JDIH Kabupaten Wonosobo

Daftar Monografi

No	Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Download	Keterangan
1.	Monografi	0	2025	Laporan Analisis Dan Evaluasi Tahun 2025 Tentang Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Kabupaten Wonosobo
2.	Monografi	0	2025	Laporan Analisis Dan Evaluasi Tahun 2025 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
3.	Monografi	0	2025	Laporan Analisis Dan Evaluasi Tahun 2025 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat
4.	Monografi	0	2025	Laporan Analisis Dan Evaluasi Tahun 2025 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Wonosobo
5.	Monografi	0	2025	Laporan Analisis Dan Evaluasi Tahun 2025 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
6.	Naskah Akademik	0	2025	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
7.	Naskah Akademik	0	2025	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
8.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
9.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		-
10.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah		-
11.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029		-
12.	Monografi	2	2025	Getar Kasih Tuhan-Kumpulan Kisah Inspiratif Yang Menggugah Iman Jilid 2	Peraturan
13.	Monografi	1	2025	Getar Kasih Tuhan-Kumpulan Kisah Inspiratif Yang Menggugah Iman Jilid 1	Peraturan
14.	Monografi	0	2025	Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
15.	Monografi	0	2025	Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
16.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan
17.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
18.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa	Peraturan
19.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan
20.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo	Peraturan
21.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Penghapusan Piutang Usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo	Peraturan
22.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
23.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025	Peraturan
24.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pedoman Perencanaan Teknis Jalan	Peraturan
25.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Peraturan
26.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peraturan
27.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada DPPKBPPPA	Peraturan
28.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2025	Peraturan
29.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
30.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peraturan
31.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peraturan
32.	Naskah Akademik	0	2025	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran	Peraturan
33.	Naskah Akademik	0	2025	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo	Peraturan
34.	Naskah Akademik	0	2025	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman	Peraturan
35.	Naskah Akademik	0	2025	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Peraturan
36.	Naskah Akademik	0	2025	Naskah Akademik Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Wonosobo	Peraturan
37.	Naskah Akademik	0	2025	Naskah Akademik Racangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032	Peraturan
38.	Naskah Akademik	0	2025	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Peraturan
39.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran	Peraturan
40.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017–2032	Peraturan
41.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Peraturan
42.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Peraturan
43.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Pemakaman	Peraturan
44.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada Partai Politik	Peraturan
45.	Monografi	0	2025	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank WonosobRancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo	Peraturan
46.	Monografi	19	2024	Persetujuan Penetapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan	-
47.	Monografi	34	2024	Persetujuan Penetapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan	-
48.	Monografi	1	2024	Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPPLH Kabupaten Wonosobo
49.	Monografi	1	2024	Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lambang DPRD Kabupaten Wonosobo
50.	Monografi	1	2024	Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Wonosobo
51.	Buku Hukum	1	2024	Daftar Koleksi Buku Hukum	Peraturan	-
52.	Monografi	15	2023	Persetujuan Penetapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan	-
53.	Monografi	12	2023	Persetujuan Terhadap Raperda Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan	-
54.	Monografi	1	2023	Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,pembulatan dan Pemantapan konsepsi Rancangan peraturan Daerah Dan Rancanagan kepala Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
55.	Monografi	1	2023	Pentampaian Hasil pengharmonisan, Pembulatan Dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pajak Daerah	Peraturan
56.	Monografi	1	2023	Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
57.	Monografi	1	2023	Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
58.	Monografi	1	2023	Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
59.	Monografi	1	2023	Hasil Pengharmonisan,Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Perda Kabupeten Wonosobo , Otonomi Daerah dan Tugas Pemnantu	Peraturan
60.	Monografi	1	2023	Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
61.	Monografi	1	2023	Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
62.	Monografi	1	2023	Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Tehadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2023	Peraturan
63.	Monografi	1	2023	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana		Berlaku
64.	Buku Hukum	1	2023	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022	Peraturan
65.	Buku Hukum	1	2023	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022	Peraturan
66.	Monografi	1	2022	Penyampaian Hasil Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Wonosobo	Peraturan
67.	Monografi	1	2022	Penyampaian Hasil Pengharmonisan, Pembulatan , dan Pemantapan Konfeksi Rancangan Perda Bupati Kabupaten Wonosobo	Peraturan
68.	Monografi	1	2022	Penyampaian Hasil Peharmonisasian , Pembulatan , Dan Pemantapan Konsepisi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
69.	Monografi	1	2022	Penyampaian Haasil Pengharmonisasian, Pembulatan ,dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
70.	Monografi	1	2022	Perda Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Prasarana	Peraturan
71.	Monografi	13	2022	Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan		Berlaku
72.	Monografi	1	2022	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
73.	Monografi	1	2022	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Peraturan	Berlaku
74.	Buku Hukum	1	2022	Perda Kab. Blora Nomor 1 Tahun 2022
75.	Buku Hukum	1	2022	Himpunan Peraturan Daerah Terkait BUMD Kabupaten Blora
76.	Buku Hukum	1	2022	Himpunan Perda/Perbup Kabupaten Kendal
77.	Buku Hukum	1	2022	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 2021
78.	Monografi	94	2021	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Peraturan	Berlaku
79.	Monografi	1	2021	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor... Tahun...Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
80.	Monografi	1	2021	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor... Tahun...Tentang Ruang Terbuka Hijau
81.	Monografi	1	2021	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor... Tahun...Tentang Pelayanan Publik		Berlaku
82.	Monografi	5	2021	Petunjuk Teknis Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja(ONIBUS LAW) tentang Perizinan Berusaha Di Daerah	Peraturan
83.	Buku Hukum	1	2021	Raperda tentang Pelayanan Publik
84.	Naskah Akademik	1	2021	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pelayanan Publik
85.	Monografi	5889	2021	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
86.	Monografi	27	2021	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022		Berlaku
87.	Monografi	7	2021	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah		Berlaku
88.	Buku Hukum	1	2021	Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
89.	Monografi	1	2021	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2021
90.	Buku Hukum	1	2021	Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2020-2021
91.	Monografi	1	2021	Himpunan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2021
92.	Monografi	6	2021	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021
93.	Buku Hukum	1	2021	Himpunan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Jilid 1
94.	Buku Hukum	1	2021	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020
95.	Monografi	33	2020	Peraturan Presiden R.I nomor 33 Tahun 2020 Tentang Satuan Harga Standar Regional	Peraturan
96.	Monografi	77	2020	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
97.	Buku Hukum	1	2020	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 2020
98.	Buku Hukum	1	2020	Himpunan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Jilid 2
99.	Buku Hukum	1	2020	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019
100.	Monografi	1	2019	Himpunan Peraturan Walikota Semarang Tahun 2019	Peraturan
101.	Buku Hukum	1	2019	Buku Materi Diseminasi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM 2019
102.	Monografi	72	2019	Peraturan Pemerintah Perangkat Daerah	Peraturan	Berlaku
103.	Buku Hukum	1	2019	Profil Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019	Peraturan
104.	Buku Hukum	16	2019	Himpunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Peraturan
105.	Buku Hukum	54	2019	Badan Usaha Milik Daerah (PPRI NOMOR 54 TAHUN 2017)	Peraturan
106.	Buku Hukum	1	2019	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019
107.	Buku Hukum	70	2019	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 70 Tahun 2017
108.	Buku Hukum	1	2019	Himpunan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Jilid 1
109.	Buku Hukum	1	2019	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019
110.	Buku Hukum	1	2019	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Jilid I
111.	Buku Hukum	1	2019	Himpunan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal
112.	Buku Hukum	1	2019	Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2019
113.	Monografi	90	2019	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah		Berlaku
114.	Buku Hukum	1	2019	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019
115.	Buku Hukum	1	2019	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Jilid II
116.	Buku Hukum	1	2019	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017
117.	Kajian Raperda	2019	2019	Kajian Peraturan Daerah Tahun 2019		-
118.	Monografi	1	2018	Analisis dan Evaluasi Tentang Peraturan Perundang- Undangan Tentang Peninggalan Kolonial		Berlaku
119.	Monografi	1	2018	Analisis dan Evaluasi Tentang Hukum Dalam Rangka Perlindungan 2018		Berlaku
120.	Monografi	1	2018	Analisis dan Evaluasi Tentang Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Terpadu		Berlaku
121.	Monografi	1	2018	Analisis dan Evaluasi Terkait Sistem Hukum Acara Perdata 2018		Berlaku
122.	Monografi	1	2018	Analisis dan Evaluasi Tentang Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing 2018		Berlaku
123.	Monografi	1	2018	Analisis dan Evaluasi Tentang Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing 2018
124.	Monografi	1	2018	Analisis dan Evaluasi Tentang Terkait Sistem Hukum Secara Pidana 2018		Berlaku
125.	Monografi	1	2018	Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pengelolaan 2018		Berlaku
126.	Monografi	35	2018	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	Peraturan
127.	Monografi	5	2018	Undang - Undang R.I Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2003	Peraturan	Berlaku
128.	Monografi	4	2018	Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Peraturan	Tidak Berlaku
129.	Buku Hukum	1	2018	Buku Agregat Kependudukan Tahun 2017 (S-2) // Tahun 2018 (S-1)	Peraturan
130.	Buku Hukum	52	2018	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2018	Peraturan
131.	Buku Hukum	1	2018	Profil Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018	Peraturan
132.	Buku Hukum	1	2018	Indikator Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo 2018	Peraturan
133.	Buku Hukum	39	2018	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 39
134.	Buku Hukum	58	2018	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 58
135.	Buku Hukum	1	2018	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018
136.	Buku Hukum	1	2018	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018
137.	Buku Hukum	1	2018	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018
138.	Buku Hukum	1	2018	Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2018
139.	Buku Hukum	49	2018	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018
140.	Naskah Akademik	1	2018	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
141.	Naskah Akademik	1	2018	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
142.	Buku Hukum	57	2018	Peraturan Bupati Pekalongan Nnomor 57 Tahun 2018
143.	Buku Hukum	25	2018	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2018
144.	Buku Hukum	23	2018	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018
145.	Buku Hukum	32	2018	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 32
146.	Buku Hukum	3	2018	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 3
147.	Buku Hukum	33	2018	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 33
148.	Buku Hukum	1	2018	Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2018
149.	Buku Hukum	1	2018	Himpunan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2018
150.	Buku Hukum	41	2018	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 41
151.	Buku Hukum	26	2018	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 26
152.	Buku Hukum	27	2018	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 27
153.	Buku Hukum	28	2018	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 28
154.	Buku Hukum	18	2018	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18
155.	Buku Hukum	1	2018	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018
156.	Buku Hukum	1	2018	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018
157.	Buku Hukum	2018	2018	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5
158.	Buku Hukum	1	2018	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018
159.	Buku Hukum	15	2018	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 15
160.	Buku Hukum	38	2018	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 38
161.	Buku Hukum	14	2018	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 tahun 2017
162.	Buku Hukum	1	2018	Himpunan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo
163.	Buku Hukum	1	2018	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Jilid 1
164.	Buku Umum	1	2017	Menuju Masyarakat Madani
165.	Monografi	1	2017	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Hak Keuangan dan Administrataif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2017		Berlaku
166.	Buku Hukum	1	2017	Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Peraturan
167.	Monografi	18	2017	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tetang Perangkat Daerah	Peraturan	Berlaku
168.	Monografi	2	2017	Undang - Undang Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang	Peraturan
169.	Buku Hukum	1	2017	Indikator Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo 2017	Peraturan
170.	Buku Hukum	1	2017	Buku Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2017	Peraturan
171.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017
172.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal TA 2017
173.	Buku Hukum	21	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 21
174.	Buku Hukum	60	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 60
175.	Buku Hukum	51	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 51
176.	Buku Hukum	50	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 50
177.	Buku Hukum	41	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 41
178.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Buku I
179.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Jilid II
180.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017
181.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017
182.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016
183.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016
184.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Tahun 2017
185.	Naskah Akademik	1	2017	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
186.	Naskah Akademik	1	2017	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani
187.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017
188.	Buku Hukum	8	2017	Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017
189.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Bupati Kudus Tahun 2017 Jilid I
190.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Bupati Kudus Tahun 2017 Jilid II
191.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2017
192.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2017
193.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2017
194.	Buku Hukum	16	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16
195.	Buku Hukum	73	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 73
196.	Buku Hukum	46	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 46
197.	Buku Hukum	66	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 66
198.	Buku Hukum	67	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67
199.	Buku Hukum	68	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68
200.	Buku Hukum	70	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 70
201.	Buku Hukum	77	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 77
202.	Buku Hukum	78	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 78
203.	Buku Hukum	79	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 79
204.	Buku Hukum	24	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 24
205.	Buku Hukum	91	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 91
206.	Buku Hukum	2	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 2
207.	Buku Hukum	14	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14
208.	Buku Hukum	1	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1
209.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017
210.	Buku Hukum	1	2017	Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2017	Peraturan
211.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Jilid 1
212.	Buku Hukum	17	2017	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 17
213.	Buku Hukum	12	2017	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2007
214.	Buku Hukum	10	2017	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2007
215.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017
216.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021
217.	Buku Hukum	1	2017	Pemerintah Kabupaten Tegal Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2017
218.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017
219.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
220.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017
221.	Buku Hukum	19	2017	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017
222.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
223.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
224.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017
225.	Buku Hukum	1	2017	Himpunan Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2016
226.	Kajian Raperda	2017	2017	Kajian Perda Tahun 2017		-
227.	Monografi	32	2016	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia	Peraturan	Tidak Berlaku
228.	Monografi	34	2016	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	Peraturan	Tidak Berlaku
229.	Monografi	42	2016	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Peraturan	Tidak Berlaku
230.	Putusan Mahkamah Agung	2587	2016	Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 2587 K/Pdt/2016 Perkara Kasasi Perdata		Berkekuatan Hukum Tetap
231.	Buku Hukum	1	2016	Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)	Peraturan
232.	Monografi	19	2016	Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016	Peraturan
233.	Buku Hukum	1	2016	Buku Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2016	Peraturan
234.	Buku Hukum	17	2016	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2016
235.	Buku Hukum	38	2016	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2016
236.	Buku Hukum	6	2016	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2016
237.	Buku Hukum	15	2016	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016
238.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal TA 2016
239.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
240.	Buku Hukum	53	2016	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 53
241.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Buku II
242.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2016
243.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2016
244.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016
245.	Naskah Akademik	1	2016	Naskah Akademik Tentang Penyelenggaraan Olahraga
246.	Naskah Akademik	1	2016	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi
247.	Buku Hukum	1	2016	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Ruang Terbuka Hijau
248.	Naskah Akademik	1	2016	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
249.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015
250.	Buku Hukum	5	2016	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016
251.	Buku Hukum	6	2016	Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016
252.	Buku Hukum	37	2016	Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 tahun 2016
253.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2016
254.	Buku Hukum	30	2016	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 30
255.	Buku Hukum	27	2016	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 27
256.	Buku Hukum	36	2016	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 36
257.	Buku Hukum	37	2016	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 37
258.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 1-26
259.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016
260.	Monografi	19	2016	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah		Berlaku
261.	Buku Hukum	9	2016	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016
262.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Jilid 1
263.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016
264.	Buku Hukum	1	2016	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan daerah Bupati Sleman Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
265.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
266.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten SragenTahun 2016
267.	Monografi	4	2016	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016
268.	Monografi	3	2016	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016
269.	Monografi	2	2016	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016
270.	Monografi	1	2016	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016
271.	Buku Hukum	1	2016	Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2016
272.	Buku Hukum	1	2016	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016
273.	Kajian Raperda	2016	2016	Kajian Perda Tahun 2016		-
274.	Buku Hukum	0	2015	Pengantar Ilmu Hukum	Peraturan	-
275.	Monografi	80	2015	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Peraturan	Berlaku
276.	Buku Umum	1	2015	Modul Pelatihan Penyulingan Minyak Atsiri (Eucalyptus)
277.	Buku Umum	0	2015	Pembuatan Tanaman Bibit Berbasis Tanaman Lokal
278.	Monografi	1	2015	Indonesian Law Journal		Berlaku
279.	Monografi	41	2015	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri	Peraturan	Berlaku
280.	Monografi	1	2015	Himpunan Abstraksi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2003-2009	Peraturan
281.	Buku Hukum	1	2015	Kelembagaan Masyarakat untuk Konservasi Berbasis Ekonomi	Peraturan
282.	Buku Hukum	1	2015	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ( IUMK )	Peraturan
283.	Buku Hukum	1	2015	Buku Himpunan Perwal Tahun 2015
284.	Buku Hukum	1	2015	Himpunan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2015
285.	Buku Hukum	1	2015	Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2015
286.	Buku Hukum	1	2015	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
287.	Buku Hukum	1	2015	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015
288.	Buku Hukum	1	2015	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2015
289.	Buku Hukum	1	2015	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015
290.	Buku Hukum	1	2015	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Desa
291.	Buku Hukum	1	2015	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 2015
292.	Monografi	29	2015	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Peraturan
293.	Buku Hukum	14	2015	Perauturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015
294.	Buku Hukum	1	2015	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015
295.	Monografi	1	2015	Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoneisa Tahun 2015
296.	Buku Hukum	1	2015	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 1-40
297.	Buku Hukum	1	2015	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015
298.	Buku Hukum	1	2015	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014/2015
299.	Monografi	1	2015	Himpunan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2015
300.	Himpunan	1	2015	Himpunan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015
301.	Buku Hukum	1	2015	Himpunan Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2015
302.	Kajian Raperda	2015	2015	Kajian Peraturan Daerah Tahun 2015		Berlaku
303.	Buku Umum	1	2014	Negeri Diatas Awan
304.	Monografi	1	2014	Kompendium / Kodifikasi Hukum Bidang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan	Peraturan	Berlaku
305.	Monografi	36	2014	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Peraturan	Berlaku
306.	Monografi	1	2014	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Peraturan	Tidak Berlaku
307.	Monografi	3	2014	Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Peraturan	Berlaku
308.	Monografi	30	2014	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	Peraturan	Berlaku
309.	Monografi	27	2014	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	Peraturan	Berlaku
310.	Buku Hukum	1	2014	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014	Peraturan
311.	Buku Hukum	1	2014	Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 s/d April 2014	Peraturan
312.	Buku Hukum	1	2014	Pengkajian Naskah Sumber Arsip Sejarah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
313.	Monografi	1	2014	Kompendium- Kodifikasi Hukum Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan
314.	Buku Hukum	60	2014	Kebijakan Pengawasan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014(Permendagri No. 60 2013)	Peraturan
315.	Buku Hukum	1	2014	Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014	Peraturan
316.	Monografi	3	2014	Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Peraturan
317.	Buku Hukum	1	2014	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Peraturan
318.	Buku Hukum	3	2014	Law of the Republic Indonesia Number 3 of 2014 On Industrial Affairs	Peraturan
319.	Buku Hukum	43	2014	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa PPRI No. 43 Tahun 2014
320.	Monografi	17	2014	Undang-Undang RI No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
321.	Buku Hukum	1	2014	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014
322.	Buku Hukum	1	2014	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014
323.	Buku Hukum	1	2014	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2014
324.	Buku Hukum	1	2014	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014
325.	Buku Hukum	1	2014	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014
326.	Buku Hukum	1	2014	Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2014
327.	Buku Hukum	1	2014	Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2013-2014
328.	Buku Hukum	1	2014	Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2014
329.	Buku Hukum	1	2014	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 1
330.	Buku Hukum	1	2014	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2014	Peraturan
331.	Buku Hukum	12	2014	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 12
332.	Buku Hukum	1	2014	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 4
333.	Buku Hukum	1	2014	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014
334.	Monografi	1	2014	Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoneisa Tahun 2014
335.	Buku Hukum	3	2014	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 3
336.	Monografi	1	2014	Himpunan Abstrak Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2004-2013
337.	Monografi	6	2014	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa	Peraturan
338.	Buku Hukum	1	2014	Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2014
339.	Himpunan Peraturan	1	2014	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014
340.	Himpunan Peraturan	1	2014	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2015
341.	Himpunan	1	2014	Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014
342.	Monografi	1	2013	Kompendium Hukum Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian		Berlaku
343.	Monografi	25	2013	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	Peraturan	Tidak Berlaku
344.	Buku Umum	1	2013	Tata Cara Penyusunan HPS 2013
345.	Artikel/Majalah Hukum	2	2013	Majalah Hukum Nasional No. 2 Th 2013
346.	Artikel/Majalah Hukum	1	2013	Majalah Hukum Nasional No. 1 Th 2013
347.	Monografi	1	2013	Kompendium Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		Berlaku
348.	Monografi	27	2013	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	Peraturan
349.	Monografi	1	2013	Kompendium Hukum Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian	Peraturan
350.	Buku Hukum	1	2013	Peraturan Perundangan Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah	Peraturan
351.	Buku Hukum	1	2013	Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Peraturan
352.	Buku Hukum	1	2013	Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Peraturan
353.	Buku Hukum	69	2013	Himpunan Peraturan Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan dalam Negeri di Kabupaten/Kota dan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan
354.	Buku Hukum	16	2013	Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Peraturan
355.	Buku Hukum	1	2013	Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Keuangan Negara	Peraturan
356.	Buku Hukum	1	2013	Sosialisasi Peraturan Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah	Peraturan
357.	Buku Hukum	1	2013	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013	Peraturan
358.	Buku Hukum	1	2013	Nota Keuangan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013	Peraturan
359.	Buku Hukum	1	2013	Statistik Kabupaten Wonosobo 2013	Peraturan
360.	Monografi	27	2013	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	Peraturan
361.	Monografi	22	2013	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Peraturan	Tidak Berlaku
362.	Monografi	4	2013	Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Peraturan	Tidak Berlaku
363.	Buku Hukum	1	2013	Pararameter HAM dan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Peraturan
364.	Buku Hukum	7	2013	Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 7
365.	Buku Hukum	1	2013	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013
366.	Buku Hukum	1	2013	Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013
367.	Buku Hukum	1	2013	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013
368.	Buku Hukum	1	2013	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013
369.	Buku Hukum	1	2013	Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2013
370.	Buku Hukum	1	2013	Nilai Tukar Petani Kabupaten Wonosobo 2013
371.	Buku Hukum	32	2013	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013
372.	Buku Hukum	1	2013	Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2013
373.	Buku Hukum	1	2013	Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2013
374.	Buku Hukum	47	2013	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 47
375.	Buku Hukum	32	2013	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 32
376.	Buku Hukum	36	2013	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 36
377.	Buku Hukum	12	2013	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 12
378.	Buku Hukum	1	2013	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013
379.	Buku Hukum	1	2013	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013
380.	Buku Hukum	1	2013	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2013
381.	Buku Hukum	1	2013	Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013
382.	Buku Hukum	5	2013	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5
383.	Buku Hukum	35	2013	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 35
384.	Buku Hukum	7	2013	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 7
385.	Buku Hukum	13	2013	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 13
386.	Buku Hukum	1	2013	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Demak tahun 2012
387.	Buku Hukum	1	2013	Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012
388.	Monografi	113	2012	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap	Peraturan	Berlaku
389.	Monografi	1	2012	Juknis Standar Akutansi Pemerintah 2012		Berlaku
390.	Monografi	20	2012	Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 20 tahun 2012 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Daerah
391.	Buku Hukum	1	2012	Penanganan Fakir Miskin ( UU RI NO. 13 Tahun 2011 ) & KESEJAHTERAAN SOSIAL ( UU RI No. 11 Tahun 2009 )	Peraturan
392.	Monografi	37	2012	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013		Berlaku
393.	Buku Hukum	1	2012	Petunjuk Teknis Standar Akuntansi Pemerintah	Peraturan
394.	Monografi	1	2012	Undang - Undang Hak Asasi Manusia ( HAM )	Peraturan
395.	Buku Hukum	1	2012	Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2012	Peraturan
396.	Buku Hukum	1	2012	Rencana Kota Ibukota Kecamatan Leksono 1990-2012	Peraturan
397.	Monografi	70	2012	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	Peraturan	Tidak Berlaku
398.	Monografi	9	2012	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa
399.	Buku Hukum	2	2012	Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2
400.	Buku Hukum	5	2012	Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 5
401.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
402.	Buku Hukum	16	2012	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 16
403.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Bidang Pajak dan Retribusi
404.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2012
405.	Buku Hukum	10	2012	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 10
406.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011-2012
407.	Monografi	30	2012	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 dan UU No 31 Tahun 1999
408.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2012
409.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2012
410.	Buku Hukum	1	2012	Materi Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2012
411.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2012
412.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharo Tahun 2012
413.	Buku Hukum	2	2012	Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2
414.	Buku Hukum	4	2012	Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2012
415.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Peraturan Bupati Tahun 2011
416.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012
417.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011
418.	Buku Hukum	34	2012	Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 34	Peraturan
419.	Buku Hukum	39	2012	Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 39
420.	Buku Hukum	28	2012	Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 28
421.	Buku Hukum	12	2012	Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 12
422.	Buku Hukum	34	2012	Lembaran Daerah Kabpaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2012
423.	Monografi	6	2012	Peraturan Kepala Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012		Tidak Berlaku
424.	Monografi	1	2012	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Di Bidang Cukai
425.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010-2011
426.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
427.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Jilid 1
428.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011
429.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012
430.	Monografi	1	2012	Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2012
431.	Buku Hukum	20	2012	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 20
432.	Buku Hukum	12	2012	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 12
433.	Buku Hukum	34	2012	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 34
434.	Buku Hukum	44	2012	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 44
435.	Buku Hukum	19	2012	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 19
436.	Buku Hukum	38	2012	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 38
437.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011
438.	Buku Hukum	2	2012	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Buku 2
439.	Buku Hukum	1	2012	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012
440.	Buku Hukum	2	2012	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2011 Nomor 2 Seri 2
441.	Monografi	1	2012	Himpunan Abstrak Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 201 dan Keputusan Walikota Pekalongan-2011
442.	Monografi	53	2011	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Peraturan
443.	Monografi	11	2011	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011	Peraturan	Tidak Berlaku
444.	Buku Umum	1	2011	Pembibitan Dan Pembudidayaan Manggis
445.	Monografi	16	2011	Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum		Berlaku
446.	Monografi	5	2011	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2011	Peraturan
447.	Buku Hukum	100	2011	Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 (PMK Nomor 100/PMK. 02/ 2010)	Peraturan
448.	Monografi	1	2011	Petunjuk Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014	Peraturan
449.	Monografi	23	2011	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 20112014	Peraturan	Tidak Berlaku
450.	Monografi	4	2011	Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Peraturan	Tidak Berlaku
451.	Buku Hukum	1	2011	Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Peraturan
452.	Monografi	70	2011	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Peraturan	Berlaku
453.	Monografi	1	2011	Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Kadarkum Ormas (TP-PKK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011	Peraturan
454.	Monografi	3	2011	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
455.	Buku Hukum	1	2011	Analisa Kemiskinan Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 Kabupaten Wonosobo	Peraturan
456.	Monografi	1	2011	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011	Peraturan
457.	Monografi	6	2011	Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Peraturan	Berlaku
458.	Monografi	35	2011	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Peraturan	Tidak Berlaku
459.	Monografi	3	2011	Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan	Berlaku
460.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2010
461.	Buku Hukum	7	2011	Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 7
462.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011
463.	Buku Hukum	57	2011	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 57
464.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011
465.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011
466.	Buku Hukum	39	2011	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 39
467.	Monografi	1	2011	Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
468.	Buku Hukum	1	2011	Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Wonosobo
469.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
470.	Buku Hukum	39	2011	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2011
471.	Buku Hukum	25	2011	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2011
472.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011
473.	Monografi	1	2011	Himpunan Keputusan Bupati Blora Tahun 2011
474.	Buku Hukum	1	2011	Peraturan Bupati Magelang Tahun 2011
475.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Buku 1
476.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011
477.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011
478.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
479.	Buku Hukum	6	2011	Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 6	Peraturan
480.	Buku Hukum	8	2011	Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 8
481.	Buku Hukum	9	2011	Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 9	Peraturan
482.	Buku Hukum	10	2011	Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 10
483.	Buku Hukum	8	2011	Lembaran Daerah Kabpaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011
484.	Buku Hukum	5	2011	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011
485.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011
486.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010/2011
487.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Jilid II
488.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011
489.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011
490.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
491.	Buku Hukum	1	2011	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010
492.	Buku Hukum	11	2011	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 11
493.	Buku Hukum	7	2011	Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7
494.	Buku Hukum	5	2011	Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5
495.	Buku Hukum	1	2011	Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011
496.	Monografi	1	2011	Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi
497.	Monografi	33	2010	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah	Peraturan	Berlaku
498.	Monografi	1	2010	Petunjuk Pelaksanaan Operasional Program Terpadu Keluarga Sejahtera	Peraturan
499.	Monografi	54	2010	Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Peraturan	Tidak Berlaku
500.	Monografi	1	2010	Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bima Lukar Wonosobo
501.	Buku Hukum	1	2010	Buku Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	Peraturan
502.	Monografi	1	2010	Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara di Departemen Dalam Negeri	Peraturan
503.	Buku Hukum	1	2010	Kebijaksanaan dan Program Pembangunan Pangan dalam Repelita VI	Peraturan
504.	Putusan Mahkamah Agung	1	2010	Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Hak Asasi Manusia	Peraturan
505.	Buku Hukum	1	2010	Buku Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	Peraturan
506.	Buku Hukum	1	2010	Buku Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	Peraturan
507.	Penelitian Hukum	1	2010	Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara	Peraturan
508.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Peraturan
509.	Buku Hukum	1	2010	Bahan Penataran Pancasila / P-4	Peraturan
510.	Monografi	1	2010	Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Jumlah Penduduk WNRI	Peraturan
511.	Buku Hukum	1	2010	Petunjuk Paktis Untuk Pencacah & Pengawas	Peraturan
512.	Buku Hukum	1	2010	Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Peraturan
513.	Buku Hukum	1	2010	KTT X Gerakan Non Blok	Peraturan
514.	Buku Hukum	1	2010	Direktori Pemerintahan RI 2001-2002 Directory Of The RI Goverment	Peraturan
515.	Buku Hukum	11	2010	Dana Pensiun Himpunan Peraturan Perundangan	Peraturan
516.	Buku Hukum	1	2010	Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969	Peraturan
517.	Buku Hukum	1	2010	Setialah Kepada Penderitaan Bangsamu	Peraturan
518.	Buku Hukum	1	2010	Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Menjelang Pendaftaran Pemilih dan Penduduk Warganegara Indonesia	Peraturan
519.	Buku Hukum	7	2010	Bahan Penataran	Peraturan
520.	Buku Hukum	1	2010	Wewenang, Tugas dan Kewajiban Camat	Peraturan
521.	Buku Hukum	1	2010	Pedoman Permasyarakatan Budaya Kerja	Peraturan
522.	Buku Hukum	1	2010	Pedoman Kabinet Ampera	Peraturan
523.	Buku Hukum	1	2010	Undang - Undang Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Peraturan
524.	Buku Hukum	1	2010	Sosialisasi UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Peraturan
525.	Buku Hukum	1	2010	Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009	Peraturan
526.	Buku Hukum	1	2010	Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Pedoman Umum Pengelolaan Pasar Desa	Peraturan
527.	Buku Hukum	1	2010	Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun anggaran 2009	Peraturan
528.	Buku Hukum	1	2010	Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat Dalam PTUN ( Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-undangan)	Peraturan
529.	Buku Hukum	1	2010	Laporan Survey Projek Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro Untuk Pembangunan Pilot Projek Deminstration Centre Pusat Listrik Tenaga Mikaro Hidro	Peraturan
530.	Buku Hukum	1	2010	Kumpulan Peraturan Pemerintahan Terkait Penyelenggaraan Dekonsesntrasi Dan Tugas Pembantuan	Peraturan
531.	Buku Hukum	1	2010	K.U.H.D ( Kitab Undang - Undang Hukum Dagang ) & P.K (Peraturan Kepailitan)	Peraturan
532.	Buku Hukum	1	2010	50 Tahun Perjalanan Aparatur Negara Republik Indonesia	Peraturan
533.	Buku Hukum	1	2010	Sususnan Dalam Satu Nakah Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan
534.	Buku Hukum	1	2010	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018	Peraturan
535.	Buku Hukum	1	2010	Buku Panduan Sosialisasi SPM Dan Penyusunan Perencaaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSP & Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota	Peraturan
536.	Monografi	15	2010	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Peraturan	Tidak Berlaku
537.	Buku Hukum	1	2010	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Wonosobo Periode 2005-2010	Peraturan
538.	Buku Hukum	1	2010	Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah	Peraturan
539.	Buku Hukum	30	2010	KPK RI	Peraturan
540.	Buku Hukum	1	2010	Buku Panduan Tentang Prinsip dan Rekomendasi untuk sebuah sistem statistik viral	Peraturan
541.	Monografi	44	2010	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit	Peraturan
542.	Monografi	5	2010	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	Peraturan	Berlaku
543.	Monografi	1	2010	Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan	Peraturan
544.	Monografi	58	2010	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Peraturan	Berlaku
545.	Buku Hukum	1	2010	Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Publik	Peraturan
546.	Buku Hukum	1	2010	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Panduan Pemasyarakatan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Uutan Bab, Pasal, dan Ayat	Peraturan
547.	Putusan Mahkamah Agung	1	2010	Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tentang Sengketa Pilkada disertai Anotasi	Peraturan
548.	Buku Hukum	1	2010	Delik Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi	Peraturan
549.	Monografi	33	2010	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan	Berlaku
550.	Buku Hukum	0	2010	Aspek Hukum
551.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009
552.	Buku Hukum	30	2010	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 30
553.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010
554.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2009-2010
555.	Buku Hukum	4	2010	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4
556.	Buku Hukum	15	2010	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 15
557.	Buku Hukum	8	2010	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8
558.	Buku Hukum	13	2010	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 13
559.	Buku Hukum	11	2010	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 11
560.	Buku Hukum	14	2010	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 14
561.	Buku Hukum	19	2010	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 19
562.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2010
563.	Monografi	1	2010	Himpunan Keputusan Bupati Blora Periode Januari - Juni 2010
564.	Monografi	27	2010	Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Batang
565.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010
566.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010
567.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009-2010
568.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009/2010
569.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010
570.	Buku Hukum	6	2010	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6
571.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2010
572.	Buku Hukum	4	2010	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 4
573.	Buku Hukum	33	2010	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 33
574.	Buku Hukum	5	2010	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 5
575.	Buku Hukum	13	2010	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
576.	Buku Hukum	12	2010	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
577.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1-10
578.	Buku Hukum	8	2010	Himpunan Warta Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun VIII Tahun 2009
579.	Buku Hukum	36	2010	Warta Peraturan Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2009
580.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009
581.	Buku Hukum	1	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
582.	Buku Hukum	3	2010	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3 tahun 2010
583.	Buku Hukum	1	2010	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010
584.	Buku Hukum	5	2010	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5 tahun 2010
585.	Buku Hukum	6	2010	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010
586.	Buku Hukum	7	2010	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7 tahun 2010
587.	Buku Hukum	2	2010	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2 tahun 2010
588.	Buku Hukum	4	2010	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4 tahun 2010
589.	Buku Hukum	2	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 2
590.	Buku Hukum	7	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 7
591.	Buku Hukum	6	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6
592.	Buku Hukum	5	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5
593.	Buku Hukum	4	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 4
594.	Buku Hukum	3	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3
595.	Buku Hukum	1	2010	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010
596.	Buku Hukum	1	2010	Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010
597.	Himpunan	1	2010	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010
598.	Himpunan Peraturan	1	2010	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010
599.	Monografi	110	2009	Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak	Peraturan	Berlaku
600.	Monografi	1	2009	Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009		Berlaku
601.	Monografi	5	2009	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup	Peraturan
602.	Monografi	0	2009	Undang Undang di Bidang Pertambangan	Peraturan
603.	Buku Hukum	1	2009	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI di Bidang Cukai	Peraturan
604.	Buku Hukum	1	2009	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI di Bidang Cukai	Peraturan
605.	Monografi	28	2009	Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU NO 28 Tahun 2009)	Peraturan	Tidak Berlaku
606.	Monografi	1	2009	Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/TAHUN 1976 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan-Badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah	Peraturan
607.	Buku Hukum	12	2009	Himpunan Peraturan Pengelolaan Peralatan Daerah	Peraturan
608.	Monografi	28	2009	Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan	Tidak Berlaku
609.	Monografi	52	2009	Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Peraturan	Berlaku
610.	Monografi	1	2009	Undang-Undang Di Bidang Pertambangan	Peraturan
611.	Buku Hukum	1	2009	Petunjuk Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak	Peraturan
612.	Monografi	30	2009	Undang-Undang RI No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Peraturan	Berlaku
613.	Buku Hukum	26	2009	Peraturan Pelaksanaan di Bidang CUKAI	Peraturan
614.	Buku Hukum	1	2009	Buku petunjuk tentang proes pencalonan dan pemilihab kepala daerah tingkat II	Peraturan
615.	Buku Hukum	15	2009	Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15
616.	Buku Hukum	21	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 21
617.	Buku Hukum	27	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 27
618.	Buku Hukum	16	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 16
619.	Buku Hukum	25	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 25
620.	Buku Hukum	1	2009	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008/2009
621.	Buku Hukum	1	2009	Pemerintah Kabupaten Purbalingga Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2009
622.	Buku Hukum	1	2009	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
623.	Buku Hukum	5	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 5
624.	Buku Hukum	15	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15
625.	Buku Hukum	1	2009	Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 1998/1999
626.	Buku Hukum	10	2009	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 tahun 2009
627.	Buku Hukum	30	2009	Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 30
628.	Monografi	1	2009	Abstrak Peraturan Perundang-Undangan Nomor XVIII Tahun 2009
629.	Buku Hukum	1	2009	Himpunan Peraturan Bupati Tegal Tahun 2009
630.	Buku Hukum	1	2009	Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2008
631.	Buku Hukum	1	2009	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009
632.	Buku Hukum	13	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 13
633.	Buku Hukum	13	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 13
634.	Buku Hukum	6	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 6
635.	Buku Hukum	7	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 7
636.	Buku Hukum	17	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 17
637.	Buku Hukum	2	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 2
638.	Buku Hukum	28	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 28
639.	Buku Hukum	1	2009	Himpunan Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009
640.	Buku Hukum	1	2009	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009
641.	Buku Hukum	1	2009	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009
642.	Buku Hukum	9	2009	Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9
643.	Buku Hukum	1	2009	Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009
644.	Buku Hukum	1	2009	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009
645.	Monografi	1	2009	Undang-Undang Di Bidang Pertambangan
646.	Buku Hukum	1	2009	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2009
647.	Buku Hukum	4	2009	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 4
648.	Buku Hukum	1	2009	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
649.	Buku Hukum	1	2009	Bahan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
650.	Buku Hukum	7	2009	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 tahun 2008
651.	Buku Hukum	36	2009	Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009
652.	Himpunan	1	2009	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009
653.	Himpunan	1	2009	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009
654.	Artikel/Majalah Hukum	2	2008	Majalah Hukum Nasional No. 2 Th 2008
655.	Artikel/Majalah Hukum	1	2008	Majalah Hukum Nasional No. 1 Th 2008
656.	Monografi	1	2008	Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Keberadaan Hypermarket		Berlaku
657.	Pengkajian Hukum	1	2008	Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme		Berlaku
658.	Pengkajian Hukum	1	2008	Pengkajian Hukum Tentang Penyalahgunaan Teknologi Siber Dalam Gerakan Teroris
659.	Pengkajian Hukum	1	2008	Pengkajian Hukum Tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja Sama International Dalam Konvensi PBB		Berlaku
660.	Pengkajian Hukum	1	2008	Pengkajian Hukum Tentang Bentuk-Bentuk Peraturan Perundnag-Undnagan Kaitannya Dengan Penafsiran Otonomi Daerah
661.	Pengkajian Hukum	1	2008	Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi dan Hubungannya Dengan Transparansi Anggaran Pada Instansi Pemerintah
662.	Pengkajian Hukum	1	2008	Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Privatisasi		Berlaku
663.	Penelitian Hukum	1	2008	Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
664.	Buku Hukum	1	2008	Direktori Penerbit Jawa Tengah Tahun 2008	Peraturan
665.	Buku Hukum	1	2008	Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan
666.	Buku Hukum	55	2008	Berita Negara Republik Indonesia	Peraturan
667.	Monografi	1	2008	Undang-Undang Di Bidang Perhubungan Tahun 2008	Peraturan
668.	Monografi	1	2008	7 Undang-Undang Tahun 2008	Peraturan
669.	Monografi	11	2008	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Peraturan
670.	Monografi	1	2008	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Peraturan	Berlaku
671.	Buku Hukum	1	2008	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008
672.	Buku Hukum	8	2008	Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8
673.	Buku Hukum	9	2008	Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 9
674.	Buku Hukum	10	2008	Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 10
675.	Buku Hukum	5	2008	Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 5
676.	Buku Hukum	1	2008	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008
677.	Buku Hukum	9	2008	Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 9
678.	Buku Hukum	1	2008	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008
679.	Buku Hukum	8	2008	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 tahun 2008
680.	Buku Hukum	6	2008	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008
681.	Buku Hukum	1	2008	Himpunan Peraturan Bupati Tahun 2008
682.	Buku Hukum	1	2008	Himpunan Produk Hukum Kabupaten Banjarnegara tahun 2007-2008
683.	Buku Hukum	1	2008	Himpunan Peraturan Bupati Tegal Tahun 2008
684.	Buku Hukum	1	2008	Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2008
685.	Buku Hukum	35	2008	Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 35
686.	Buku Hukum	7	2008	Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7
687.	Buku Hukum	4	2008	Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 4
688.	Buku Hukum	1	2008	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal TA 2008
689.	Monografi	12	2008	Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah		Tidak Berlaku
690.	Buku Hukum	1	2008	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 1-33
691.	Buku Hukum	1	2008	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008
692.	Buku Hukum	1	2008	Peraturan Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2008
693.	Monografi	32	2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Tahun Anggaran 2009
694.	Buku Hukum	1	2008	Sosialisasi Perda Tentang Desa Tahun 2008
695.	Buku Hukum	1	2008	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008
696.	Buku Hukum	4800	2008	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
697.	Buku Hukum	1	2008	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008
698.	Buku Hukum	8	2008	Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8
699.	Artikel/Majalah Hukum	2	2007	Majalah Hukum Nasional No. 2 Th 2007
700.	Artikel/Majalah Hukum	1	2007	Majalah Hukum Nasional No. 1 Th 2007
701.	Monografi	1	2007	Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Zona Tambahan		Berlaku
702.	Monografi	1	2007	Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan		Berlaku
703.	Monografi	1	2007	Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Batas Waktu Penyerahan Berkas Perkara Dari Penyidik KePenuntut Umum
704.	Monografi	1	2007	Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan		Berlaku
705.	Monografi	1	2007	Analisis dan Evaluasi Tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan		Berlaku
706.	Pengkajian Hukum	1	2007	Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi		Berlaku
707.	Penelitian Hukum	1	2007	Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Lembaga Jaminan Di Indonesia		Berlaku
708.	Penelitian Hukum	1	2007	Penelitian Hukum Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dalam Hubungannya Dengan Usaha Tani		Berlaku
709.	Penelitian Hukum	1	2007	Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana		Berlaku
710.	Penelitian Hukum	1	2007	Penelitian Hukum Tentang Peranan Hukum Investasi Di Indonesia Dalam Era Globalisasi
711.	Monografi	12	2007	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2007 Tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi RAD-PK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2008	Peraturan
712.	Monografi	1	2007	5 Undang-Undang
713.	Monografi	1	2007	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
714.	Buku Hukum	1	2007	Penyuluhan Dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum ( BINMATKUM) Tahun 2007	Peraturan
715.	Monografi	40	2007	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Peraturan
716.	Monografi	96	2007	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara	Peraturan	Tidak Berlaku
717.	Monografi	111	2007	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup&Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	Peraturan	Tidak Berlaku
718.	Monografi	30	2007	Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008	Peraturan	Berlaku
719.	Buku Hukum	1	2007	Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan Yang Seharusnya Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan
720.	Buku Hukum	1	2007	Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT Tahunan Pasal 21)	Peraturan
721.	Buku Hukum	1	2007	Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	Peraturan
722.	Buku Hukum	2	2007	2 Undang - Undang Tentang Kewarganegaraan Administrasi Kependudukan	Peraturan
723.	Buku Hukum	1	2007	Materi Sosialisasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Peraturan
724.	Monografi	17	2007	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Peraturan	Berlaku
725.	Buku Hukum	3	2007	Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Peraturan
726.	Buku Hukum	1	2007	Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	Peraturan
727.	Monografi	41	2007	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan
728.	Monografi	120	2007	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara	Peraturan
729.	Monografi	17	2007	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peraturan	Tidak Berlaku
730.	Buku Hukum	1	2007	Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2007	Peraturan
731.	Buku Hukum	1	2007	Lampiran IX-XIII Raperda Tahun 2007	Peraturan
732.	Buku Hukum	1	2007	Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Tahun 2007	Peraturan
733.	Buku Hukum	1	2007	Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS Beserta Ketentuan Pelaksanaannya	Peraturan
734.	Monografi	26	2007	Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Peraturan
735.	Monografi	35	2007	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peraturan
736.	Buku Hukum	7	2007	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7 tahun 2007
737.	Buku Hukum	6	2007	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2007
738.	Buku Hukum	10	2007	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 10 tahun 2007 Seri C No. 1
739.	Buku Hukum	6	2007	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2007 Seri E No. 3
740.	Buku Hukum	8	2007	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8 tahun 2007 Seri A No. 3
741.	Buku Hukum	4	2007	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2007 Seri A No. 1
742.	Buku Hukum	4	2007	Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2007
743.	Buku Hukum	1	2007	Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2007
744.	Buku Hukum	1	2007	Himpunan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2007
745.	Buku Hukum	1	2007	Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2007
746.	Buku Hukum	1	2007	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007
747.	Buku Hukum	25	2007	Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2007
748.	Buku Hukum	1	2007	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007	Peraturan
749.	Buku Hukum	1	2007	Himpunan Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Jilid I	Peraturan
750.	Buku Hukum	8	2007	Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 8	Peraturan
751.	Buku Hukum	9	2007	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2007 Seri E No 4	Peraturan
752.	Buku Hukum	2	2007	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 Seri A No 2	Peraturan
753.	Buku Hukum	1	2007	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2007 Seri B No 1	Peraturan
754.	Buku Hukum	22	2007	Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 22	Peraturan
755.	Buku Hukum	3	2007	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2007 Seri D No 1
756.	Buku Hukum	8	2007	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2007
757.	Buku Hukum	14	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 14
758.	Buku Hukum	15	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 15
759.	Buku Hukum	13	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 13
760.	Buku Hukum	9	2007	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2007 Seri E Nomor 4
761.	Buku Hukum	7	2007	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 Seri A Nomor 2
762.	Buku Hukum	5	2007	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2007 Seri B Nomor 1
763.	Buku Hukum	2	2007	Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 2
764.	Buku Hukum	16	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 16
765.	Buku Hukum	3	2007	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007
766.	Buku Hukum	5	2007	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007
767.	Buku Hukum	13	2007	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007
768.	Buku Hukum	1	2007	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2007
769.	Buku Hukum	2	2007	Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2007
770.	Monografi	39	2007	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
771.	Buku Hukum	1	2007	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2007
772.	Buku Hukum	4675	2007	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
773.	Buku Hukum	1	2007	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
774.	Buku Hukum	1	2007	Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007
775.	Buku Hukum	1	2007	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007
776.	Buku Hukum	1	2007	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2007
777.	Buku Hukum	2	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2007
778.	Buku Hukum	6	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007
779.	Buku Hukum	3	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2007
780.	Buku Hukum	7	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2008
781.	Buku Hukum	1	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2007
782.	Buku Hukum	4	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2007
783.	Buku Hukum	1	2007	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 1-9
784.	Buku Hukum	1	2007	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006/2007
785.	Buku Hukum	18	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 18
786.	Buku Hukum	17	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 17
787.	Buku Hukum	6	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 6
788.	Buku Hukum	5	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 5
789.	Buku Hukum	4	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 4
790.	Buku Hukum	3	2007	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 3
791.	Buku Hukum	10	2007	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 tahun 2007
792.	Himpunan	1	2007	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2007
793.	Monografi	26	2006	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007	Peraturan	Berlaku
794.	Monografi	53	2006	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan	Tidak Berlaku
795.	Monografi	3	2006	Instruksi Presiden No 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi	Peraturan	Berlaku
796.	Monografi	1	2006	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ... Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
797.	Buku Umum	1	2006	Aneka Informasi Meneropong kualitas Layanan publik Menuju Good Governanace 2006		Berlaku
798.	Artikel/Majalah Hukum	2	2006	Majalah Hukum Nasional No. 2 Th 2006
799.	Artikel/Majalah Hukum	1	2006	Majalah Hukum Nasional No. 1 Th 2006
800.	Pengkajian Hukum	1	2006	Pengkajian Hukum Masalah Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung		Berlaku
801.	Penelitian Hukum	1	2006	Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipiil Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Daerah		Berlaku
802.	Putusan Mahkamah Konstitusi	005	2006	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006	Peraturan	Berlaku
803.	Monografi	9	2006	Surat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah		Bersifat Semnetara
804.	Monografi	13	2006	Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban		Berlaku
805.	Monografi	1	2006	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
806.	Monografi	8	2006	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Peraturan	Tidak BerlakuPERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
807.	Monografi	6	2006	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006	Peraturan	Tidak Berlaku
808.	Monografi	79	2006	Peraturan Presiden RI No 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Peraturan	Tidak Berlaku
809.	Monografi	20	2006	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pedoaman Penyusunan APBD Tahun 2007	Peraturan
810.	Buku Hukum	1	2006	Perubahan Peraturan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (PP.Nomor 37 Tahun 2005)	Peraturan
811.	Buku Hukum	32	2006	Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Negara Indpenden Undang - Undag Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	Peraturan
812.	Monografi	22	2006	Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah	Peraturan
813.	Monografi	13	2006	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapat Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 Beserta Rencana Kerja Pemerintahan ( RKP ) Tahun 2006	Peraturan	Berlaku
814.	Monografi	1	2006	Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi Tahun 2006 & Norma Perhitungan Penghasilan Neto	Peraturan
815.	Monografi	8	2006	Peraturan Presiden R.I Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Peraturan	Tidak Berlaku
816.	Buku Hukum	1	2006	Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Tenaga Honorer & Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil	Peraturan
817.	Buku Umum	1	2006	Jurnal Konstitusi	Peraturan
818.	Buku Hukum	1	2006	Peraturan Perundang - Undangan tahun 2006 ( Terpilih ) Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI Tahun 2006	Peraturan
819.	Monografi	22	2006	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standae Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah	Peraturan
820.	Buku Hukum	1	2006	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945	Peraturan
821.	Monografi	22	2006	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah	Peraturan
822.	Buku Hukum	1	2006	Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2006	Peraturan
823.	Monografi	16	2006	Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan	Peraturan	Berlaku
824.	Monografi	16	2006	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan	Peraturan
825.	Putusan Mahkamah Konstitusi	1	2006	Putusan MK RI Tentang Pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris dan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Peraturan	Berlaku
826.	Buku Hukum	1	2006	Daftar Tajum Subjek Islam Dan Klasifikasi Islam Adaptasi dan perluasan Notasi 297 Dewy Dwcimal Classificasion ( DDC )	Peraturan
827.	Buku Hukum	1	2006	Produk Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat Tahun 2006
828.	Buku Hukum	1	2006	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten MagelangTahun 2006 Nomor 1-14
829.	Buku Hukum	19	2006	Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 19	Peraturan
830.	Buku Hukum	1	2006	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2006 Seri C No 1	Peraturan
831.	Buku Hukum	22	2006	Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2006 Nomor 5 Seri A No 22	Peraturan
832.	Buku Hukum	23	2006	Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2006 Nomor 29 Seri E No 23
833.	Buku Hukum	31	2006	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2006 Seri C Nomor 1
834.	Buku Hukum	5	2006	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri A Nomor 5
835.	Buku Hukum	23	2006	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2006 Seri E Nomor 23
836.	Buku Hukum	3	2006	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2006 Seri A Nomor 1
837.	Buku Hukum	1	2006	Bahan Pokok Penyuluhan Hukum
838.	Monografi	9	2006	Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang		Berlaku
839.	Buku Hukum	4595	2006	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
840.	Buku Hukum	1	2006	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2006
841.	Buku Hukum	1	2006	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006
842.	Buku Hukum	21	2006	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 21
843.	Buku Hukum	32	2006	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 32 Tahun 2006
844.	Buku Hukum	30	2006	Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2006
845.	Buku Hukum	5	2006	Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5
846.	Buku Hukum	9	2006	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 9
847.	Buku Hukum	7	2006	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7
848.	Buku Hukum	6	2006	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6
849.	Buku Hukum	5	2006	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5
850.	Buku Hukum	4	2006	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4
851.	Buku Hukum	3	2006	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 3
852.	Buku Hukum	32	2006	Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2006 Nomor 32
853.	Buku Hukum	14	2006	Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2006 Nomor 14
854.	Buku Hukum	30	2006	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 30 Tahun 2006
855.	Buku Hukum	23	2006	Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 23
856.	Buku Hukum	22	2006	Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 22
857.	Buku Hukum	21	2006	Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 21
858.	Buku Hukum	20	2006	Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 20
859.	Buku Hukum	18	2006	Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 18
860.	Monografi	16	2005	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peraturan	Berlaku
861.	Monografi	1	2005	Keputusan Menteri Perdagangan Tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan	Peraturan
862.	Monografi	4	2005	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia	Peraturan	Berlaku
863.	Artikel/Majalah Hukum	2	2005	Majalah Hukum Nasional No. 2 Th 2005
864.	Artikel/Majalah Hukum	1	2005	Majalah Hukum Nasional No. 1 Th 2005
865.	Putusan Mahkamah Konstitusi	015	2005	Mahkamah Konstitusi RI Putusan Nomor 015/PUU-III/2005	Peraturan	Berlaku
866.	Putusan Mahkamah Konstitusi	013	2005	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 013PUU-III2005 Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap UUD 1945	Peraturan	Berlaku
867.	Monografi	60	2005	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Internasional Sektor Jasa Pendidikan Dalam Kerangka Perdagangan Internasional	Peraturan
868.	Buku Hukum	1	2005	Company Profile	Peraturan
869.	Monografi	14	2005	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Peraturan	Berlaku
870.	Monografi	14	2005	Undang-Undang Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005) Beserta Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah	Peraturan
871.	Buku Hukum	1	2005	Produk Perundang-Undangan Pemerintah Pusat	Peraturan
872.	Monografi	1	2005	Katalog Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden Dari Tahun 1946 s.d 2005 Dengan Status/ Aspek Legalitasnya	Peraturan	Berlaku
873.	Buku Hukum	1	2005	Katalog Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Sejak Tahun 1952 s/d 2005 Dengan Status/Aspek Keadilan	Peraturan
874.	Buku Hukum	1	2005	Himpunan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan
875.	Buku Hukum	1	2005	Buku Panduan Sosialisasi Persiapan Implementasi Otonomi Derah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024	Peraturan
876.	Putusan/Yurisprudensi	1	2005	Himpunan YurisprudensI Hukum Kepailitan, Hutang Piutang, Waris	Peraturan
877.	Buku Hukum	1	2005	Pilihan Peraturan Di Bidang Pertanahan	Peraturan
878.	Monografi	7	2005	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009	Peraturan	Berlaku
879.	Monografi	3	2005	Perqturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	Peraturan	Berlaku
880.	Buku Hukum	1	2005	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006	Peraturan
881.	Buku Hukum	1	2005	Lampiran I-IX Raperda Kabupaten Wonosobo Tahun 2005	Peraturan
882.	Buku Hukum	1	2005	PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2005	Peraturan
883.	Buku Hukum	1	2005	Lampiran I-X Raperda Kabupaten Wonosobo Tahun 2005	Peraturan
884.	Buku Hukum	1	2005	Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Peraturan
885.	Buku Hukum	1	2005	Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Barang Daerah Yang Dipisahkan	Peraturan
886.	Monografi	1	2005	Undang-Undang Penyiaran Beserta Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2005	Peraturan
887.	Buku Hukum	013	2005	Putusan Nomor 013/PUU-III/2005	Peraturan
888.	Monografi	01	2005	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005	Peraturan
889.	Monografi	72	2005	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa	Peraturan	Tidak Berlaku
890.	Monografi	19	2005	Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	Peraturan
891.	Putusan/Yurisprudensi	1	2005	Himpunan Yurisprudensi Hukum Pertanahan	Peraturan
892.	Monografi	294	2005	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2004 Tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peraturan
893.	Buku Hukum	1	2005	Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo
894.	Monografi	65	2005	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal		Tidak Berlaku
895.	Buku Hukum	1	2005	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 1-9
896.	Buku Hukum	7	2005	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD TA 2004
897.	Monografi	1	2005	Himpunan Peraturan Walikota SemarangTahun 2005	Peraturan
898.	Buku Hukum	1	2005	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2004-2005
899.	Buku Hukum	3	2005	Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 3	Peraturan
900.	Buku Hukum	3	2005	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2005
901.	Buku Hukum	1	2005	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005
902.	Buku Hukum	4465	2005	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
903.	Buku Hukum	3	2005	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 03 Tahun 2005
904.	Buku Hukum	1	2005	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 1-37
905.	Himpunan Peraturan	1	2005	Himpunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Di Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 1990-2004
906.	Himpunan	1	2005	Himpunan Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2005&2006
907.	Monografi	1	2004	Buku Saku BAP 4
908.	Penelitian Hukum	1	2004	Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia		Berlaku
909.	Buku Hukum	12	2004	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Penyuluhan dan Penerangan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum tahun 2004, UU RI No 12 Tahun 2003	Peraturan
910.	Monografi	23	2004	Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Peraturan
911.	Monografi	19	2004	Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	Peraturan	Tidak Berlaku
912.	Monografi	14	2004	Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten	Peraturan
913.	Buku Hukum	1	2004	Penyuluhan Dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum ( BINMATKUM ) Tahun 2004	Peraturan
914.	Monografi	40	2004	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009	Peraturan	Tidak Berlaku
915.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pengarturan Desa	Peraturan
916.	Monografi	7	2004	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air	Peraturan	Berlaku
917.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Peraturan di Bidang Pertanahan dan Perumahan Tahun 2004	Peraturan
918.	Monografi	23	2004	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Peraturan	Berlaku
919.	Monografi	69	2004	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi	Peraturan
920.	Buku Hukum	1	2004	Peratura Penunjang Pejabat AKta Tanah dan Hak Atas Tanggung Atas Tanah	Peraturan
921.	Buku Hukum	1	2004	Penerapan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Umum di Kabupaten/Kota	Peraturan
922.	Buku Hukum	1	2004	Presiden Republik Indonesia Peraturan Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD	Peraturan
923.	Buku Hukum	1	2004	Pola Kearsipan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	Peraturan
924.	Buku Hukum	1	2004	Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo	Peraturan
925.	Buku Hukum	1	2004	Program Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2004	Peraturan
926.	Buku Hukum	1	2004	Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Tahun 2004	Peraturan
927.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pengaturan Desa	Peraturan
928.	Buku Hukum	10	2004	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004	Peraturan
929.	Buku Hukum	1	2004	Buku Petunjuk Pengelolaan, Pengawasan dan Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	Peraturan
930.	Monografi	10	2004	Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan	Tidak Berlaku
931.	Monografi	7	2004	Undang-Undang RI No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Peraturan
932.	Monografi	155	2004	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 dan Nomor 162 Tahun 2004 Bidang DPRD	Peraturan
933.	Monografi	40	2004	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009	Peraturan	Tidak Berlaku
934.	Monografi	1	2004	4 Undang-Undang Sumber Daya Air, Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi	Peraturan
935.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
936.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2004
937.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Jilid 1
938.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004
939.	Monografi	32	2004	Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
940.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2004
941.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2004
942.	Buku Hukum	4353	2004	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
943.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004
944.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003-2004
945.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2004
946.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2004
947.	Buku Hukum	1	2004	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2004
948.	Monografi	55	2003	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan	Peraturan	Berlaku
949.	Monografi	8	2003	Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2003	Peraturan
950.	Monografi	1	2003	Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronika
951.	Monografi	1	2003	Analisis dan Evaluasi Hukum Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman		Berlaku
952.	Monografi	1	2003	Analisis dan Evaluasi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Perairan Indonesia		Berlaku
953.	Pengkajian Hukum	1	2003	Pengkajian Hukum Tentang Asas-Asas Ppidana Indonesia		Berlaku
954.	Pengkajian Hukum	1	2003	Pengkajian Hukum Tentang Oecd Convention On Combatin Birbery Of Foreign Public Officials International Business Transaction		Berlaku
955.	Pengkajian Hukum	1	2003	Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan		Berlaku
956.	Penelitian Hukum	1	2003	Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara		Berlaku
957.	Penelitian Hukum	1	2003	Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Transaksi Efek Di Lingkungan Pasar Modal Indonesia		Berlaku
958.	Monografi	22	2003	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan
959.	Monografi	32	2003	Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran	Peraturan
960.	Monografi	20	2003	Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	Peraturan	Berlaku
961.	Monografi	12	2003	Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan	Tidak Berlaku
962.	Monografi	17	2003	Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	Peraturan	Berlaku
963.	Monografi	55	2003	Peraturan Pemerintah RI No 55 Tahun 2003 Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan	Peraturan	Berlaku
964.	Monografi	1	2003	3 Undang-Undang Bangunan Gedung Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Peraturan
965.	Monografi	80	2003	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	Peraturan	Tidak Berlaku
966.	Buku Hukum	1	2003	PUPNS Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 2003	Peraturan
967.	Monografi	32	2003	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	Peraturan	Berlaku
968.	Monografi	20	2003	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	Peraturan	Berlaku
969.	Monografi	34	2003	Peraturan Pemerintah RI No 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan		Tidak Berlaku
970.	Monografi	78	2003	Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Tempat Pemungutan Suara Sebagai Petunjuk Kerja Panitia Penyeleggara Pemilihan Umum DI daerah	Peraturan
971.	Monografi	80	2003	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Peraturan	Tidak Berlaku
972.	Monografi	12	2003	Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan	Tidak Berlaku
973.	Buku Hukum	1	2003	Profil Statistik Gender Kabupaten Wonosobo Tahun 2002	Peraturan
974.	Buku Hukum	1	2003	Wonosobo Dalam Angka Wonosobo In Figures 2003	Peraturan
975.	Monografi	22	2003	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan	Tidak Berlaku
976.	Monografi	17	2003	Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Peraturan	Berlaku
977.	Monografi	23	2003	Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Peraturan	Tidak Berlaku
978.	Buku Hukum	1	2003	Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD	Peraturan
979.	Monografi	1	2003	Ketetapan MPR RI No I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS	Peraturan
980.	Monografi	94	2003	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil	Peraturan
981.	Buku Hukum	1	2003	Himpunan SOT Tahun 2003
982.	Buku Hukum	1	2003	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Jilid III
983.	Buku Hukum	1	2003	Himpunan Keputusan Bupati Pati Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Di Bidang Pemerintahan Desa
984.	Buku Hukum	1	2003	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2003 Jilid I
985.	Buku Hukum	1	2003	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 1-14
986.	Buku Hukum	2	2003	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Jilid II
987.	Buku Hukum	1	2003	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2003 Nomor 1-12, 16, 18-21
988.	Buku Hukum	12	2003	Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003
989.	Buku Hukum	1	2003	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003
990.	Buku Hukum	4255	2003	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
991.	Buku Hukum	1	2003	Berita Negara Republik Indonesia
992.	Buku Hukum	1	2003	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003
993.	Buku Hukum	1	2003	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003
994.	Buku Hukum	1	2003	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003
995.	Buku Hukum	1	2003	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003
996.	Penelitian Hukum	1	2002	Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Mekanisme Pemberdayaan Perempuan		Berlaku
997.	Monografi	1	2002	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Peraturan
998.	Buku Hukum	1	2002	Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah	Peraturan
999.	Buku Hukum	1	2002	Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001-2002	Peraturan
1000.	Monografi	1	2002	Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	Peraturan
1001.	Monografi	32	2002	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	Peraturan	Berlaku
1002.	Monografi	1	2002	Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahannya 1999-2002	Peraturan
1003.	Monografi	390	2002	Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 Nomor 01 Tahun 2002	Peraturan
1004.	Buku Hukum	1	2002	Peraturan Kebijakan Perdagangan Di Bidang KOnsumen Dan Modal Asing 2002	Peraturan
1005.	Buku Hukum	1	2002	Materi Rapat Koordinasi Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Wonosobo	Peraturan
1006.	Buku Hukum	121	2002	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121 Tahun 2002	Peraturan
1007.	Monografi	20	2002	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002	Peraturan
1008.	Monografi	1	2002	Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak	Peraturan
1009.	Monografi	31	2002	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik	Peraturan	Tidak Berlaku
1010.	Monografi	1	2002	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di Unit I Jawa Tengah	Peraturan
1011.	Monografi	1	2002	Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Peraturan
1012.	Monografi	1	2002	Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Mendagri RI	Peraturan
1013.	Buku Hukum	1	2002	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002
1014.	Buku Hukum	1	2002	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2002
1015.	Buku Hukum	3	2002	Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2002
1016.	Buku Hukum	1	2002	Himpunan Keputusan Bupati Kendal TA 2002
1017.	Buku Hukum	3	2002	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun 2002
1018.	Buku Hukum	1	2002	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Edisi III Tahun 2002
1019.	Buku Hukum	1	2002	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002
1020.	Monografi	9	2002	Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penjabaran Realisasi Proyek/ Pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo
1021.	Buku Hukum	14	2002	Himpunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14-23 dan 25-31 Tahun 2002
1022.	Buku Hukum	2	2002	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Jilid II
1023.	Buku Hukum	22	2002	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002
1024.	Buku Hukum	2	2002	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Edisi 2 Tahun 2002
1025.	Buku Hukum	1	2002	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Edisi 1 Tahun 2002
1026.	Buku Hukum	1	2002	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002
1027.	Buku Hukum	1	2002	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002
1028.	Buku Hukum	4167	2002	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1029.	Buku Hukum	1	2002	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Yang Mengatur Tentang Retribusi Daerah Jilid II
1030.	Buku Hukum	1	2002	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002
1031.	Buku Hukum	1	2002	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002
1032.	Buku Hukum	1	2002	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2002
1033.	Buku Hukum	1	2002	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001-2002
1034.	Buku Hukum	3	2002	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002 Nomor 3, 6, 10, 11, 19, 20, 22, 28, 32
1035.	Buku Hukum	1	2002	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
1036.	Buku Hukum	2	2002	Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2002
1037.	Buku Hukum	3	2002	Lembaran Daerah Kabupaten Sleman nomor 3 tahun 2002 Seri C
1038.	Buku Hukum	10	2002	Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002
1039.	Risalah Rapat	1	2001	Risalah Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Wonosobo Dalam Membahas Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati Wonosobo		Berlaku
1040.	Monografi	11	2001	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah	Peraturan	Berlaku
1041.	Buku Hukum	1	2001	Katalog Buku 2001 Puspa Swara	Peraturan
1042.	Buku Hukum	1	2001	Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia	Peraturan
1043.	Buku Hukum	1	2001	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen & Lembaga Pemerintah Non Departemen Kabinet Gotong Royong	Peraturan
1044.	Monografi	36	2001	Peraturan Pemerintah RI tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Beserta Informasi Keuangan Daerah	Peraturan
1045.	Monografi	180	2001	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Peraturan
1046.	Buku Hukum	1	2001	Perempuan dan Laki-laki Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2001	Peraturan
1047.	Buku Hukum	1	2001	Analisis Beban Kerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo	Peraturan
1048.	Monografi	14	2001	Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 14 tahun 2001 tentang Retensi Arsip Keuangan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah	Peraturan
1049.	Monografi	1	2001	Peraturan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah 2001	Peraturan
1050.	Buku Hukum	28	2001	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 28-36
1051.	Monografi	1	2001	Himpunan Keputusan Bupati Kendal
1052.	Monografi	1	2001	Himpunan Keputusan Bupati Kendal
1053.	Monografi	1	2001	Himpunan Keputusan Bupati Kendal
1054.	Buku Hukum	1	2001	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001
1055.	Buku Hukum	2	2001	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Jilid II
1056.	Buku Hukum	3	2001	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 3-13
1057.	Buku Hukum	1	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000-2001
1058.	Buku Hukum	10	2001	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2001
1059.	Buku Hukum	1	2001	Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1060.	Buku Hukum	4070	2001	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1061.	Buku Hukum	1	2001	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 8
1062.	Buku Hukum	1	2001	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pengaturan Desa Jilid I
1063.	Buku Hukum	1	2001	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001
1064.	Buku Hukum	1	2001	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001
1065.	Buku Hukum	14	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 14
1066.	Buku Hukum	45	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 45
1067.	Buku Hukum	29	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 29
1068.	Buku Hukum	26	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 26
1069.	Buku Hukum	30	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 30
1070.	Buku Hukum	43	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 43
1071.	Buku Hukum	28	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 28
1072.	Buku Hukum	32	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 32
1073.	Buku Hukum	33	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 33
1074.	Buku Hukum	35	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 35
1075.	Buku Hukum	38	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 38
1076.	Buku Hukum	1	2001	Bahan Penyuluhan Hukum I Tahun 2001
1077.	Buku Hukum	1	2001	Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Yang Mengatur Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal
1078.	Buku Hukum	1	2001	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001
1079.	Buku Hukum	1	2001	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten MagelangTahun 2001 Nomor 1-30
1080.	Buku Hukum	26	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 26
1081.	Buku Hukum	28	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 28
1082.	Buku Hukum	29	2001	Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 29
1083.	Monografi	48	2000	Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Peraturan	Berlaku
1084.	Monografi	9	2000	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Peraturan	Berlaku
1085.	Buku Umum	1	2000	The story Java Dieng
1086.	Monografi	1	2000	Peraturan Pemerintah Tentang Pegawai Negeri Sipil	Peraturan
1087.	Monografi	0	2000	Undang - Undang Serikat Buruh Tahun 2000 dan Undang Undang Tentang Unjuk Rasa	Peraturan	Berlaku
1088.	Buku Hukum	1	2000	Pedoman Forkompanda 96 ( Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Di Daerah) Informasi Tentang Program Pendayagunaan Aparatur Negara Untuk Peserta Forkompanda 96	Peraturan
1089.	Buku Hukum	1	2000	Materi Penyuluhan Hukum Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I	Peraturan
1090.	Buku Hukum	1	2000	Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Kepada DPRD Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 1995/2000	Peraturan
1091.	Buku Hukum	1	2000	Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Kepada DPRD Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 1999/2000	Peraturan
1092.	Buku Hukum	1	2000	Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Pada Akhir Masa Jabatan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan
1093.	Monografi	32	2000	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Peraturan
1094.	Buku Hukum	24	2000	Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 32 Seri D Nomor 24
1095.	Buku Hukum	15	2000	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2000 Seri A No. 4
1096.	Buku Hukum	1	2000	Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000
1097.	Buku Hukum	1	2000	Himpunan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2000
1098.	Buku Hukum	1	2000	Himpunan Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000
1099.	Buku Hukum	7	2000	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2000 Seri B Nomor 1
1100.	Buku Hukum	2	2000	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Jilid II
1101.	Buku Hukum	1	2000	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000 Nomor 1-22
1102.	Buku Hukum	1	2000	Perubahan APBD Tahun 1999/2000
1103.	Buku Hukum	3922	2000	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1104.	Buku Hukum	1	2000	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000
1105.	Buku Hukum	1	2000	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1998-2000
1106.	Buku Hukum	1	2000	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000
1107.	Buku Hukum	8	2000	Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2000
1108.	Buku Hukum	1	2000	Lima tahun Wonosobo Membangun 1995-2000
1109.	Buku Hukum	33	2000	Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 33 Seri D Nomor 25
1110.	Buku Hukum	31	2000	Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 31
1111.	Monografi	28	1999	Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Peraturan	Berlaku
1112.	Monografi	5	1999	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Peraturan	Berlaku
1113.	Monografi	37	1999	Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Peraturan	Berlaku
1114.	Monografi	91	1999	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional	Peraturan	Tidak Berlaku
1115.	Monografi	23	1999	Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Serah - Simpan dan Pengelolaan Karya Film Ceritera Atau Film Dokumenter	Peraturan	Tidak Berlaku
1116.	Buku Hukum	1	1999	Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional	Peraturan
1117.	Buku Hukum	1	1999	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional	Peraturan
1118.	Buku Hukum	1	1999	Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah	Peraturan
1119.	Buku Hukum	1	1999	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 03 Tahun 1999 Tanggal 20 Maret 1999	Peraturan
1120.	Monografi	5	1999	Peraturan Pemerintah RI NO. 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik	Peraturan	Tidak Berlaku
1121.	Buku Hukum	1	1999	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Strategi Pemberantasa Korupsi Nasional	Peraturan
1122.	Buku Hukum	1	1999	Laporan Penyelenggraan Pemilihan Umum Tahun 1999	Peraturan
1123.	Buku Hukum	1	1999	Buku Lampiran 1 Pemilihan Umum 1999 Peraturan Perundang- undangan pemilihan umum 1999	Peraturan
1124.	Monografi	29	1999	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Peraturan	Berlaku
1125.	Monografi	25	1999	Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahyn 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah	Peraturan
1126.	Buku Hukum	1	1999	Materi Rapat Koordinasi Bupati Wonosobo Dengan DPRD Kabupaten Wonosobo	Peraturan
1127.	Buku Hukum	1	1999	Pengantar Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan
1128.	Buku Hukum	1	1999	Program Jangka Menengah (PJM) Tahun 1994/1995-1998/1999	Peraturan
1129.	Buku Hukum	1	1999	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Wonosobo Tahun 1998/1999	Peraturan
1130.	Buku Hukum	1	1999	Sub Project Digest Th 1994/1995 -1998/1999	Peraturan
1131.	Buku Hukum	22	1999	Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Pelaksanaan UU No 25 Tahun 1999	Peraturan
1132.	Buku Hukum	28	1999	UU No 28 th 1999 dan UU No 31 th 1999	Peraturan
1133.	Buku Hukum	5	1999	UU RI No 5 Tahun 1999	Peraturan
1134.	Monografi	39	1999	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Peraturan
1135.	Monografi	39	1999	Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Peraturan
1136.	Monografi	41	1999	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Peraturan
1137.	Buku Hukum	02	1999	Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik	Peraturan
1138.	Monografi	27	1999	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Peraturan
1139.	Monografi	1	1999	Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1999	Peraturan
1140.	Buku Hukum	5	1999	Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1999 Seri B No 3
1141.	Buku Hukum	1	1999	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1999 Tentang Pajak Daerah
1142.	Buku Hukum	3	1999	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 03 Tahun 1999
1143.	Buku Hukum	1	1999	Anggaran Belanja Rutin Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo TA 1998/1999
1144.	Buku Hukum	3800	1999	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1145.	Buku Hukum	1	1999	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1998/1999
1146.	Buku Hukum	20	1999	Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 20 Tahun 1999
1147.	Buku Hukum	19	1999	Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 19 tahun 1999
1148.	Buku Hukum	9	1999	Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 9 tahun 1999
1149.	Monografi	1	1998	Undang-Undang Dasar 1945 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
1150.	Monografi	110	1998	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah	Peraturan	Berlaku
1151.	Monografi	005	1998	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah	Peraturan	Berlaku
1152.	Buku Hukum	2	1998	Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu
1153.	Buku Hukum	1	1998	Panduan Kadarkum	Peraturan
1154.	Monografi	84	1998	Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 Tentang Pedoman Program Pendidikan Dan Pelatihan Bidang Perpustakaan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah	Peraturan
1155.	Buku Hukum	1	1998	Buku Laporan Pelaksanaan Hasil Kegiatan Abdi Satya Bhakti	Peraturan
1156.	Buku Hukum	14	1998	Daftar dan Plafon Harga Obat Edisi XIV 1998	Peraturan
1157.	Buku Hukum	1	1998	Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi ( SJDI ) HukumPeraturan Perundang-Undangan Pertanahan	Peraturan
1158.	Monografi	1	1998	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Peraturan	Tidak Berlaku
1159.	Buku Hukum	1	1998	Himpunan Peraturan Perundang - undangan departemen dalam negeri tahun 1998	Peraturan
1160.	Monografi	1	1998	Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1998	Peraturan
1161.	Monografi	12	1998	Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 12 Tahun 1998
1162.	Monografi	4	1998	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo No. 4 Tahun 1998
1163.	Buku Hukum	3724	1998	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1164.	Monografi	1	1997	Peraturan Menteri Negara/kepala Badan Pertahanan Nasional Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing	Peraturan
1165.	Monografi	24	1997	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	Peraturan	Berlaku
1166.	Monografi	4	1997	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten	Peraturan
1167.	Buku Hukum	1	1997	Katalogus Perpustakaan	Peraturan
1168.	Monografi	17	1997	Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	Peraturan	Tidak Berlaku
1169.	Monografi	19	1997	Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	Peraturan
1170.	Buku Hukum	1	1997	Perubahan UU Tentang Hak Cipta, Paten, Dan Merek Tahun 1997	Peraturan
1171.	Buku Hukum	2	1997	Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 1997	Peraturan
1172.	Monografi	5	1997	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Dan Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 1997	Peraturan	Berlaku
1173.	Monografi	1	1997	Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903 Tahun 1997 Tanggal Maret 1997	Peraturan
1174.	Buku Hukum	1	1997	Himpunan Peraturan Tentang Organisasi Pengendalian Dampak Lingkungan	Peraturan
1175.	Buku Hukum	1	1997	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1997 Jilid II	Peraturan
1176.	Buku Hukum	1	1997	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1997 Jilid 1	Peraturan
1177.	Monografi	1	1997	Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997	Peraturan
1178.	Monografi	3	1997	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Lindung Dan Wilayah Sekitarnya	Peraturan
1179.	Buku Hukum	1	1997	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
1180.	Monografi	102	1997	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/102/1997
1181.	Buku Hukum	3666	1997	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1182.	Monografi	2	1996	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pemetaan Tanah	Peraturan	Berlaku
1183.	Monografi	167	1996	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1996 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Peraturan	Berlaku
1184.	Buku Umum	1	1996	Perhitungan Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat 2 Wonosobo 1996
1185.	Buku Umum	1	1996	Anggaran Pendapatan Daerah Kabupeten Tingkat 2 Wonosobo 1996
1186.	Monografi	40	1996	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah	Peraturan	Tidak Berlaku
1187.	Buku Hukum	1	1996	Buku Kenangan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama(Diklat Spama) Propinsi Daerah Tingat I Jawa Tengah Tahun 1995/1996	Peraturan
1188.	Monografi	1	1996	Petunjuk Pelaksanaan Penataran Bimbingan Teknis Kearsipan Tahun 1995/1996	Peraturan
1189.	Buku Hukum	42	1996	Paket Deregulasi 4 Juni 1996	Peraturan
1190.	Buku Hukum	1	1996	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1996 Jilid ii	Peraturan
1191.	Buku Hukum	1	1996	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1996 Jilid 1	Peraturan
1192.	Monografi	40	1996	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah	Peraturan	Tidak Berlaku
1193.	Buku Hukum	1	1996	Pedoman Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1194.	Buku Hukum	1	1996	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tahun 1996
1195.	Buku Hukum	1	1996	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora
1196.	Buku Hukum	1	1996	APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo TA 1995/1996
1197.	Buku Hukum	1996	1996	Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1996 Nomor 11	Peraturan
1198.	Buku Hukum	8	1996	Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1996 Nomor 8
1199.	Monografi	36	1995	Keputusan Menteri Kesehatan No. 36/ Menkes / SK/I/1995 tentang Daftar Obat Inpres Untuk Unit Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kotamadya	Peraturan	Berlaku
1200.	Monografi	153	1995	Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia	Peraturan
1201.	Risalah Rapat	1	1995	Risalah Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI /PPKI 1995
1202.	Monografi	20	1995	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo	Peraturan
1203.	Monografi	1	1995	Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara Sebagai Petunjuk Kerja Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Di Daerah	Peraturan	Berlaku
1204.	Buku Hukum	1	1995	Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)	Peraturan
1205.	Buku Hukum	1	1995	Cakrawala Kegiatan Desa Emas	Peraturan
1206.	Buku Hukum	1	1995	Daftar Dokumen	Peraturan
1207.	Monografi	9	1995	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil	Peraturan
1208.	Buku Hukum	1	1995	Rencana Pebangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94	Peraturan
1209.	Monografi	8	1995	Peraturan Pemerintah NO. Tahun 1995 Tentang Penyerahan Pemerintahan Otonomi Daerah Tingkat II Percontohan	Peraturan	Berlaku
1210.	Buku Hukum	1	1995	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1995	Peraturan
1211.	Monografi	7	1995	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen dalam negeri tahun 1995 jilid 1	Peraturan
1212.	Buku Hukum	1	1995	Pedoman Penyuluhan Hukum	Peraturan
1213.	Buku Hukum	5	1995	Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1995 Seri B No. 1
1214.	Buku Hukum	6	1995	Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 6 Tahun 1995 Seri B No. 2
1215.	Buku Hukum	133	1995	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/133/1995
1216.	Buku Hukum	3583	1995	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1217.	Buku Hukum	1	1995	Upaya-Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Selama Pelita V Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
1218.	Monografi	30	1994	Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat 1994	Peraturan	Berlaku
1219.	Monografi	20	1994	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Untuk Penanaman Modal Asing	Peraturan
1220.	Buku Hukum	1	1994	Anggaran belanja Pembanggunan tingkat 2 wonosobo 1994
1221.	Monografi	1	1994	Juknis Pelaksaan Lomba Kadarkum 1994		Berlaku
1222.	Monografi	26	1994	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak Beserta Petunjuk Pelaksanaannya	Peraturan
1223.	Monografi	16	1994	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara	Peraturan	Berlaku
1224.	Putusan/Yurisprudensi	1	1994	Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Peraturan
1225.	Monografi	29	1994	Keppres Nomor 29/30 Tahun 1984	Peraturan
1226.	Monografi	16	1994	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara	Peraturan	Berlaku
1227.	Buku Hukum	1	1994	Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah 1993	Peraturan
1228.	Buku Hukum	1	1994	Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum UU R.I No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dan Peraturan Pelaksanannya	Peraturan
1229.	Buku Hukum	1	1994	Pembangunan Nasional Dalam Rangka Dikutip Dari Bahan Yang Disiapkan Oleh Bappenas	Peraturan
1230.	Buku Hukum	1	1994	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 1994	Peraturan
1231.	Buku Hukum	1	1994	Pedoman Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan	Peraturan
1232.	Monografi	111	1994	Keputusan Menteri Negara Kependudukan / Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor III/HK-010/C4/94 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Di Wilayah	Peraturan
1233.	Monografi	16	1994	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara	Peraturan	Berlaku
1234.	Monografi	1	1994	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Kadarkum 1994	Peraturan
1235.	Buku Umum	1	1994	Medikom Adhyaksa
1236.	Buku Hukum	1	1994	Wonosobo Dalam Angka 1994	Peraturan
1237.	Buku Hukum	1	1994	Jawaban Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Tahun 1994	Peraturan
1238.	Buku Hukum	1	1994	Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Pangan Tahun 1994	Peraturan
1239.	Buku Hukum	5	1994	Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum	Peraturan
1240.	Monografi	1	1994	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1994	Peraturan
1241.	Monografi	80	1994	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Klasifikasi, dan Kepegawaian	Peraturan	Berlaku
1242.	Buku Hukum	1	1994	Gerakan 30 September Pemberontakan PKI	Peraturan
1243.	Buku Hukum	1	1994	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Menyambut Kunjungan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1244.	Buku Hukum	1	1994	Himpunan Peraturan Tentang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keortalan
1245.	Monografi	31	1994	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
1246.	Monografi	1	1994	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/ /1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal, dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be;lanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995
1247.	Buku Hukum	1	1994	Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94
1248.	Monografi	1	1994	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1993-1994
1249.	Buku Hukum	3539	1994	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1250.	Buku Hukum	1	1994	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah tahun 1993
1251.	Monografi	2	1993	Undang-Undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Peraturan
1252.	Monografi	42	1993	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan	Peraturan	Tidak Berlaku
1253.	Monografi	1	1993	Ketetapan - Ketetapan MPR-RI 1993	Peraturan
1254.	Monografi	1891	1993	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1891 Tahun 1993
1255.	Buku Hukum	1	1993	Angaran Belanja pembangunan tingkat 2 Wonosbo
1256.	Monografi	1	1993	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan	Peraturan	Tidak Berlaku
1257.	Monografi	1	1993	Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1993	Peraturan
1258.	Buku Hukum	1	1993	Bibliografi Pemeritah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah	Peraturan
1259.	Buku Hukum	1	1993	Informasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	Peraturan
1260.	Buku Hukum	9	1993	Informasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah Nomor 9 tshun ke V 1991	Peraturan
1261.	Buku Hukum	1	1993	Bahan Penataran	Peraturan
1262.	Monografi	10	1993	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun !993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya	Peraturan	Tidak Berlaku
1263.	Buku Hukum	1	1993	Wonosobo Dalam Angka 1989-1993	Peraturan
1264.	Buku Hukum	1	1993	Perkiraan Pendapatan Regional Wonosobo 1993	Peraturan
1265.	Buku Hukum	1	1993	Keterangan Pertanggungjawaban dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo	Peraturan
1266.	Monografi	42	1993	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan	Peraturan	Tidak Berlaku
1267.	Buku Hukum	1	1993	Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang Rawan terhadap Gugatan Tata Usaha Negara	Peraturan
1268.	Buku Hukum	1	1993	Peraturan Kepegawaian	Peraturan
1269.	Buku Hukum	1	1993	Peraturan Pelaksanaan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1993	Peraturan
1270.	Monografi	55	1993	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan
1271.	Buku Hukum	1	1993	Kutipan Nomor-Nomor Telepon Kantor/Dinas/Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1272.	Buku Hukum	053	1993	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/053/1993
1273.	Buku Hukum	1	1993	APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo TA 1992/1993
1274.	Buku Hukum	1	1993	Himpunan Peraturan Mengenai Prosedur Perijinan Penangkapan, Pengangkutan dan Pemeliharaan Satwa yang Dilindungi
1275.	Buku Hukum	1	1993	Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1276.	Monografi	1	1993	Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Jilid XXVI
1277.	Monografi	45	1992	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah	Peraturan	Berlaku
1278.	Monografi	45	1992	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah	Peraturan	Berlaku
1279.	Buku Hukum	1	1992	Angaran Belanja pembangunan tingkat 2 Wonosbo
1280.	Risalah Rapat	1	1992	Risalah badan penyelidik usaha usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI / PPKI 1992		Berlaku
1281.	Surat Keputusan Bupati	39	1992	Keputusan Bupati KDH Tingkat II Wonosobo Nomor 39 Tahun 1992	Peraturan	Berlaku
1282.	Buku Hukum	1	1992	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Surat Keputusan Bupati Tahun 1992	Peraturan
1283.	Monografi	45	1992	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggara Otonomi Daerah Denan Titik Berat Pada Daera Tingkat iII	Peraturan	Berlaku
1284.	Buku Hukum	60	1992	Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun	Peraturan
1285.	Buku Hukum	1	1992	Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI )	Peraturan
1286.	Buku Hukum	1	1992	Pelayanan Jasa Hukum (Lewat Pos Kumdu)	Peraturan
1287.	Buku Hukum	1	1992	Organisasi dan Tata Kerja Biro Pusat Statistik 1992	Peraturan
1288.	Buku Hukum	1	1992	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1992	Peraturan
1289.	Monografi	005	1992	Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 170/005/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Wonosobo
1290.	Monografi	092	1992	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/092.a/1992
1291.	Buku Hukum	1	1992	Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1292.	Monografi	1	1991	Petunjuk Pelaksanaan Penuntasan Anak kurang Beruntung usia 7- 12 Tahun untuk Masyarakat
1293.	Buku Hukum	1	1991	Himpunan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II di Jawa Tengah	Peraturan
1294.	Buku Hukum	1	1991	Peraturan Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sapuran Tahun 1989-2009	Peraturan
1295.	Monografi	132	1991	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/1990 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Sanoman Dan Angka Kreditnya	Peraturan
1296.	Monografi	1	1991	Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Peraturan
1297.	Buku Hukum	9	1991	Informasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Peraturan
1298.	Buku Hukum	1	1991	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1991 Jilid 1	Peraturan
1299.	Buku Hukum	1	1991	Himpunan Peraturan Daerah Kab. Dati II Banyumas Tentang Pajak/retribusi Th 1976-1991
1300.	Monografi	0105	1991	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 910/0105/ tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan/ Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1301.	Buku Hukum	1	1991	Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1302.	Monografi	9	1990	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan	Peraturan	Berlaku
1303.	Buku Umum	1	1990	Pedoman Pembina Sentra Industri Kecil
1304.	Monografi	1	1990	Juknis Pelaksanaan Transmigasi Swakarsa 1990
1305.	Monografi	5	1990	Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peraturan	Berlaku
1306.	Buku Hukum	1	1990	Himpunan Peraturan yang Menyangkut Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan	Peraturan
1307.	Buku Hukum	1	1990	Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	Peraturan
1308.	Monografi	16	1990	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia	Peraturan	Tidak Berlaku
1309.	Monografi	1	1990	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Intruksi Mentri Dalam Negri Nomor 34 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Daerah	Peraturan
1310.	Monografi	1	1990	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transigrasi Swakarsa Hutan Tanaman Industri	Peraturan
1311.	Monografi	32	1990	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Daerah	Peraturan	Berlaku
1312.	Monografi	9	1990	Intruksi Menteri Dalam Negeri NO: 9 Tahun 1990 Tentang Peningkatan Pembangunan	Peraturan
1313.	Buku Umum	1	1990	Buku Pedoman Perencanaan untuk Struktur Beton Bertulang Biasa dan Struktur Tembok Bertulang untuk Gedung 1983	Peraturan
1314.	Buku Hukum	1	1990	Menteri Perindustrian RI Pedoman Pembina Sentra Industri Kecil ( Pola Kerja Sama Keterkaitan Bapak Angkat)	Peraturan
1315.	Buku Hukum	13	1990	Menteri Perindustrian RI Kebijakan Pengembangan Industri Nasional Ceramah Menteri Perindustrian Pada Penataran Para Bupati/Wali Kota Madya Seluruh Indonesia	Peraturan
1316.	Buku Hukum	7	1990	Informasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah Nomor 7 Tahun Ke 4 1990	Peraturan
1317.	Buku Hukum	1	1990	Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Periode 1985-1990	Peraturan
1318.	Buku Hukum	1	1990	Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Kepada DPRD Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 1989/1990	Peraturan
1319.	Buku Hukum	5	1990	UU RI No 5 Tahun 1990	Peraturan
1320.	Monografi	1	1990	Kumpulan Pilihan Ketetapan MPRS/MPR Tahun 1966-1983 yang masih berlaku	Peraturan
1321.	Monografi	4	1990	Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Peraturan	Tidak Berlaku
1322.	Buku Hukum	1	1990	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri Th 1990	Peraturan
1323.	Buku Hukum	1	1990	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1990
1324.	Buku Hukum	1	1990	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1990
1325.	Buku Hukum	1	1990	Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Pendidikan PelaksanaanPedoman Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
1326.	Buku Hukum	1	1990	Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1327.	Buku Hukum	1	1990	Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1990
1328.	Buku Hukum	1	1989	Jawa Tengah Dalam Angka 1989	Peraturan
1329.	Monografi	7	1989	Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	Peraturan	Berlaku
1330.	Monografi	1	1989	Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Pertambahan Nilai ( PPN -1989 )	Peraturan
1331.	Monografi	11	1989	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional	Peraturan
1332.	Buku Hukum	1	1989	Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah 1984/1985-1988/1989	Peraturan
1333.	Buku Hukum	1	1989	Himpunan Sambutan Gubernur KDH TK I Jawa Tengah	Peraturan
1334.	Buku Hukum	4	1989	Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1989 Seri D No 4	Peraturan
1335.	Buku Hukum	4	1989	Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1989	Peraturan
1336.	Buku Hukum	18	1989	Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
1337.	Buku Hukum	1	1989	Organisasi Pemerintah Daerah/Wilayah Tingkat II Se Jawa Tengah Dalam Bagan
1338.	Buku Hukum	1	1989	Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
1339.	Buku Hukum	1	1989	Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
1340.	Buku Hukum	1	1989	Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1341.	Buku Hukum	1	1989	Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1342.	Monografi	13	1988	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Gubernur	Peraturan
1343.	Monografi	26	1988	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional	Peraturan	Tidak Berlaku
1344.	Monografi	1324	1988	Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1324/KMK. 04/ 1988 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	Peraturan
1345.	Buku Hukum	1	1988	Pengembangan Susunan Organisasi Dan TataKerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	Peraturan
1346.	Buku Hukum	1	1988	Himpunan Sambutan Gubernur KDH TK 1 Jateng	Peraturan
1347.	Buku Hukum	1	1988	Pengawasan Melekat	Peraturan
1348.	Buku Hukum	1	1988	Pengawasan Melekat Pengawasan Atasan Langsung dan Pengawasan Fungsional serta Aparat Pengawasan Fungsional	Peraturan
1349.	Buku Hukum	1	1988	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Lomba Pembangunan Dari Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Tahun 1987/1988	Peraturan
1350.	Monografi	26	1988	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional	Peraturan
1351.	Buku Hukum	2	1988	Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1988	Peraturan
1352.	Buku Hukum	1	1988	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1988 Jilid I	Peraturan
1353.	Monografi	1	1988	Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1988	Peraturan
1354.	Buku Hukum	1	1988	Nota Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
1355.	Buku Hukum	1	1988	Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
1356.	Buku Hukum	1	1988	Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Serta Papan Nama Kantor Pemerintah Wilayah Kecamatan
1357.	Buku Hukum	1	1988	Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
1358.	Buku Hukum	1	1988	Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1359.	Buku Hukum	1	1988	Pidato Pertanggungjawaban Presiden/ Mandataris MPR RI
1360.	Buku Hukum	1	1988	Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1361.	Buku Hukum	1	1987	Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah	Peraturan
1362.	Buku Hukum	1	1987	Himpunan Peraturan- Peraturan yang Menyangkut Pelayanan Kesehatan 1987	Peraturan
1363.	Buku Hukum	1	1987	Kepemipinan, Kemampuan Aparat, dan Akselerasi Pembangunan Daerah	Peraturan
1364.	Buku Hukum	1	1987	Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987	Peraturan
1365.	Buku Hukum	1	1987	Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto	Peraturan
1366.	Buku Hukum	1	1987	Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian	Peraturan
1367.	Monografi	82	1987	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan	Peraturan
1368.	Buku Hukum	1	1987	Himpunan Peraturan yang Menyangkut Pelayanan Kesehatan 1987	Peraturan
1369.	Buku Hukum	1	1987	Jawa Tengah Dalam Angka 1987	Peraturan
1370.	Buku Hukum	1	1987	Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	Peraturan
1371.	Monografi	41	1987	Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor : 41 / HUK / 1987 Tentang Singkatan Nama Unit Organisasi Jabatan dan Kode Disposisi di Lingkungan Departemen Sosial	Peraturan
1372.	Monografi	1	1987	Himpunan Undang-Undang / Peraturan Pemerintah- Keputusan/Instruksi Presiden Republik Indonesia dan Peraturan/ Keputusan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1987 Jilid I	Peraturan
1373.	Monografi	1	1987	Himpunan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah-Keputusan/Instruksi Presiden RI dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri dalam Negeri Tahun 1987	Peraturan
1374.	Buku Hukum	1	1987	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1987
1375.	Buku Hukum	1	1987	Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
1376.	Buku Hukum	1	1987	Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1377.	Buku Hukum	1	1987	Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1378.	Monografi	72	1986	Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 72/HUK/1986 entang Cap Jabatan Dilingkungan Departemen Sosial	Peraturan	Berlaku
1379.	Monografi	5	1986	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Peraturan	Berlaku
1380.	Buku Hukum	1	1986	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tenga Nomor 2 Tahun 1986	Peraturan
1381.	Buku Hukum	1	1986	Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986	Peraturan
1382.	Monografi	2	1986	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peningkatan Pelaksanaan Keputusan Pesiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Kesederhanaan Hidup	Peraturan
1383.	Monografi	2	1986	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Penyelenggraan Kampanye Pemilihan Umum	Peraturan	Tidak Berlaku
1384.	Buku Hukum	1	1986	Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986	Peraturan
1385.	Buku Hukum	1	1986	Pedoman Operasional Sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) Di Propinsi Jawa Tengah	Peraturan
1386.	Buku Hukum	1	1986	Petunjuk Teknis Pembuatan Alat Pembangkit Gas Bio	Peraturan
1387.	Monografi	5	1986	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Peraturan	Berlaku
1388.	Buku Hukum	1	1986	Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1389.	Buku Hukum	1	1986	Himpunan Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Dati II Brebes
1390.	Monografi	1	1985	Susunan Dalam Satu Naskah Dari Undang-Undang No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
1391.	Monografi	21	1985	Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 1985	Peraturan	Berlaku
1392.	Monografi	1	1985	Pokok Pokok Petunjuk Pelaksanaan Juklak Badan Perbaikan Gizi Daerah BPGD	Peraturan
1393.	Himpunan	5	1985	Himpunan Undang-Undang RI Nomor 5 dan 8 Tahun 1985	Peraturan
1394.	Monografi	13	1985	Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai	Peraturan	Tidak Berlaku
1395.	Monografi	12	1985	UU RI No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Peraturan	Berlaku
1396.	Monografi	1	1985	Susunan Dalam Satu Naskah Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969	Peraturan
1397.	Buku Hukum	1	1985	Beberapa Catatan Upacara Tradisional Daerah Jawa Tengah	Peraturan
1398.	Buku Hukum	1	1985	Himpunan Undang - Undang Republik Indonesia No. 1,2,dan 3 Tahun 1985	Peraturan
1399.	Buku Hukum	1	1985	Risalah Fatwa Guna Tanah Untuk Pertimbangan Pemberian Ijin Konversi Penggunaan Tanah	Peraturan
1400.	Monografi	8	1985	Undang-Undang No 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	Peraturan	Berlaku
1401.	Buku Hukum	1	1985	Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Himpunan Keputusan Tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Di Daerah	Peraturan
1402.	Monografi	8	1985	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	Peraturan	Tidak Berlaku
1403.	Buku Hukum	1	1985	Kumpulan Peraturan Perundang- Undangan Ketenaga Kerjaan	Peraturan
1404.	Buku Hukum	4	1985	Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo	Peraturan
1405.	Buku Hukum	1	1985	Hubungan Antar Budaya di Daerah Kotamadya Yogyakarta	Peraturan
1406.	Monografi	0	1985	Undang - Undang Tentang Referendum Dan Organisasi Kemastarakatan	Peraturan
1407.	Buku Hukum	1	1985	Keterangan Pertanggungjawaban dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Kepada DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo	Peraturan
1408.	Monografi	1	1985	Pokok-Pokok Petunjuk Pelaksanaan Juklak Badan Perbaikan Gizi Daerah BPGD	Peraturan
1409.	Buku Hukum	1	1985	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1985
1410.	Buku Hukum	4	1985	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 4 Tahun 1985
1411.	Buku Hukum	1	1985	L. D Banjarnegara No. 1 Tahun 1985
1412.	Buku Hukum	1	1985	Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Periode 1975-1985
1413.	Buku Umum	1	1984	Tanaman Pelindung
1414.	Buku Umum	1	1984	Tanaman Pelindung
1415.	Monografi	1	1984	Buku Saku Kabupaten Wonosobo 1984
1416.	Buku Hukum	1	1984	Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80 -1983/84	Peraturan
1417.	Buku Hukum	61	1984	Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 061/029/1984	Peraturan
1418.	Buku Hukum	1	1984	Himpunan Pidato Presiden RI Tahun 1983 Bidang Polkam, Ekuin, Kesra	Peraturan
1419.	Buku Hukum	1	1984	Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa Di Propinsi Dati I Jawa Tengah	Peraturan
1420.	Buku Hukum	1	1984	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1984
1421.	Monografi	1	1984	Buku Saku Statistik Bukittinggi Kota Wisata
1422.	Buku Hukum	88	1984	Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 88
1423.	Buku Hukum	1	1984	Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah
1424.	Buku Hukum	1	1984	Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia
1425.	Buku Hukum	1	1984	Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1426.	Buku Hukum	1	1983	Hail Pemilu Umum 1982 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota-Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	Peraturan
1427.	Buku Hukum	1	1983	Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama satuan satuan Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Wilayah	Peraturan
1428.	Buku Hukum	1	1983	Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Ketetntuan Bentuk Dan Penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas Dan Papan Nama Satuan Satuan Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Wilayah	Peraturan
1429.	Buku Hukum	11	1983	Ketentuan Bentuk Dan Penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Satuan Satuan Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Wilayah	Peraturan
1430.	Buku Hukum	1	1983	Sistem Pengendalian Sosial Di Dalam Masyarakat Desa Ngadisari Tengger Propinsi Jawa Timur	Peraturan
1431.	Buku Hukum	1	1983	Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto	Peraturan
1432.	Monografi	1	1983	Himpunan Undang-Undang / Peraturan Pemerintah- Keputusan/Instruksi Presiden Republik Indonesia dan Peraturan/ Keputusan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1983 Jilid I	Peraturan
1433.	Monografi	1	1983	Himpunan Undang-undang/peraturan pemerintah-keputusan/instruksi presiden republik indonesia dan peraturan/ keputusan/ instruksi menteri dalam negeri tahun 1983 jilid II	Peraturan
1434.	Buku Hukum	3245	1983	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1435.	Monografi	563	1982	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 570/563/1982	Peraturan
1436.	Buku Hukum	1	1982	Bahan-Bahan Penyuluhan Hukum untuk Beberapa Daerah Tingkat II Jawa Tengah	Peraturan
1437.	Buku Hukum	1	1982	Daftar Alamat Pejabat-Pejabat Republik Indonesia	Peraturan
1438.	Buku Hukum	5	1982	Buku Lampiran V Pemilihan Umum 1982	Peraturan
1439.	Buku Hukum	6	1982	Buku Lampiran VI Pemilihan Umum 1982	Peraturan
1440.	Buku Hukum	3	1982	Buku Peengkap III Pemilihan Umum 1982	Peraturan
1441.	Buku Hukum	2	1982	Buku Pelengkap II Pemilihan Umum 1982	Peraturan
1442.	Buku Hukum	1	1982	Buku Lampiran VIII Pemilihan Umum 1982	Peraturan
1443.	Buku Hukum	1	1982	Buku Pelengkap VII Pemilihan Umum 1982	Peraturan
1444.	Buku Hukum	1	1982	Pedoman Untuk KPPS Pemilu 1982	Peraturan
1445.	Buku Hukum	1	1982	Buku Lampiran IV Pemilihan Umum 1982	Peraturan
1446.	Buku Hukum	8	1982	Buku Lampiran VIII Pemilihan Umum 1982	Peraturan
1447.	Buku Hukum	1	1982	Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Kepada DPRD Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 1981/1982	Peraturan
1448.	Buku Hukum	1	1982	Program Kerja Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo	Peraturan
1449.	Buku Hukum	1	1982	Buku Himpunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	Peraturan
1450.	Buku Hukum	1	1982	Penerangan dan Humas Harus Mampu Menumbuhkan Motivasi Masyarakat	Peraturan
1451.	Buku Hukum	3210	1982	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1452.	Buku Hukum	1	1982	Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1453.	Buku Hukum	1	1981/1982	Buku Hipunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jateng	Peraturan
1454.	Monografi	4	1981	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 Tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa	Peraturan
1455.	Monografi	32	1981	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI	Peraturan	Berlaku
1456.	Buku Hukum	1	1981	Pengarahan Menteri Penerangan R.I Di Depan Para Peserta Pertemuan Bakohumas Daerah Tingkat II Se Jawa Tahap I Jawa Timur dan Yogya Tanggal 24 Agustus 1981 Di Departemen Penerangan	Peraturan	Berlaku
1457.	Buku Hukum	50	1981	Pokok Pokok Kebijaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Sebagai Pelaksanaan Keppres No. 50 Tahun 1981	Peraturan
1458.	Monografi	20	1981	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1981 tentang koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan di daerah	Peraturan	Berlaku
1459.	Buku Hukum	4	1981	Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa	Peraturan
1460.	Buku Hukum	1	1981	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah tahun 1981
1461.	Buku Hukum	1	1981	Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1981 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
1462.	Buku Hukum	1	1981	Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1463.	Buku Hukum	1	1980	Buku Pedoman Umum Organisasi Dalam Praktek	Peraturan
1464.	Buku Hukum	1	1980	Buku Statistik Indonesia 1979/1980	Peraturan
1465.	Buku Hukum	1	1980	Badan Administrasi Kepegawaian Negara Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil	Peraturan
1466.	Buku Hukum	1	1980	Bunga Rampai Katahanan Nasional ( Konsepsi & Teori ) 1 Himpunan Lemhannas	Peraturan
1467.	Buku Hukum	1	1980	Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Penyelenggara Sekolah dasar Negeri	Peraturan
1468.	Buku Hukum	1	1980	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1980
1469.	Monografi	2	1979	Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Ek.2/1979	Peraturan
1470.	Monografi	182	1979	Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 182 Tahun 1979	Peraturan
1471.	Buku Hukum	1	1979	Buku Pedoman Pelaksanaan Upacara Bendera	Peraturan
1472.	Buku Hukum	1	1979	Buku Pedoman Kerja Bagi Petugas Tata Usaha	Peraturan
1473.	Buku Hukum	1	1979	Buku Pedoman Petugas Organisasi dan Tatalaksana	Peraturan
1474.	Buku Hukum	1	1979	Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Desa	Peraturan
1475.	Monografi	130	1978	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978	Peraturan
1476.	Monografi	2	1978	Undang - Undang Dasar Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila Ketetapan MPR No.II / MPR / 1978	Peraturan
1477.	Monografi	1	1978	Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1978	Peraturan
1478.	Buku Hukum	1	1978	Keterangan Pemerintah Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1977/1978 pada Sidang DPR	Peraturan
1479.	Monografi	1	1978	Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Perda Tahun 1978	Peraturan
1480.	Monografi	1	1978	Ketetapan_Ketetapan MPR RI 11-23 Maret 1978	Peraturan
1481.	Buku Hukum	1	1978	Risalah Alternatif Hari Jadi Kota Semarang
1482.	Buku Hukum	13	1978	Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1483.	Buku Hukum	1	1978	Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1484.	Monografi	1	1977	Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum Untuk Petunjuk Kerja KPPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977	Peraturan
1485.	Buku Hukum	1	1977	Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1486.	Monografi	1	1976	Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi	Peraturan
1487.	Monografi	9	1976	Undang - Undang Narkotika ( U.U. Noomor 9 Tahun 1976 )	Peraturan	Tidak Berlaku
1488.	Monografi	2	1976	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1976	Peraturan	Tidak Berlaku
1489.	Himpunan Peraturan	1	1976	Himpunan Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan RI	Peraturan
1490.	Buku Hukum	1	1976	Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1491.	Buku Hukum	1	1975	Pokok-Pokok Pengertian Tentang Lembaga Sosial Desa Dan Usaha-Usaha Pengembangannya	Peraturan
1492.	Himpunan Peraturan	1	1975	Himpunan Peraturan Peraturan dan Perundang-undangan Republik Indonesia
1493.	Monografi	1	1974	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		Berlaku
1494.	Monografi	1	1974	Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya Nomor 9, Tahun 1975	Peraturan	Berlaku
1495.	Buku Hukum	3019	1974	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
1496.	Buku Hukum	1	1974	Lembaran Daerah Jawa Tengah
1497.	Buku Hukum	60	1973	Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 No. 1-60	Peraturan
1498.	Monografi	18	1972	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum "Listrik Negara"	Peraturan	Tidak Berlaku
1499.	Monografi	1	1972	Peraturan Pemerintah Nomor 1-12 Tahun 1972	Peraturan
1500.	Buku Hukum	1	1972	Djemaah Hadji Indonesia Membantu Pembangunan Nasional	Peraturan
1501.	Monografi	60	1971	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Indah Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	Peraturan
1502.	Monografi	55	1971	Peraturan Pemerintah Nomor 55-59 Tahun 1971	Peraturan
1503.	Monografi	16	1969	Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan	Tidak Berlaku
1504.	Monografi	15	1969	Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat	Peraturan	Tidak Berlaku
1505.	Monografi	15	1969	Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat	Peraturan	Tidak Berlaku
1506.	Buku Hukum	2880	1969	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1507.	Monografi	5	1967	Instruksi Presiden Republik Indonesia No 05 Tahun 1967 Tentang Bentuk Kerdjasama - sama Dan Tata Kerdja Aparatur Pemerintahan Di Daerah	Peraturan
1508.	Risalah Rapat	1	1964	Risalah Musyawarah Kerdja Antara Department Dalam Negeri dengan Direksi Bank-Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan-Perusahaan Seluruh Indonesia		Berlaku
1509.	Buku Hukum	1	1964	Risalah Musyawarh Kerja antara DEpartemen dalam negeri dengan Direksi Bank-bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia	Peraturan
1510.	Buku Hukum	2606	1964	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1511.	Buku Hukum	2372	1962	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1512.	Buku Hukum	2122	1961	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1513.	Buku Hukum	1921	1960	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1514.	Buku Hukum	1	1959	Petundnjuk-Petundjuk Untuk Melaksanakan Pemberian Gadji Pokok	Peraturan
1515.	Monografi	86	1958	Undang-undang (UU) Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
1516.	Buku Hukum	1	1958	Buku Kenang-Kenangan Hari Sosial Pertama	Peraturan
1517.	Monografi	86	1958	Undang- Undang No. 86 Tahun 1985 Tentang Nasionalisasi Perusahaan - Perusahaan Milik Belanda Di Indonesia	Peraturan	Berlaku
1518.	Buku Hukum	1493	1958	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1519.	Buku Umum	1	1957	Sedikit Tentang Argalia
1520.	Buku Hukum	941	1956	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1521.	Buku Hukum	492	1954	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1522.	Buku Hukum	182	1952	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1523.	Buku Hukum	81	1951	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
1524.	Buku Hukum	1	1950	Anggaran Dasar Serikat-serikat	Peraturan
1525.	Buku Hukum	1	1950	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1526.	Monografi	0	1945	Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Peraturan	Berlaku
1527.	Dokumen Langka	1	1944	Staatsblaad Van Nederlandsch-Indie	Peraturan
1528.	Dokumen Langka	1	1918	De Gewestelijke Raad Van Kedoe	Peraturan	-
1529.	Monografi	14	14	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035	Peraturan	Berlaku
1530.	Buku Hukum	1	1075	Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jendral Soeharto Di Depan Sidang DPR 16 Agustus 1975 Dengan Lampirannya	Peraturan
1531.	Monografi	1	1	Tes page		1
1532.	Buku Hukum	1	1	Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012
1533.	Himpunan Peraturan	1	---	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perikanan	Peraturan
1534.	Himpunan Peraturan	1	--	Himpunan Peraturan Perundang-undangan untuk Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Jilid II	Peraturan
1535.	Himpunan Peraturan	1	--	Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pertambangan	Peraturan
1536.	Himpunan Peraturan	1	--	Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan Di Daerah Jilid VI	Peraturan
1537.	Buku Hukum	1	--	Himpunan Peraturan Perundangan di Bidang Kepariwisataan Jilid 1	Peraturan
1538.	Buku Hukum	1	--	Himpunan Dasar Hukum Tugas-tugas Pokok Dinas Perburuhan Propinsi Jawa Tengah	Peraturan
1539.	Buku Hukum	1	--	Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Deregulasi dan debirokratisasi	Peraturan
1540.	Monografi	1	-	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Peraturan
1541.	Himpunan Peraturan	1	-	Himpunan Peraturan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999	Peraturan
1542.	Buku Hukum	1	-	Kumpulan Bahan - Bahan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara	Peraturan
1543.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Peraturan Peraturan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999	Peraturan
1544.	Buku Hukum	1	-	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Peraturan	Berlaku
1545.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peratura Untuk Penyusunan Produk Hukum Daeah	Peraturan
1546.	Buku Hukum	1	-	Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Antara Departemen Dalam Negeri Dengan PT Asuransi Jiwasraya	Peraturan
1547.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya	Peraturan
1548.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pemerintahan Di Daerah jilid x	Peraturan
1549.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Di Bidang Penanaman Modal	Peraturan
1550.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Dibidang Peradilan	Peraturan
1551.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid v	Peraturan
1552.	Buku Hukum	1	-	Buku Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pemerintahan Daerah	Peraturan
1553.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Dearah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Tentang Pajak	Peraturan
1554.	Buku Hukum	1	-	Buku Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pemerintahan Desa	Peraturan
1555.	Buku Hukum	1	-	Pola Operasional Penerapan (POP) Program Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	Peraturan
1556.	Buku Hukum	1	-	Buku Himpunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan RayaPropinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	Peraturan
1557.	Buku Hukum	1	-	Buku Himpunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	Peraturan
1558.	Buku Hukum	1	-	Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil	Peraturan
1559.	Buku Hukum	1	-	Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil	Peraturan
1560.	Monografi	0	-	UUD Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Peraturan	Berlaku
1561.	Buku Hukum	1	-	Undang - Undang Dasar 1945 Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila	Peraturan
1562.	Buku Hukum	1	-	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peraturan
1563.	Buku Hukum	1	-	Sosialisasi UU No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan dan Publikasi Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Jateng Sebagai law and human right center	Peraturan
1564.	Buku Hukum	84	-	Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia Untuk Gedung 1983	Peraturan
1565.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan	Berlaku
1566.	Buku Hukum	1	-	Petundjuk Chusus Tentang Operasi Penerbangan Inpres Nomor 6 Tahun 1971	Peraturan
1567.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid III	Peraturan
1568.	Buku Hukum	1	-	Pedoman Kabinet Ampera pokok pokok kebidjaksanaan	Peraturan
1569.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid Vi	Peraturan
1570.	Buku Hukum	1	-	Hidup Sebagai Muslim	Peraturan
1571.	Buku Hukum	1	-	Kota Di Dunia Ketiga	Peraturan
1572.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perungdang-Undangan Tentang Pemerintahan di Daerah XVI	Peraturan
1573.	Buku Hukum	1	-	Buku Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Sruktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propini Jawa Tengah Tingkat 1 Jawa Tengah	Peraturan
1574.	Buku Hukum	1	-	Kependudukan Teori Fakta dan Masalah	Peraturan
1575.	Buku Hukum	1	-	Menumbuhkan dan Meningkatkan Kemampuan Profesionalisme Dalam Pelaksanaan Tugas Melalui Management	Peraturan
1576.	Buku Hukum	1	-	Persepsi Tentang Etos Kerja, Kaitannya dengan Nilai Budaya Masyarakat Jawa Tengah	Peraturan
1577.	Buku Hukum	1	-	Kumpulan Tanya Jawab Lomba Cerdas Tangkas P-4	Peraturan
1578.	Buku Hukum	1	-	Pengantar Klasifikasi Persepuluhan Dewey	Peraturan
1579.	Monografi	1	-	Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Tentang Retribusi Jilid II	Peraturan
1580.	Monografi	1	-	Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Retribusi Jilid V	Peraturan
1581.	Buku Hukum	2	-	Studi Kelayakan Bisnis Edisi 2	Peraturan
1582.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat 1 Jawa Tengah Tentag Retribusi Jilid III	Peraturan
1583.	Buku Hukum	1	-	Peranan Pasar Pada Masyarakat Pedesaan Daerah Jawa Tengah	Peraturan
1584.	Buku Hukum	1	-	HIimpunan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tentang Retribusi	Peraturan
1585.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Daerah Prpinsi Daerah Tingkat 1 Tentan Retribusi Jilid V	Peraturan
1586.	Buku Hukum	1	-	Pengrajin Tradisional Daerah Jawa Tengah	Peraturan
1587.	Buku Hukum	1	-	Dinamika Administrasi Publik Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik	Peraturan
1588.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perundang-undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid VI	Peraturan
1589.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perundang-undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid V	Peraturan
1590.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Perundang-undangan untuk pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid II	Peraturan
1591.	Buku Hukum	1	-	himpunan Peraturan Perundang-undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid VI	Peraturan
1592.	Monografi	1	-	Himpunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo	Peraturan
1593.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian	Peraturan
1594.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian	Peraturan
1595.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian	Peraturan
1596.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian	Peraturan
1597.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian	Peraturan
1598.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perundang-undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid II	Peraturan
1599.	Buku Hukum	1	-	Perbuatan-Perbuatan Menurut Hukum Publik	Peraturan
1600.	Buku Hukum	1	-	Kumpulan Bahan-Bahan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara	Peraturan
1601.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Peradilan	Peraturan
1602.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Untuk Penyusunan Produk Hukum Daerah	Peraturan
1603.	Himpunan Peraturan	1	-	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Di Daerah Jilid VIII	Peraturan
1604.	Buku Hukum	1	-	Materi Ujian Dinas Tingkat II Kelompok E Bahasa Indonesia Sejarah Indonesia	Peraturan
1605.	Buku Hukum	1	-	Materi Ujian Dinas II Kelompok B Kepegawaian dan Korpri	Peraturan
1606.	Buku Hukum	1	-	Pencatatan Perkawinan Bagi Para Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan YME	Peraturan
1607.	Buku Hukum	1	-	Petunjuk Mengelola Perpustakaan Jilid XII	Peraturan
1608.	Buku Hukum	1	-	Petunjuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Peraturan
1609.	Monografi	1	-	Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Indonesia	Peraturan
1610.	Buku Hukum	1	-	Pengawasan/ Pemeriksaan Atas Tanggungjawab Keuangan Pemerintah Daerah	Peraturan
1611.	Buku Hukum	1	-	Narkoba dan Peradilannya di Indonesia	Peraturan
1612.	Buku Hukum	1	-	Menjalankan Pemerintahan dan Hukum Perdata	Peraturan
1613.	Himpunan Peraturan	1	-	Himpunan Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan RI	Peraturan
1614.	Buku Hukum	1	-	Himpunan Peraturan Perundng-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Jilid VII	Peraturan
1615.	Buku Hukum	1	-	Dimensi-Dimensi Masalah Pertanahan Kita	Peraturan

Cari Peraturan

Berita Terbaru

Konsultasi Pengembangan JDIH ke BPHN

Rapat Koordinasi JDIH Kabupaten WOnosobo Tahun 2025

JDIH Kabupaten Wonosobo melaksanakan Study Komparasi ke JDIH Provinsi Jawa Barat

Monitoring dan Evaluasi JDIH Tingkat Desa di Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar

Monitoring dan Evaluasi JDIH Tingkat Desa di Desa Gambaran Kecamatan Kaliwiro