buku Hukum 1 2005 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006
Peraturan

955. Buku Hukum 1 2014 Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 s/d April 2014
Peraturan

956. Buku Hukum 1 1999 Program Jangka Menengah (PJM) Tahun 1994/1995-1998/1999
Peraturan

957. Buku Hukum 1 2001 Perempuan dan Laki-laki Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2001
Peraturan

958. Buku Hukum 1 2016 Buku Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2016
Peraturan

959. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid II
Peraturan

960. Buku Hukum 1 1985 Keterangan Pertanggungjawaban dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Kepada DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
Peraturan

961. Buku Hukum 1 2004 Program Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2004
Peraturan

962. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian
Peraturan

963. Buku Hukum 1 2010 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Wonosobo Periode 2005-2010
Peraturan

964. Buku Hukum 1 2013 Statistik Kabupaten Wonosobo 2013
Peraturan

965. Buku Hukum 1 2017 Indikator Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo 2017
Peraturan

966. Buku Hukum 1 2000 Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Pada Akhir Masa Jabatan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan

967. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian
Peraturan

968. Buku Hukum 1 2011 Analisa Kemiskinan Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 Kabupaten Wonosobo
Peraturan

969. Buku Hukum 1 2000 Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Kepada DPRD Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 1999/2000
Peraturan

970. Buku Hukum 1 3 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan

971. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian
Peraturan

972. Buku Hukum 1 2000 Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Kepada DPRD Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 1995/2000
Peraturan

973. Buku Hukum 1 1999 Pengantar Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan

974. Buku Hukum 1 2014 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
Peraturan

975. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian
Peraturan

976. Buku Hukum 1 1996 Petunjuk Pelaksanaan Penataran Bimbingan Teknis Kearsipan Tahun 1995/1996
Peraturan

977. Buku Hukum 1 1990 Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Kepada DPRD Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 1989/1990
Peraturan

978. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian
Peraturan

979. Buku Hukum 1 1988 Daftar Pertanyaan dan Jawaban Lomba Pembangunan Dari Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Tahun 1987/1988
Peraturan

980. Buku Hukum 1 2012 Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2012
Peraturan

981. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
Peraturan

982. Buku Hukum 1 - himpunan Peraturan Perundang-undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid VI
Peraturan

983. Buku Hukum 1 2018 Buku Agregat Kependudukan Tahun 2017 (S-2) // Tahun 2018 (S-1)
Peraturan

984. Buku Hukum 1 2006 Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2006
Peraturan

985. Buku Hukum 1 1993 Wonosobo Dalam Angka 1989-1993
Peraturan

986. Buku Hukum 1 - Himpunan Perundang-undangan untuk pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid II
Peraturan

987. Buku Hukum 1 2003 Profil Statistik Gender Kabupaten Wonosobo Tahun 2002
Peraturan

988. Buku Hukum 1 2013 Nota Keuangan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013
Peraturan

989. Buku Hukum 1 1990 Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Periode 1985-1990
Peraturan

990. Buku Hukum 1 1999 Materi Rapat Koordinasi Bupati Wonosobo Dengan DPRD Kabupaten Wonosobo
Peraturan

991. Buku Hukum 7 1990 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah Nomor 7 Tahun Ke 4 1990
Peraturan

992. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid V
Peraturan

993. Buku Hukum 1 2004 Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
Peraturan

994. Buku Hukum 1 2011 Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Kadarkum Ormas (TP-PKK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
Peraturan

995. Buku Hukum 1 2018 Peraturan Bupati Wonosobo No 52 Tahun 2018
Peraturan

996. Buku Hukum 1 2002 Materi Rapat Koordinasi Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Wonosobo
Peraturan

997. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid VI
Peraturan

998. Buku Hukum 1 1982 Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Kepada DPRD Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 1981/1982
Peraturan

999. Buku Hukum 1 2013 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013
Peraturan

1000. Buku Hukum 1 2000 Materi Penyuluhan Hukum Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Peraturan

1001. Buku Hukum 1 2013 Sosialisasi Peraturan Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan

1002. Buku Hukum 22 2006 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
Peraturan

1003. Buku Hukum 27 2014 Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan

1004. Buku Hukum 3 2005 Perqturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan

1005. Buku Hukum 15 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ruang
Peraturan

1006. Buku Hukum 1 2013 Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Keuangan Negara
Peraturan

1007. Buku Hukum 5 2021 Petunjuk Teknis Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja(ONIBUS LAW) tentang Perizinan Berusaha Di Daerah
Peraturan

1008. Buku Hukum 1 1983 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
Peraturan

1009. Buku Hukum 1 2004 Pola Kearsipan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
Peraturan

1010. Buku Hukum 1 2004 Presiden Republik Indonesia Peraturan Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD
Peraturan

1011. Buku Hukum 1 2010 Buku Panduan Sosialisasi SPM Dan Penyusunan Perencaaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSP & Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota
Peraturan

1012. Buku Hukum 1 2010 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan

1013. Buku Hukum 1 2010 Sususnan Dalam Satu Nakah Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan

1014. Buku Hukum 25 1999 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahyn 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Peraturan

1015. Buku Hukum 30 2014 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan

1016. Buku Hukum 1 1985 Undang - Undang Tentang Referendum Dan Organisasi Kemastarakatan
Peraturan

1017. Buku Hukum 2 1978 Undang - Undang Dasar Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila Ketetapan MPR No.II / MPR / 1978
Peraturan

1018. Buku Hukum 1 2012 Undang - Undang Hak Asasi Manusia ( HAM )
Peraturan

1019. Buku Hukum 12 2003 Undang - Undang RI No. 12 Tahun 2003 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD
Peraturan

1020. Buku Hukum 39 2005 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan

1021. Buku Hukum 1 1999 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan

1022. Buku Hukum 1 2010 50 Tahun Perjalanan Aparatur Negara Republik Indonesia
Peraturan

1023. Buku Hukum 1 1999 Buku Lampiran 1 Pemilihan Umum 1999 Peraturan Perundang- undangan pemilihan umum 1999
Peraturan

1024. Buku Hukum 16 2013 Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Peraturan

1025. Buku Hukum 1 2010 K.U.H.D ( Kitab Undang - Undang Hukum Dagang ) & P.K (Peraturan Kepailitan)
Peraturan

1026. Buku Hukum 1 1980 Bunga Rampai Katahanan Nasional ( Konsepsi & Teori ) 1 Himpunan Lemhannas
Peraturan

1027. Buku Hukum 1 2010 Kumpulan Peraturan Pemerintahan Terkait Penyelenggaraan Dekonsesntrasi Dan Tugas Pembantuan
Peraturan

1028. Buku Hukum 1 1999 Laporan Penyelenggraan Pemilihan Umum Tahun 1999
Peraturan

1029. Buku Hukum 1 2010 Laporan Survey Projek Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro Untuk Pembangunan Pilot Projek Deminstration Centre Pusat Listrik Tenaga Mikaro Hidro
Peraturan

1030. Buku Hukum 2587 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan no. 2587 K/PDT/2016 Perkara Kasasi Pendata
Peraturan

1031. Buku Hukum 1 2006 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan

1032. Buku Hukum 1 2010 Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat Dalam PTUN ( Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-undangan)
Peraturan

1033. Buku Hukum 1 1950 Anggaran Dasar Serikat-serikat
Peraturan

1034. Buku Hukum 13 1990 Menteri Perindustrian RI Kebijakan Pengembangan Industri Nasional Ceramah Menteri Perindustrian Pada Penataran Para Bupati/Wali Kota Madya Seluruh Indonesia
Peraturan

1035. Buku Hukum 1 1990 Menteri Perindustrian RI Pedoman Pembina Sentra Industri Kecil ( Pola Kerja Sama Keterkaitan Bapak Angkat)
Peraturan

1036. Buku Hukum 55 2008 Berita Negara Republik Indonesia
Peraturan

1037. Buku Hukum 19 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Noomor 19 Tahun 2016
Peraturan

1038. Buku Hukum 1 2010 Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun anggaran 2009
Peraturan

1039. Buku Hukum 1 2010 Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Pedoman Umum Pengelolaan Pasar Desa
Peraturan

1040. Buku Hukum 1 2002 Peraturan Kebijakan Perdagangan Di Bidang KOnsumen Dan Modal Asing 2002
Peraturan

1041. Buku Umum 1 1990 Buku Pedoman Perencanaan untuk Struktur Beton Bertulang Biasa dan Struktur Tembok Bertulang untuk Gedung 1983
Peraturan

1042. Buku Hukum 1 2010 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan

1043. Buku Hukum 120 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
Peraturan

1044. Buku Hukum 4 2018 Undang-Undang RI NOMOR 4 TAHUN 1990 tentang Serah-simpan karya cetak dan karya rekam
Peraturan

1045. Buku Hukum 22 2006 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standae Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
Peraturan

1046. Buku Hukum 41 2007 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan

1047. Buku Hukum 1 1972 Djemaah Hadji Indonesia Membantu Pembangunan Nasional
Peraturan

1048. Buku Hukum 180 2001 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Peraturan

1049. Buku Hukum 69 2013 Himpunan Peraturan Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan dalam Negeri di Kabupaten/Kota dan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan

1050. Buku Hukum 1 2006 Peraturan Perundang - Undangan tahun 2006 ( Terpilih ) Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI Tahun 2006
Peraturan

1051. Buku Hukum 1 1985 Hubungan Antar Budaya di Daerah Kotamadya Yogyakarta
Peraturan

1052. Buku Hukum 1 2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
Peraturan

1053. Buku Hukum 9 1990 Intruksi Menteri Dalam Negeri NO: 9 Tahun 1990
Peraturan

1054. Buku Hukum 33 2020 Peraturan Presiden R.I nomor 33 Tahun 2020 Tentang Satuan Harga Standar Regional
Peraturan

1055. Buku Umum 1 2006 Jurnal Konstitusi
Peraturan

1056. Buku Hukum 1 2012 Petunjuk Teknis Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan

1057. Buku Hukum 1 2010 Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009
Peraturan

1058. Buku Hukum 50 1981 Pokok Pokok Kebijaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Sebagai Pelaksanaan Keppres No. 50 Tahun 1981
Peraturan

1059. Buku Umum 82 1987 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984
Peraturan

1060. Buku Hukum 1 1992 Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI )
Peraturan

1061. Buku Hukum 80 2003 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
Peraturan

1062. Buku Hukum 1 1983 Sistem Pengendalian Sosial Di Dalam Masyarakat Desa Ngadisari Tengger Propinsi Jawa Timur
Peraturan

1063. Buku Hukum 4 1985 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
Peraturan

1064. Buku Hukum 1 2010 Sosialisasi UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Peraturan

1065. Buku Hukum 60 1973 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 No. 1-60
Peraturan

1066. Buku Hukum 1 1999 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Strategi Pemberantasa Korupsi Nasional
Peraturan

1067. Buku Umum 1 1994 Medikom Adhyaksa
1068. Buku Hukum 1 2010 Undang - Undang Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan

1069. Buku Hukum 52 2009 Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pemngembangan Keluarga
Peraturan

1070. Buku Hukum 1 1990 Peranan Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II
Peraturan

1071. Buku Hukum 1 2010 Pedoman Kabinet Ampera
Peraturan

1072. Buku Hukum 1 2010 Pedoman Permasyarakatan Budaya Kerja
Peraturan

1073. Buku Hukum 2 2017 Undang - Undang Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Peraturan

1074. Buku Hukum 1 2013 Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan

1075. Buku Hukum 28 2009 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan

1076. Buku Hukum 1 2004 Penerapan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Umum di Kabupaten/Kota
Peraturan

1077. Buku Hukum 1 2010 Wewenang, Tugas dan Kewajiban Camat
Peraturan

1078. Buku Hukum 37 2012 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
1079. Buku Hukum 7 2010 Bahan Penataran
Peraturan

1080. Buku Hukum 1 2007 Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan

1081. Buku Hukum 12 1972 Peraturan Pemerintah Nomor 1-12 Tahun 1972
Peraturan

1082. Buku Hukum 3 2007 Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan

1083. Buku Hukum 55 1971 Peraturan Pemerintah Nomor 55-59 Tahun 1971
Peraturan

1084. Buku Hukum 78 2003 Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Tempat Pemungutan Suara Sebagai Petunjuk Kerja Panitia Penyeleggara Pemilihan Umum DI daerah
Peraturan

1085. Buku Hukum 8 1995 Peraturan Pemerintah NO. Tahun 1995 Tentang Penyerahan Pemerintahan Otonomi Daerah Tingkat II Percontohan
Peraturan

1086. Buku Hukum 1 1987 Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian
Peraturan

1087. Buku Hukum 12 2009 Himpunan Peraturan Pengelolaan Peralatan Daerah
Peraturan

1088. Buku Hukum 5 1999 Peraturan Pemerintah RI NO. % Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
Peraturan

1089. Buku Hukum 1 1999 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 03 Tahun 1999 Tanggal 20 Maret 1999
Peraturan

1090. Buku Hukum 10 1995 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun !993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
Peraturan

1091. Buku Hukum 1 1999 Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903 Tahun 1997 Tanggal Maret 1997
Peraturan

1092. Buku Hukum 1 2009 Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/TAHUN 1976 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan-Badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah
Peraturan

1093. Buku Hukum 17 2007 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan

1094. Buku Hukum 2 1986 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Penyelenggraan Kampanye Pemilihan Umum
Peraturan

1095. Buku Umum 34 2003 Peraturan Pemerintah RI NO 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
1096. Buku Hukum 11 1983 Ketentuan Bentuk Dan Penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Satuan Satuan Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Wilayah
Peraturan

1097. Buku Hukum 1 1985 Kumpulan Peraturan Perundang- Undangan Ketenaga Kerjaan
Peraturan

1098. Buku Hukum 36 2001 Peraturan Pemerintah RI tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Beserta Informasi Keuangan Daerah
Peraturan

1099. Buku Hukum 1 2000 Pedoman Forkompanda 96 ( Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Di Daerah) Informasi Tentang Program Pendayagunaan Aparatur Negara Untuk Peserta Forkompanda 96
Peraturan

1100. Buku Hukum 1 2004 Peratura Penunjang Pejabat AKta Tanah dan Hak Atas Tanggung Atas Tanah
Peraturan

1101. Buku Hukum 1 2013 Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan

1102. Buku Hukum 1 1987 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
Peraturan

1103. Buku Hukum 1 1979 Buku Pedoman Petugas Organisasi dan Tatalaksana
Peraturan

1104. Buku Hukum 1 1997 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
Peraturan

1105. Buku Hukum 1 2010 Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Menjelang Pendaftaran Pemilih dan Penduduk Warganegara Indonesia
Peraturan

1106. Buku Hukum 2 1997 Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 1997
Peraturan

1107. Buku Hukum 1 1995 Rencana Pebangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94
Peraturan

1108. Buku Hukum 1 1976 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1976
Peraturan

1109. Buku Hukum 1 2005 Pilihan Peraturan Di Bidang Pertanahan
Peraturan

1110. Buku Hukum 1 1964 Risalah Musyawarh Kerja antara DEpartemen dalam negeri dengan Direksi Bank-bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia
Peraturan

1111. Buku Hukum 1 2010 Setialah Kepada Penderitaan Bangsamu
Peraturan

1112. Buku Hukum 1 1998 Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi ( SJDI ) HukumPeraturan Perundang-Undangan Pertanahan
Peraturan

1113. Buku Hukum 9 1996 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
Peraturan

1114. Buku Hukum 1 2010 Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969
Peraturan

1115. Buku Hukum 28 2009 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU NO 28 Tahun 2009)
Peraturan

1116. Buku Hukum 1 - Dinamika Administrasi Publik Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik
Peraturan

1117. Buku Hukum 1 1980 Badan Administrasi Kepegawaian Negara Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan

1118. Buku Hukum 1 1988 Ketetapan-Ketetapan Umum Sidang Umum MPR-RI Tanggal 1-11 Maret 1988
Peraturan

1119. Buku Hukum 1 1993 Bahan Penataran
Peraturan

1120. Buku Hukum 1 1958 Undang- Undang No. 86 Tahun 1985 Tentang Nasionalisasi Perusahaan - Perusahaan Milik Belanda Di Indonesia
Peraturan

1121. Buku Hukum 1 1994 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Kadarkum 1994
Peraturan

1122. Buku Hukum 1 1995 Daftar Dokumen
Peraturan

1123. Buku Hukum 1 1974 Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya Nomor 9, Tahun 1975
Peraturan

1124. Buku Hukum 1 - Pengrajin Tradisional Daerah Jawa Tengah
Peraturan

1125. Buku Hukum 11 2010 Dana Pensiun Himpunan Peraturan Perundangan
Peraturan

1126. Buku Hukum 1 1969 Undang - Undang No. 15 Tahun 1969
Peraturan

1127. Buku Hukum 15 1969 UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Peraturan

1128. Buku Hukum 1 2010 Direktori Pemerintahan RI 2001-2002 Directory Of The RI Goverment
Peraturan

1129. Buku Hukum 1 1969 UU Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Ssusunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan

1130. Buku Hukum 1 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen & Lembaga Pemerintah Non Departemen Kabinet Gotong Royong
Peraturan

1131. Buku Hukum 1 2018 Undang - Undang R.I Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang
Peraturan

1132. Buku Hukum 16 1994 Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)
Peraturan

1133. Buku Hukum 1 2003 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan

1134. Buku Hukum 1 - HIimpunan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tentang Retribusi
Peraturan

1135. Buku Hukum 1 2003 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Peraturan

1136. Buku Hukum 69 2004 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004
Peraturan

1137. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Abstraksi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2003-2009
Peraturan

1138. Buku Hukum 8 1982 Buku Lampiran VIII Pemilihan Umum 1982
Peraturan

1139. Buku Hukum 11 1996 Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun1989
Peraturan

1140. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan

1141. Buku Hukum 1 - Peranan Pasar Pada Masyarakat Pedesaan Daerah Jawa Tengah
Peraturan

1142. Buku Hukum 1 2010 KTT X Gerakan Non Blok
Peraturan

1143. Buku Hukum 1 1987 Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987
Peraturan

1144. Buku Hukum 1 1982 Buku Lampiran IV Pemilihan Umum 1982
Peraturan

1145. Buku Hukum 1 2001 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia
Peraturan

1146. Buku Hukum 10 1986 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peningkatan Pelaksanaan Keputusan Pesiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Kesederhanaan Hidup
Peraturan

1147. Buku Hukum 1 1999 Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah
Peraturan

1148. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat 1 Jawa Tengah Tentag Retribusi Jilid III
Peraturan

1149. Buku Hukum 1 2002 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 Nomor 01 Tahun 2002
Peraturan

1150. Buku Hukum 1 2007 Materi Sosialisasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan

1151. Buku Hukum 1 2010 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan

1152. Buku Hukum 2 - Studi Kelayakan Bisnis Edisi 2
Peraturan

1153. Buku Hukum 3 1994 Keputusan Menteri Negara Kependudukan / Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor III/HK-010/C4/94 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Di Wilayah
Peraturan

1154. Buku Hukum 1 1982 Pedoman Untuk KPPS Pemilu 1982
Peraturan

1155. Buku Hukum 1 1994 Pedoman Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan
Peraturan

1156. Buku Hukum 9 1998 Ketetapan - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sidang Istimewa 10 November Tahun 1998
Peraturan

1157. Buku Hukum 1 1982 Buku Pelengkap VII Pemilihan Umum 1982
Peraturan

1158. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Daerah PRovinsi Jawa Tengah Tentang Retribusi Jilid V
Peraturan

1159. Buku Hukum 1 2006 Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Tenaga Honorer & Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Peraturan

1160. Buku Hukum 1 1994 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 1994
Peraturan

1161. Buku Hukum 1 1994 Pembangunan Nasional Dalam Rangka Dikutip Dari Bahan Yang Disiapkan Oleh Bappenas
Peraturan

1162. Buku Hukum 1 1982 Buku Lampiran VIII Pemilihan Umum 1982
Peraturan

1163. Buku Hukum 1 2012 Penanganan Fakir Miskin ( UU RI NO. 13 Tahun 2011 ) & KESEJAHTERAAN SOSIAL ( UU RI No. 11 Tahun 2009 )
Peraturan

1164. Buku Hukum 18 1973 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972
Peraturan

1165. Buku Hukum 14 1998 Daftar dan Plafon Harga Obat Edisi XIV 1998
Peraturan

1166. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Tentang Retribusi Jilid II
Peraturan

1167. Buku Hukum 1 2013 Peraturan Perundangan Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Peraturan

1168. Buku Hukum 1 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 18 Tahun 2015 Tetang Perangkat Daerah
Peraturan

1169. Buku Hukum 1 - Pengantar Klasifikasi Persepuluhan Dewey
Peraturan

1170. Buku Hukum 8 2006 Peraturan Presiden R.I Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Peraturan

1171. Buku Hukum 60 1992 Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun
Peraturan

1172. Buku Hukum 1 1995 Cakrawala Kegiatan Desa Emas
Peraturan

1173. Buku Hukum 1 2006 Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi Tahun 2006 & Norma Perhitungan Penghasilan Neto
Peraturan

1174. Buku Hukum 132 1991 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/1990 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Sanoman Dan Angka Kreditnya
Peraturan

1175. Buku Hukum 1 2010 Petunjuk Paktis Untuk Pencacah & Pengawas
Peraturan

1176. Buku Hukum 1 - Kumpulan Tanya Jawab Lomba Cerdas Tangkas P-4
Peraturan

1177. Buku Hukum 1 1995 Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
Peraturan

1178. Buku Hukum 1 1075 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jendral Soeharto Di Depan Sidang DPR 16 Agustus 1975 Dengan Lampirannya
Peraturan

1179. Buku Hukum 2 1982 Buku Pelengkap II Pemilihan Umum 1982
Peraturan

1180. Buku Hukum 1 2003 PUPNS Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 2003
Peraturan

1181. Buku Hukum 1 1980 Buku Statistik Indonesia 1979/1980
Peraturan

1182. Buku Hukum 1 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggara Otonomi Daerah Denan Titik Berat Pada Daera Tingkat iII
Peraturan

1183. Buku Hukum 1 - Persepsi Tentang Etos Kerja, Kaitannya dengan Nilai Budaya Masyarakat Jawa Tengah
Peraturan

1184. Buku Hukum 1 1999 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional
Peraturan

1185. Buku Hukum 1 1999 Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional
Peraturan

1186. Buku Hukum 1 2006 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapat Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 Beserta Rencana Kerja Pemerintahan ( RKP ) Tahun 2006
Peraturan

1187. Buku Hukum 1 2002 Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahannya 1999-2002
Peraturan

1188. Buku Hukum 1 1998 Buku Laporan Pelaksanaan Hasil Kegiatan Abdi Satya Bhakti
Peraturan

1189. Buku Hukum 1 2000 Undang - Undang SERIKAT bURUH tAHUN 2000 dan Undang Undang Tentang Unjuk Rasa
Peraturan

1190. Buku Hukum 8 1985 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Peraturan

1191. Buku Hukum 1 - Menumbuhkan dan Meningkatkan Kemampuan Profesionalisme Dalam Pelaksanaan Tugas Melalui Management
Peraturan

1192. Buku Hukum 23 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Peraturan

1193. Buku Hukum 1 - Kependudukan Teori Fakta dan Masalah
Peraturan

1194. Buku Hukum 2 2007 2 Undang - Undang Tentang Kewarganegaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan

1195. Buku Hukum 1 - Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Jumlah Penduduk WNRI
Peraturan

1196. Buku Hukum 3 1982 Buku Peengkap III Pemilihan Umum 1982
Peraturan

1197. Buku Hukum 1 2010 Bahan Penataran Pancasila / P-4
Peraturan

1198. Buku Hukum 1 1994 Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum UU R.I No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dan Peraturan Pelaksanannya
Peraturan

1199. Buku Hukum 1 2006 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
Peraturan

1200. Buku Hukum 1 - Buku Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Sruktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propini Jawa Tengah Tingkat 1 Jawa Tengah
Peraturan

1201. Buku Hukum 1 1983 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Ketetntuan Bentuk Dan Penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas Dan Papan Nama Satuan Satuan Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Wilayah
Peraturan

1202. Buku Hukum 1 1985 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Himpunan Keputusan Tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Di Daerah
Peraturan

1203. Buku Hukum 1 1994 Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah 1993
Peraturan

1204. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan

1205. Buku Hukum 2 2005 Himpunan Yurisprudensu Hukum
Peraturan

1206. Buku Hukum 1 - Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara
Peraturan

1207. Buku Hukum 5 1967 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 05 Tahun 1967 Tentang Bentuk Kerdjasama - sama Dan Tata Kerdja Aparatur Pemerintahan Di Daerah
Peraturan

1208. Buku Hukum 6 1982 Buku Lampiran VI Pemilihan Umum 1982
Peraturan

1209. Buku Hukum 16 1994 Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( APBN )
Peraturan

1210. Buku Hukum 1 1958 Buku Kenang-Kenangan Hari Sosial Pertama
Peraturan

1211. Buku Hukum 84 1998 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 Tentang Pedoman Program Pendidikan Dan Pelatihan Bidang Perpustakaan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
Peraturan

1212. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perungdang-Undangan Tentang Pemerintahan di Daerah XVI
Peraturan

1213. Buku Hukum 1 2001 Katalog Buku 2001 Puspa Swara
Peraturan

1214. Buku Hukum 1 - Kota Di Dunia Ketiga
Peraturan

1215. Buku Hukum 80 2003 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
Peraturan

1216. Buku Hukum 5 1982 Buku Lampiran V Pemilihan Umum 1982
Peraturan

1217. Buku Hukum 1 - Hidup Sebagai Muslim
Peraturan

1218. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid Vi
Peraturan

1219. Buku Hukum 32 1990 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Daerah
Peraturan

1220. Buku Hukum 1 1983 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama satuan satuan Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Wilayah
Peraturan

1221. Buku Hukum 1 - Ketetapan - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1988
Peraturan

1222. Buku Hukum 32 2006 Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Negara Indpenden Undang - Undag Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Peraturan

1223. Buku Hukum 1 2013 Kompendium Hukum Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian
Peraturan

1224. Buku Hukum 1 2007 Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan

1225. Buku Hukum 1 1998 Panduan Kadarkum
Peraturan

1226. Buku Hukum 1 - Pedoman Kabinet Ampera pokok pokok kebidjaksanaan
Peraturan

1227. Buku Hukum 1 1992 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Surat Keputusan Bupati Tahun 1992
Peraturan

1228. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-Undangan untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid III
Peraturan

1229. Buku Hukum 1 - Petundjuk Chusus Tentang Operasi Penerbangan Inpres Nomor 6 Tahun 1971
Peraturan

1230. Buku Hukum 1 2006 Perubahan Peraturan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (PP.Nomor 37 Tahun 2005)
Peraturan

1231. Buku Hukum 1 2003 3 Undang-Undang Bangunan Gedung Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan

1232. Buku Hukum 1 1987/1988 Buku Himpunan Tanya Jawab P.4 UUD 1945 GBHN
Peraturan

1233. Buku Hukum 1 1982 Daftar Alamat Pejabat-Pejabat Republik Indonesia
Peraturan

1234. Buku Hukum 1 2007 Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT Tahunan Pasal 21)
Peraturan

1235. Buku Hukum 1 2007 Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan Yang Seharusnya Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan

1236. Buku Hukum 1 2023 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022
Peraturan

1237. Buku Hukum 1 1995 Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara Sebagai Petunjuk Kerja Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Di Daerah
Peraturan

Berlaku
1238. Buku Hukum 1 1977 Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum Untuk Petunjuk Kerja KPPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977
Peraturan

1239. Buku Hukum 1 2023 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022
Peraturan

1240. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan

Berlaku
1241. Buku Hukum 1 1979 Himpunan Peraturan Keputusan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1979
Peraturan

1242. Buku Hukum 1 1984 Himpunan Pidato Presiden RI Tahun 1983 Bidang Polkam, Ekuin, Kesra
Peraturan

1243. Buku Hukum 1 1988 Ketetapan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1988
Peraturan

1244. Buku Hukum 32 2006 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Peraturan

1245. Buku Hukum 26 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pedoaman Penyusunan APBD Tahun 2007
Peraturan

1246. Buku Hukum 1 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Peraturan

1247. Buku Hukum 23 2011 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Serah - Simpan dan Pengelolaan Karya Film Ceritera Atau Film Dokumenter
Peraturan

1248. Buku Hukum 1 2005 Buku Panduan Sosialisasi Persiapan Implementasi Otonomi Derah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024
Peraturan

1249. Buku Hukum 41 2015 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
Peraturan

1250. Buku Hukum 55 2004 Peraturan Pemerintah RI No 55 Tahun 2007 Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
Peraturan

1251. Buku Hukum 1 - Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Pertambahan Nilai ( PPN -1989 )
Peraturan

1252. Buku Hukum 84 - Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia Untuk Gedung 1983
Peraturan

1253. Buku Hukum 1 2002 Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Peraturan

1254. Buku Hukum 1 2010 Buku Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Peraturan

1255. Buku Hukum 1 1990 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transigrasi Swakarsa Hutan Tanaman Industri
Peraturan

1256. Buku Hukum 1 2010 Buku Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Peraturan

1257. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Peraturan di Bidang Pertanahan dan Perumahan Tahun 2004
Peraturan

1258. Buku Hukum 1 2005 Himpunan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan

1259. Buku Hukum 1 - Sosialisasi UU No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan dan Publikasi Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Jateng Sebagai law and human right center
Peraturan

1260. Buku Hukum 1 2011 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan

1261. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI di Bidang Cukai
Peraturan

1262. Buku Hukum 9 1976 Undang - Undang Narkotika ( U.U. Noomor 9 Tahun 1976 )
Peraturan

1263. Buku Hukum 29 - Keppres Nomor 29/30 Tahun 1984
Peraturan

1264. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI di Bidang Cukai
Peraturan

1265. Buku Hukum 1 2015 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
Peraturan

1266. Buku Hukum 1 2015 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
Peraturan

1267. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Hak Asasi Manusia
Peraturan

1268. Buku Hukum 4 2011 Undang - Undang Republk Indonesia Nomor 4 Tahun 1990
Peraturan

1269. Buku Hukum 1 1983 Hail Pemilu Umum 1982 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota-Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan

1270. Buku Hukum 1 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Peraturan

1271. Buku Hukum 9 1993 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah Nomor 9 tshun ke V 1991
Peraturan

1272. Buku Hukum 1 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
Peraturan

1273. Buku Hukum 1 - Undang - Undang Dasar 1945 Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila
Peraturan

1274. Buku Hukum 1 1993 Informasi Peraturan Perundang-undangan Daerah
Peraturan

1275. Buku Hukum 1 2006 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan

1276. Buku Hukum 1 2005 Katalog Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Sejak Tahun 1952 s/d 2005 Dengan Status/Aspek Keadilan
Peraturan

1277. Buku Hukum 1 - UUD Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Peraturan

1278. Buku Hukum 1 2010 Kebijaksanaan dan Program Pembangunan Pangan dalam Repelita VI
Peraturan

1279. Buku Hukum 1 - Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil
Peraturan

1280. Buku Hukum 39 1992 Keputusan Bupati KDH Tingkat II Wonosobo Nomor 39 Tahun 1992
Peraturan

1281. Buku Hukum 1 - Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil
Peraturan

1282. Buku Hukum 1 1994 Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Peraturan

1283. Buku Hukum 20 1995 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo
Peraturan

1284. Buku Hukum 1 1981/1982 Buku Hipunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jateng
Peraturan

1285. Buku Hukum 16 1994 Keputusan Presiden RI No 16 Tahun 1994
Peraturan

1286. Buku Hukum 1 - Buku Himpunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Peraturan

1287. Buku Hukum 1 1996 Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Peraturan

Berlaku
1288. Buku Hukum 1 - Buku Himpunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan RayaPropinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Peraturan

1289. Buku Hukum 1 2002 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001-2002
Peraturan

1290. Buku Hukum 1 - Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara di Departemen Dalam Negeri
Peraturan

1291. Buku Hukum 1 - Pola Operasional Penerapan (POP) Program Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Peraturan

1292. Buku Hukum 1 - Buku Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pemerintahan Desa
Peraturan

1293. Buku Hukum 1 1986 Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986
Peraturan

1294. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pengarturan Desa
Peraturan

1295. Buku Hukum 1 2005 Katalog Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden Dari Tahun 1946 s.d 2005 Dengan Status/ Aspek Legalitasnya
Peraturan

Berlaku
1296. Buku Hukum 1 1988 Pengawasan Melekat Pengawasan Atasan Langsung dan Pengawasan Fungsional serta Aparat Pengawasan Fungsional
Peraturan

1297. Buku Hukum 1 1987 Kepemipinan, Kemampuan Aparat, dan Akselerasi Pembangunan Daerah
Peraturan

1298. Buku Hukum 1 1988 Pengawasan Melekat
Peraturan

1299. Buku Hukum 1 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Intruksi Mentri Dalam Negri Nomor 34 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Daerah
Peraturan

1300. Buku Hukum 11 2001 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001
Peraturan

Berlaku
1301. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Dearah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Tentang Pajak
Peraturan

1302. Buku Hukum 1 -- Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Deregulasi dan debirokratisasi
Peraturan

1303. Buku Hukum 1 - Buku Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan

1304. Buku Hukum 30 2007 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
Peraturan

1305. Buku Hukum 16 1990 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia
Peraturan

Berlaku
1306. Buku Hukum 1 -- Peraturan Pemerintah Perangkat Daerah
Peraturan

1307. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid v
Peraturan

1308. Buku Hukum 1 1990 Keputusan Presiden Republik Indonesia No 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Daerah
Peraturan

Berlaku
1309. Buku Hukum 79 2006 Peraturan Presiden RI No 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan

1310. Buku Hukum 91 1999 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
Peraturan

Berlaku
1311. Buku Hukum 111 2008 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup&Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Peraturan

1312. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Dibidang Peradilan
Peraturan

1313. Buku Hukum 40 2004 Keputusan Presiden Republik Indonesia No 40 Tahun 2004
Peraturan

Berlaku
1314. Buku Hukum 1 2014 Permendageri RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan

1315. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Di Bidang Penanaman Modal
Peraturan

1316. Buku Hukum 8 1985 Undang-Undang No 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Peraturan

Berlaku
1317. Buku Hukum 35 2020 Permendagri No. 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
Peraturan

1318. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pemerintahan Di Daerah jilid x
Peraturan

1319. Buku Hukum 1 1997 Perubahan UU Tentang Hak Cipta, Paten, Dan Merek Tahun 1997
Peraturan

1320. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
Peraturan

1321. Buku Hukum 1 2005 Produk Perundang-Undangan Pemerintah Pusat
Peraturan

1322. Buku Hukum 1 - Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Antara Departemen Dalam Negeri Dengan PT Asuransi Jiwasraya
Peraturan

1323. Buku Hukum 1 - Himpunan Peratura Untuk Penyusunan Produk Hukum Daeah
Peraturan

1324. Buku Hukum 1 1991 Peraturan Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sapuran Tahun 1989-2009
Peraturan

1325. Buku Hukum 1 - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Peraturan

Berlaku
1326. Buku Hukum 1 - Himpunan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Peraturan Peraturan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999
Peraturan

1327. Buku Hukum 1 1985 Risalah Fatwa Guna Tanah Untuk Pertimbangan Pemberian Ijin Konversi Penggunaan Tanah
Peraturan

1328. Buku Hukum 1 1981 Pengarahan Menteri Penerangan R.I Di Depan Para Peserta Pertemuan Bakohumas Daerah Tingkat II Se Jawa Tahap I Jawa Timur dan Yogya Tanggal 24 Agustus 1981 Di Departemen Penerangan
Peraturan

Berlaku
1329. Buku Hukum 1 1987 Himpunan Peraturan- Peraturan yang Menyangkut Pelayanan Kesehatan 1987
Peraturan

1330. Buku Hukum 61 1984 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 061/029/1984
Peraturan

1331. Buku Hukum 96 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
Peraturan

1332. Buku Hukum 14 2006 Undang-Undang Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005) Beserta Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah
Peraturan

1333. Buku Hukum 36 2014 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
Peraturan

1334. Buku Hukum 1 1988 Himpunan Sambutan Gubernur KDH TK 1 Jateng
Peraturan

1335. Buku Hukum 14 2006 UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Peraturan

1336. Buku Hukum 60 1972 Peraturan Pemerintah No 60 s/d No 66 Tahun 1971
Peraturan

1337. Buku Hukum 6 2006 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006
Peraturan

1338. Buku Hukum 40 2007 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Peraturan

1339. Buku Hukum 1 2000 Peraturan Pemerintah Tentang Pegawai Negeri Sipil
Peraturan

1340. Buku Hukum 8 2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan

1341. Buku Hukum 1 1982 Bahan-Bahan Penyuluhan Hukum untuk Beberapa Daerah Tingkat II Jawa Tengah
Peraturan

1342. Buku Hukum 1 1985 Himpunan Undang - Undang Republik Indonesia No. 1,2,dan 3 Tahun 1985
Peraturan

1343. Buku Hukum 1 1985 Beberapa Catatan Upacara Tradisional Daerah Jawa Tengah
Peraturan

1344. Buku Hukum 23 2011 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011
Peraturan

1345. Buku Hukum 1 1993 Bibliografi Pemeritah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah
Peraturan

1346. Buku Hukum 1 2011 Petunjuk Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014
Peraturan

1347. Buku Hukum 1 2007 Penyuluhan Dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum ( BINMATKUM) Tahun 2007
Peraturan

1348. Buku Hukum 1 2010 Buku Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Peraturan

1349. Buku Hukum 1 2004 Penyuluhan Dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum ( BINMATKUM ) Tahun 2004
Peraturan

1350. Buku Hukum 1 1976 Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi
Peraturan

1351. Buku Hukum 1 1996 Buku Kenangan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama(Diklat Spama) Propinsi Daerah Tingat I Jawa Tengah Tahun 1995/1996
Peraturan

1352. Buku Hukum 1 1993 Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1993
Peraturan

1353. Buku Hukum 1 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertahanan Nasional
Peraturan

1354. Buku Hukum 1 1959 Petundnjuk-Petundjuk Untuk Melaksanakan Pemberian Gadji Pokok
Peraturan

1355. Buku Hukum 1 1975 Pokok-Pokok Pengertian Tentang Lembaga Sosial Desa Dan Usaha-Usaha Pengembangannya
Peraturan

1356. Buku Hukum 1 1984 Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80 -1983/84
Peraturan

1357. Buku Hukum 100 2011 Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 (PMK Nomor 100/PMK. 02/ 2010)
Peraturan

1358. Buku Hukum 15 1985 Susunan Dalam Satu Naskah Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969
Peraturan

1359. Buku Hukum 19 1997 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997
Peraturan

1360. Buku Hukum 37 1999 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
Peraturan

1361. Buku Hukum 17 2003 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Peraturan

1362. Buku Hukum 12 1985 UU RI No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan

1363. Buku Hukum 14 2004 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
Peraturan

1364. Buku Hukum 19 2004 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Peraturan

1365. Buku Hukum 7 1989 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Peraturan

1366. Buku Hukum 12 2003 Undang-Undang RI No 12 Tahun 2003
Peraturan

1367. Buku Hukum 13 1985 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
Peraturan

1368. Buku Hukum 1 1979 Buku Pedoman Kerja Bagi Petugas Tata Usaha
Peraturan

1369. Buku Hukum 17 1997 Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Peraturan

1370. Buku Hukum 1 1979 Buku Pedoman Pelaksanaan Upacara Bendera
Peraturan

1371. Buku Hukum 1 1980 Buku Pedoman Umum Organisasi Dalam Praktek
Peraturan

1372. Buku Hukum 1 1997 Katalogus Perpustakaan
Peraturan

1373. Buku Hukum 1 1978 Ketetapan - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan

1374. Buku Hukum 20 2003 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan

1375. Buku Hukum 1 2014 Kompedium / Kodifikasi Hukum Bidang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
Peraturan

1376. Buku Hukum 1 2005 Company Profile
Peraturan

1377. Buku Hukum 1 - Kumpulan Bahan - Bahan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan

1378. Buku Hukum 1 2008 Direktori Penerbit Jawa Tengah Tahun 2008
Peraturan

1379. Buku Hukum 23 2004 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004
Peraturan

1380. Buku Hukum 1 -- Himpunan Dasar Hukum Tugas-tugas Pokok Dinas Perburuhan Propinsi Jawa Tengah
Peraturan

1381. Buku Hukum 1 1987 Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
Peraturan

1382. Buku Hukum 32 2003 Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran
Peraturan

1383. Buku Hukum 1 1991 Himpunan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II di Jawa Tengah
Peraturan

1384. Buku Hukum 1 1990 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Peraturan

1385. Buku Hukum 1 2002 Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah
Peraturan

1386. Buku Hukum 1 -- Himpunan Peraturan Perundangan di Bidang Kepariwisataan Jilid 1
Peraturan

1387. Buku Hukum 1 1986 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tenga Nomor 2 Tahun 1986
Peraturan

1388. Buku Hukum 5 2011 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2011
Peraturan

1389. Buku Hukum 1 --- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perikanan
Peraturan

1390. Buku Hukum 1 -- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan Di Daerah Jilid VI
Peraturan

1391. Buku Hukum 1 2005 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2005
Peraturan

1392. Buku Hukum 1 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan

1393. Buku Hukum 1 -- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pertambangan
Peraturan

1394. Buku Hukum 1 -- Himpunan Peraturan Perundang-undangan untuk Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Jilid II
Peraturan

1395. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999
Peraturan

1396. Buku Hukum 1 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996
Peraturan

1397. Buku Hukum 1 1990 Himpunan Peraturan yang Menyangkut Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan
Peraturan

1398. Buku Hukum 5 1985 Himpunan Undang-Undang RI Nomor 5 dan 8 Tahun 1985
Peraturan

1399. Buku Hukum 1 1989 Jawa Tengah Dalam Angka 1989
Peraturan

1400. Buku Hukum 1 1993 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993
Peraturan

1401. Buku Hukum 1 2017 Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Peraturan

1402. Buku Hukum 1 1988 Pengembangan Susunan Organisasi Dan TataKerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Peraturan

1403. Buku Hukum 12 2004 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Penyuluhan dan Penerangan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum tahun 2004, UU RI No 12 Tahun 2003
Peraturan

1404. Buku Hukum 1 2016 Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
Peraturan

1405. Buku Hukum 1 1985 Pokok Pokok Petunjuk Pelaksanaan Juklak Badan Perbaikan Gizi Daerah BPGD
Peraturan

1406. Buku Hukum 1324 -- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1324/KMK. 04/ 1988 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan

1407. Buku Hukum 1 2009 Undang Undang di Bidang Pertambangan
Peraturan

1408. Buku Hukum 1 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan

1409. Buku Hukum 26 -- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak Beserta Petunjuk Pelaksanaannya
Peraturan

1410. Buku Hukum 5 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan

1411. Buku Hukum 1 -- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional
Peraturan

1412. Buku Hukum 1 - UU RI No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN
Peraturan

1413. Buku Hukum 1 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990
Peraturan

1414. Buku Hukum 182 -- Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 182 Tahun 1979
Peraturan

1415. Buku Hukum 1 2004 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003
Peraturan

Cari Peraturan


Berita Terbaru


Image

Peresmian Front Office JDIH Kabupaten Wonosobo

Image

Penghargaan Bagi Pengelola JDIH Terbaik Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Image

Rapat Koordinasi JDIH Tingkat Desa di Kabupaten Wonosobo

Image

Monitoring Pengelolaan JDIH Tingkat Desa dibeberapa Desa di Kecamatan Kaliwiro,Kepil,Kalibawang,Selomerto,Leksono dan Watumalang

Image

Study Lapangan dari Lembaga Administrasi Negara