No Jenis Nomor Tahun Tentang Download Keterangan
1. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor...Tahun... Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
2. Monografi 12 2026 Penjelas Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perbuahan Kedua Atas Perbup 52 Tahun 2025 Tentang APBD TA 2026
3. Monografi 6 2026 Penjelas Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Perbup 52 Tahun 2025 Tentang Penjabaran APBD TA 2026
4. Monografi 0 2026 Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah
5. Monografi 0 2026 Analisis dan Evaluasi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
6. Monografi 0 2026 Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam
7. Monografi 0 2026 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
8. Monografi 0 2026 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 KUHP
9. Monografi 0 2026 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
10. Monografi 0 2026 Aneka Perjanjian
11. Monografi 0 2026 Prosedur dan Tata Kelola Mediasi di Pengadilan
12. Monografi 0 2026 Menghijaukan HAM
13. Monografi 0 2026 Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia
14. Monografi 0 2026 Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP
15. Monografi 0 2026 Manajemen Strategis Pembangunan Hukum
16. Monografi 0 2026 Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi
17. Monografi 0 2026 Hukum Bicara
18. Monografi 0 2026 Happy Ending: Bekal Masa Pensiun agar Makin Tua Makin Produktif
19. Monografi 0 2026 Hak Asasi Manusia
20. Monografi 0 2026 Teori Hukum
21. Monografi 0 2026 Ani Yudhoyono: Kepak Sayap Putri Prajurit
22. Monografi 0 2026 Inspiring Stories: 150 Kisah untuk Menguatkan Hidup Anda
23. Monografi 0 2026 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
24. Monografi 0 2026 Mengenal Filsafat Hukum
25. Monografi 0 2026 Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah
26. Monografi 0 2026 Hukum & Politik: Pengaruh & Peranan Politik Hukum Bagi Negara
27. Monografi 0 2026 Pasal 300-305 KUHP 2023 Terkait Agama/Kepercayaan
28. Monografi 0 2026 Sejarah Hukum di Indonesia
29. Monografi 0 2026 Hukum Dagang & Kepailitan
30. Monografi 0 2026 Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Edisi Tahun 2025
31. Monografi 0 2026 Wawasan Kepemilikan Politik
32. Monografi 0 2026 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
33. Monografi 0 2026 B.J. Habibie From Zero to Hero, Inspirasi dan Perjuangan
34. Monografi 19 2026 Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 Masa Persidangan III Nomor 000.1.5/19
35. Monografi 6 2026 Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 Masa Persidangan III Nomor 000.1.5/6
36. Monografi 0 2026 Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027
37. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ...Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
38. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor...Tahun 2026 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Dasar Negeri Sekolah Menengah Pertama Negeri
39. Monografi 0 2026 Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri
40. Naskah Akademik 0 2026 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
41. Naskah Akademik 0 2026 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029
42. Naskah Akademik 0 2026 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
43. Naskah Akademik 0 2026 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Badan Usaha Milik Desa
44. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor … Tahun ... Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
45. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor … Tahun ... Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029
46. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor … Tahun ... Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
47. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor … Tahun ... Tentang Badan Usaha Milik Desa
48. Monografi 0 2026 Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026
-
49. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor…..Tahun 2026 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026
-
50. Monografi 0 2026 Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
-
51. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor … Tahun 2026 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
-
52. Surat Edaran 1253 2026 Surat Edaran Nomor: 400.14/1253/Tahun 2026 Tentang Penggunaan Jasa Transportasi Umum Oleh Aparatur Sipil Negara Dan Karyawan/Karyawati Bumn/Bumd Di Kabupaten Wonosobo
Berlaku
53. Surat Edaran 1182 2026 Surat Edaran Nomor : 500.12.10/ 1182/Diskominfo Tentang Standar Pengamanan Perangkat Endpoint Pada Pengguna Perangkat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Berlaku
54. Surat Edaran 768 2026 Surat Edaran Nomor: 000.8.3/768/Org Tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
55. Monografi 0 2026 Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2026
56. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor … Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2026
57. Monografi 0 2026 Penjelasan Rancangan Bupati Wonosobo Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
58. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
59. Monografi 0 2026 Penjelasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
60. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
61. Monografi 0 2026 Penjelasan Rancangan Bupati Wonosobo Tentang Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
62. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2026 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
63. Monografi 0 2026 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2026 Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
64. Monografi 0 2026 Penjelasan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
65. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 00 Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
66. Monografi 0 2025 Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan
67. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor …… Tahun ……. Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan
68. Naskah Akademik 0 2025 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pemberdayaan Desa Wisata
69. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ... Tahun ... Tentang Pemberdayaan Desa Wisata
70. Naskah Akademik 0 2025 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyeenggaraan Kesehatan
71. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor … Tahun … Tentang Penyelenggaraan Kesehatan
72. Naskah Akademik 0 2025 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani
73. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor...Tahun... Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
74. Monografi 0 2025 Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Petunjuk Teknis Prosedur Mendapatkan Pengesahan Dan Pendataan Kelompok Seni Di Kabupaten Wonosobo
75. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Prosedur Mendapatkan Pengesahan Dan Pendataan Kelompok Seni Di Kabupaten Wonosobo
76. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
77. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
78. Risalah Rapat 0 2025 Risalah Rapat Paripurna Penyelarasan Atas Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029
Berlaku
79. Risalah Rapat 0 2025 Risalah Rapat Paripurna Penyelarasan Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024
Berlaku
80. Risalah Rapat 0 2025 Risalah Rapat Paripurna Dengan 3 (Tiga) Agenda Pembahasan PA Fraksi Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026
Berlaku
81. Risalah Rapat 0 2025 Risalah Rapat Paripurna Laporan Banggar KUA PPAS APBD 2026
Berlaku
82. Risalah Rapat 0 2025 Risalah Rapat Paripurna Dengan 4 (Empat) Agenda Pembahasan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024
Berlaku
83. Risalah Rapat 0 2025 Rapat Paripurna Dengan 5 Agenda
Berlaku
84. Risalah Rapat 0 2025 Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dan LKPJ Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2024
Berlaku
85. Risalah Rapat 0 2025 Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Awal RPJMD 2025-2029
Berlaku
86. Risalah Rapat 0 2025 Rapat Gabungan Pansus Penyelarasan Hasil Fasilitasi Terhadap 3 (Tiga) Raperda Kabupaten Wonosobo
Berlaku
87. Risalah Rapat 0 2025 Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD Terhadap Pembahasan 3 (Tiga) Raperda Kabupaten Wonosobo
Berlaku
88. Risalah Rapat 0 2025 Risalah Rapat Gabungan Komisi Penyampaian Laporan Hasil Kerja Komisi-Komisi DPRD Terhadap Pembahasan LKPJ
Berlaku
89. Risalah Rapat 0 2025 Risalah Rapat Paripurna Dengan 3 (Tiga) Agenda Pembahasan
Berlaku
90. Risalah Rapat 0 2025 Risalah Rapat Paripurna Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2024
Berlaku
91. Monografi 0 2025 Laporan Analisis Dan Evaluasi Tahun 2025 Tentang Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Kabupaten Wonosobo
92. Monografi 0 2025 Laporan Analisis Dan Evaluasi Tahun 2025 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
93. Monografi 0 2025 Laporan Analisis Dan Evaluasi Tahun 2025 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat
94. Monografi 0 2025 Laporan Analisis Dan Evaluasi Tahun 2025 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Wonosobo
95. Monografi 0 2025 Laporan Analisis Dan Evaluasi Tahun 2025 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
96. Naskah Akademik 0 2025 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
97. Naskah Akademik 0 2025 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
98. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
99. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
-
100. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
-
101. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029
-
102. Monografi 2 2025 Getar Kasih Tuhan-Kumpulan Kisah Inspiratif Yang Menggugah Iman Jilid 2
103. Monografi 1 2025 Getar Kasih Tuhan-Kumpulan Kisah Inspiratif Yang Menggugah Iman Jilid 1
104. Monografi 0 2025 Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
105. Monografi 0 2025 Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
106. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
107. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo
108. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa
109. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
110. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo
111. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Penghapusan Piutang Usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo
112. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
113. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025
114. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pedoman Perencanaan Teknis Jalan
115. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo
116. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
117. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada DPPKBPPPA
118. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2025
119. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
120. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
121. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
122. Naskah Akademik 0 2025 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran
123. Naskah Akademik 0 2025 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo
124. Naskah Akademik 0 2025 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman
125. Naskah Akademik 0 2025 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
126. Naskah Akademik 0 2025 Naskah Akademik Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Wonosobo
127. Naskah Akademik 0 2025 Naskah Akademik Racangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032
128. Naskah Akademik 0 2025 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
129. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran
130. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017–2032
131. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
132. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan
133. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Pemakaman
134. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada Partai Politik
135. Monografi 0 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank WonosobRancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo
136. Prompemperbup 0 2024 Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025
137. Prompemperbup 0 2024 Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025
-
138. Monografi 19 2024 Persetujuan Penetapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
-
139. Monografi 34 2024 Persetujuan Penetapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
-
140. Monografi 1 2024 Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPPLH Kabupaten Wonosobo
141. Monografi 1 2024 Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lambang DPRD Kabupaten Wonosobo
142. Monografi 1 2024 Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Wonosobo
143. Buku Hukum 1 2024 Daftar Koleksi Buku Hukum
-
144. Monografi 15 2023 Persetujuan Penetapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
-
145. Monografi 12 2023 Persetujuan Terhadap Raperda Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
-
146. Monografi 1 2023 Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,pembulatan dan Pemantapan konsepsi Rancangan peraturan Daerah Dan Rancanagan kepala Daerah Kabupaten Wonosobo
147. Monografi 1 2023 Pentampaian Hasil pengharmonisan, Pembulatan Dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pajak Daerah
148. Monografi 1 2023 Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
149. Monografi 1 2023 Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
150. Monografi 1 2023 Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
151. Monografi 1 2023 Hasil Pengharmonisan,Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Perda Kabupeten Wonosobo , Otonomi Daerah dan Tugas Pemnantu
152. Monografi 1 2023 Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
153. Monografi 1 2023 Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
154. Monografi 1 2023 Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Tehadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2023
155. Monografi 1 2023 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berlaku
156. Buku Hukum 1 2023 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022
157. Buku Hukum 1 2023 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022
158. Monografi 1 2022 Penyampaian Hasil Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Wonosobo
159. Monografi 1 2022 Penyampaian Hasil Pengharmonisan, Pembulatan , dan Pemantapan Konfeksi Rancangan Perda Bupati Kabupaten Wonosobo
160. Monografi 1 2022 Penyampaian Hasil Peharmonisasian , Pembulatan , Dan Pemantapan Konsepisi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Wonosobo
161. Monografi 1 2022 Penyampaian Haasil Pengharmonisasian, Pembulatan ,dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
162. Monografi 1 2022 Perda Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Prasarana
163. Monografi 13 2022 Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku
164. Monografi 1 2022 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
165. Monografi 1 2022 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Berlaku
166. Buku Hukum 1 2022 Perda Kab. Blora Nomor 1 Tahun 2022
167. Buku Hukum 1 2022 Himpunan Peraturan Daerah Terkait BUMD Kabupaten Blora
168. Buku Hukum 1 2022 Himpunan Perda/Perbup Kabupaten Kendal
169. Buku Hukum 1 2022 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 2021
170. Monografi 94 2021 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Berlaku
171. Monografi 1 2021 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor... Tahun...Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
172. Monografi 1 2021 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor... Tahun...Tentang Ruang Terbuka Hijau
173. Monografi 1 2021 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor... Tahun...Tentang Pelayanan Publik Berlaku
174. Monografi 5 2021 Petunjuk Teknis Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja(ONIBUS LAW) tentang Perizinan Berusaha Di Daerah
175. Buku Hukum 1 2021 Raperda tentang Pelayanan Publik
176. Naskah Akademik 1 2021 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pelayanan Publik
177. Monografi 5889 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
178. Monografi 27 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Berlaku
179. Monografi 7 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah Berlaku
180. Buku Hukum 1 2021 Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
181. Monografi 1 2021 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2021
182. Buku Hukum 1 2021 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2020-2021
183. Monografi 1 2021 Himpunan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2021
184. Monografi 6 2021 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021
185. Buku Hukum 1 2021 Himpunan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Jilid 1
186. Buku Hukum 1 2021 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020
187. Monografi 33 2020 Peraturan Presiden R.I nomor 33 Tahun 2020 Tentang Satuan Harga Standar Regional
188. Monografi 77 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
189. Buku Hukum 1 2020 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 2020
190. Buku Hukum 1 2020 Himpunan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Jilid 2
191. Buku Hukum 1 2020 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019
192. Kajian Raperda 1 2020 Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014
Berlaku
193. Kajian Raperda 1 2020 Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017
Berlaku
194. Kajian Raperda 1 2020 Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
Berlaku
195. Kajian Raperda 1 2020 Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
Berlaku
196. Monografi 1 2019 Himpunan Peraturan Walikota Semarang Tahun 2019
197. Buku Hukum 1 2019 Buku Materi Diseminasi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM 2019
198. Monografi 72 2019 Peraturan Pemerintah Perangkat Daerah
Berlaku
199. Buku Hukum 1 2019 Profil Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019
200. Buku Hukum 16 2019 Himpunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
201. Buku Hukum 54 2019 Badan Usaha Milik Daerah (PPRI NOMOR 54 TAHUN 2017)
202. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019
203. Buku Hukum 70 2019 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 70 Tahun 2017
204. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Jilid 1
205. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019
206. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Jilid I
207. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal
208. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2019
209. Monografi 90 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berlaku
210. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019
211. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Jilid II
212. Buku Hukum 1 2019 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017
213. Monografi 1 2018 Analisis dan Evaluasi Tentang Peraturan Perundang- Undangan Tentang Peninggalan Kolonial Berlaku
214. Monografi 1 2018 Analisis dan Evaluasi Tentang Hukum Dalam Rangka Perlindungan 2018 Berlaku
215. Monografi 1 2018 Analisis dan Evaluasi Tentang Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Terpadu Berlaku
216. Monografi 1 2018 Analisis dan Evaluasi Terkait Sistem Hukum Acara Perdata 2018 Berlaku
217. Monografi 1 2018 Analisis dan Evaluasi Tentang Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing 2018 Berlaku
218. Monografi 1 2018 Analisis dan Evaluasi Tentang Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing 2018
219. Monografi 1 2018 Analisis dan Evaluasi Tentang Terkait Sistem Hukum Secara Pidana 2018 Berlaku
220. Monografi 1 2018 Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pengelolaan 2018 Berlaku
221. Monografi 35 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
222. Monografi 5 2018 Undang - Undang R.I Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2003
Berlaku
223. Monografi 4 2018 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Tidak Berlaku
224. Buku Hukum 1 2018 Buku Agregat Kependudukan Tahun 2017 (S-2) // Tahun 2018 (S-1)
225. Buku Hukum 52 2018 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2018
226. Buku Hukum 1 2018 Profil Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
227. Buku Hukum 1 2018 Indikator Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo 2018
228. Buku Hukum 39 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 39
229. Buku Hukum 58 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 58
230. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018
231. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018
232. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018
233. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2018
234. Buku Hukum 49 2018 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018
235. Naskah Akademik 1 2018 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
236. Naskah Akademik 1 2018 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
237. Buku Hukum 57 2018 Peraturan Bupati Pekalongan Nnomor 57 Tahun 2018
238. Buku Hukum 25 2018 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2018
239. Buku Hukum 23 2018 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018
240. Buku Hukum 32 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 32
241. Buku Hukum 3 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 3
242. Buku Hukum 33 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 33
243. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2018
244. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2018
245. Buku Hukum 41 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 41
246. Buku Hukum 26 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 26
247. Buku Hukum 27 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 27
248. Buku Hukum 28 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 28
249. Buku Hukum 18 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18
250. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018
251. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018
252. Buku Hukum 2018 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5
253. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018
254. Buku Hukum 15 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 15
255. Buku Hukum 38 2018 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 38
256. Buku Hukum 14 2018 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 tahun 2017
257. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo
258. Buku Hukum 1 2018 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Jilid 1
259. Buku Umum 1 2017 Menuju Masyarakat Madani
260. Monografi 1 2017 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Hak Keuangan dan Administrataif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2017 Berlaku
261. Buku Hukum 1 2017 Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial
262. Monografi 18 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tetang Perangkat Daerah
Berlaku
263. Monografi 2 2017 Undang - Undang Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang
264. Buku Hukum 1 2017 Indikator Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo 2017
265. Buku Hukum 1 2017 Buku Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2017
266. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017
267. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal TA 2017
268. Buku Hukum 21 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 21
269. Buku Hukum 60 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 60
270. Buku Hukum 51 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 51
271. Buku Hukum 50 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 50
272. Buku Hukum 41 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 41
273. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Buku I
274. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Jilid II
275. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017
276. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017
277. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016
278. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016
279. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Tahun 2017
280. Naskah Akademik 1 2017 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
281. Naskah Akademik 1 2017 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani
282. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017
283. Buku Hukum 8 2017 Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017
284. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Bupati Kudus Tahun 2017 Jilid I
285. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Bupati Kudus Tahun 2017 Jilid II
286. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2017
287. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2017
288. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2017
289. Buku Hukum 16 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16
290. Buku Hukum 73 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 73
291. Buku Hukum 46 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 46
292. Buku Hukum 66 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 66
293. Buku Hukum 67 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67
294. Buku Hukum 68 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68
295. Buku Hukum 70 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 70
296. Buku Hukum 77 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 77
297. Buku Hukum 78 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 78
298. Buku Hukum 79 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 79
299. Buku Hukum 24 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 24
300. Buku Hukum 91 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 91
301. Buku Hukum 2 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 2
302. Buku Hukum 14 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14
303. Buku Hukum 1 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1
304. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017
305. Buku Hukum 1 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2017
306. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Jilid 1
307. Buku Hukum 17 2017 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 17
308. Buku Hukum 12 2017 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2007
309. Buku Hukum 10 2017 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2007
310. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017
311. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021
312. Buku Hukum 1 2017 Pemerintah Kabupaten Tegal Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2017
313. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017
314. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
315. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017
316. Buku Hukum 19 2017 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017
317. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
318. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
319. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017
320. Buku Hukum 1 2017 Himpunan Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2016
321. Monografi 32 2016 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia
Tidak Berlaku
322. Monografi 34 2016 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Tidak Berlaku
323. Monografi 42 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Tidak Berlaku
324. Putusan Mahkamah Agung 2587 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 2587 K/Pdt/2016 Perkara Kasasi Perdata Berkekuatan Hukum Tetap
325. Buku Hukum 1 2016 Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
326. Monografi 19 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
327. Buku Hukum 1 2016 Buku Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2016
328. Buku Hukum 17 2016 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2016
329. Buku Hukum 38 2016 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2016
330. Buku Hukum 6 2016 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2016
331. Buku Hukum 15 2016 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016
332. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal TA 2016
333. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
334. Buku Hukum 53 2016 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 53
335. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Buku II
336. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2016
337. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2016
338. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016
339. Naskah Akademik 1 2016 Naskah Akademik Tentang Penyelenggaraan Olahraga
340. Naskah Akademik 1 2016 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi
341. Buku Hukum 1 2016 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Ruang Terbuka Hijau
342. Naskah Akademik 1 2016 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
343. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015
344. Buku Hukum 5 2016 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016
345. Buku Hukum 6 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016
346. Buku Hukum 37 2016 Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 tahun 2016
347. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2016
348. Buku Hukum 30 2016 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 30
349. Buku Hukum 27 2016 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 27
350. Buku Hukum 36 2016 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 36
351. Buku Hukum 37 2016 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 37
352. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 1-26
353. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016
354. Monografi 19 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Berlaku
355. Buku Hukum 9 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016
356. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Jilid 1
357. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016
358. Buku Hukum 1 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan daerah Bupati Sleman Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
359. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
360. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten SragenTahun 2016
361. Monografi 4 2016 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016
362. Monografi 3 2016 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016
363. Monografi 2 2016 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016
364. Monografi 1 2016 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016
365. Buku Hukum 1 2016 Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2016
366. Buku Hukum 1 2016 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016
367. Buku Hukum 0 2015 Pengantar Ilmu Hukum
-
368. Monografi 80 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Berlaku
369. Buku Umum 1 2015 Modul Pelatihan Penyulingan Minyak Atsiri (Eucalyptus)
370. Buku Umum 0 2015 Pembuatan Tanaman Bibit Berbasis Tanaman Lokal
371. Monografi 1 2015 Indonesian Law Journal Berlaku
372. Monografi 41 2015 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
Berlaku
373. Monografi 1 2015 Himpunan Abstraksi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2003-2009
374. Buku Hukum 1 2015 Kelembagaan Masyarakat untuk Konservasi Berbasis Ekonomi
375. Buku Hukum 1 2015 Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ( IUMK )
376. Buku Hukum 1 2015 Buku Himpunan Perwal Tahun 2015
377. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2015
378. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2015
379. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
380. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015
381. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2015
382. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015
383. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Desa
384. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 2015
385. Monografi 29 2015 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
386. Buku Hukum 14 2015 Perauturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015
387. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015
388. Monografi 1 2015 Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoneisa Tahun 2015
389. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 1-40
390. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015
391. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014/2015
392. Monografi 1 2015 Himpunan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2015
393. Himpunan 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015
394. Buku Hukum 1 2015 Himpunan Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2015
395. Buku Umum 1 2014 Negeri Diatas Awan
396. Monografi 1 2014 Kompendium / Kodifikasi Hukum Bidang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
Berlaku
397. Monografi 36 2014 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Berlaku
398. Monografi 1 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Tidak Berlaku
399. Monografi 3 2014 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Berlaku
400. Monografi 30 2014 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Berlaku
401. Monografi 27 2014 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
Berlaku
402. Buku Hukum 1 2014 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
403. Buku Hukum 1 2014 Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 s/d April 2014
404. Buku Hukum 1 2014 Pengkajian Naskah Sumber Arsip Sejarah Kabupaten Wonosobo
405. Monografi 1 2014 Kompendium- Kodifikasi Hukum Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
406. Buku Hukum 60 2014 Kebijakan Pengawasan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014(Permendagri No. 60 2013)
407. Buku Hukum 1 2014 Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014
408. Monografi 3 2014 Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
409. Buku Hukum 1 2014 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
410. Buku Hukum 3 2014 Law of the Republic Indonesia Number 3 of 2014 On Industrial Affairs
411. Buku Hukum 43 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa PPRI No. 43 Tahun 2014
412. Monografi 17 2014 Undang-Undang RI No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
413. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014
414. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014
415. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2014
416. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014
417. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014
418. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2014
419. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2013-2014
420. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2014
421. Buku Hukum 1 2014 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 1
422. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2014
423. Buku Hukum 12 2014 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 12
424. Buku Hukum 1 2014 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 4
425. Buku Hukum 1 2014 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014
426. Monografi 1 2014 Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoneisa Tahun 2014
427. Buku Hukum 3 2014 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 3
428. Monografi 1 2014 Himpunan Abstrak Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2004-2013
429. Monografi 6 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
430. Buku Hukum 1 2014 Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2014
431. Himpunan Peraturan 1 2014 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014
432. Himpunan Peraturan 1 2014 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2015
433. Himpunan 1 2014 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014
434. Monografi 1 2013 Kompendium Hukum Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian Berlaku
435. Monografi 25 2013 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Tidak Berlaku
436. Buku Umum 1 2013 Tata Cara Penyusunan HPS 2013
437. Artikel/Majalah Hukum 2 2013 Majalah Hukum Nasional No. 2 Th 2013
438. Artikel/Majalah Hukum 1 2013 Majalah Hukum Nasional No. 1 Th 2013
439. Monografi 1 2013 Kompendium Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Berlaku
440. Monografi 27 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
441. Monografi 1 2013 Kompendium Hukum Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian
442. Buku Hukum 1 2013 Peraturan Perundangan Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
443. Buku Hukum 1 2013 Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
444. Buku Hukum 1 2013 Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
445. Buku Hukum 69 2013 Himpunan Peraturan Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan dalam Negeri di Kabupaten/Kota dan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
446. Buku Hukum 16 2013 Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
447. Buku Hukum 1 2013 Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Keuangan Negara
448. Buku Hukum 1 2013 Sosialisasi Peraturan Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah
449. Buku Hukum 1 2013 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013
450. Buku Hukum 1 2013 Nota Keuangan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013
451. Buku Hukum 1 2013 Statistik Kabupaten Wonosobo 2013
452. Monografi 27 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
453. Monografi 22 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
Tidak Berlaku
454. Monografi 4 2013 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Tidak Berlaku
455. Buku Hukum 1 2013 Pararameter HAM dan Pembentukan Produk Hukum Daerah
456. Buku Hukum 7 2013 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 7
457. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013
458. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013
459. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013
460. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013
461. Buku Hukum 1 2013 Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2013
462. Buku Hukum 1 2013 Nilai Tukar Petani Kabupaten Wonosobo 2013
463. Buku Hukum 32 2013 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013
464. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2013
465. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2013
466. Buku Hukum 47 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 47
467. Buku Hukum 32 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 32
468. Buku Hukum 36 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 36
469. Buku Hukum 12 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 12
470. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013
471. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013
472. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2013
473. Buku Hukum 1 2013 Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013
474. Buku Hukum 5 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5
475. Buku Hukum 35 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 35
476. Buku Hukum 7 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 7
477. Buku Hukum 13 2013 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 13
478. Buku Hukum 1 2013 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Demak tahun 2012
479. Buku Hukum 1 2013 Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012
480. Monografi 113 2012 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
Berlaku
481. Monografi 1 2012 Juknis Standar Akutansi Pemerintah 2012 Berlaku
482. Monografi 20 2012 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 20 tahun 2012 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Daerah
483. Buku Hukum 1 2012 Penanganan Fakir Miskin ( UU RI NO. 13 Tahun 2011 ) & KESEJAHTERAAN SOSIAL ( UU RI No. 11 Tahun 2009 )
484. Monografi 37 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Berlaku
485. Buku Hukum 1 2012 Petunjuk Teknis Standar Akuntansi Pemerintah
486. Monografi 1 2012 Undang - Undang Hak Asasi Manusia ( HAM )
487. Buku Hukum 1 2012 Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2012
488. Buku Hukum 1 2012 Rencana Kota Ibukota Kecamatan Leksono 1990-2012
489. Monografi 70 2012 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
Tidak Berlaku
490. Monografi 9 2012 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa
491. Buku Hukum 2 2012 Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2
492. Buku Hukum 5 2012 Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 5
493. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
494. Buku Hukum 16 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 16
495. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Bidang Pajak dan Retribusi
496. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2012
497. Buku Hukum 10 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 10
498. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011-2012
499. Monografi 30 2012 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 dan UU No 31 Tahun 1999
500. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2012
501. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2012
502. Buku Hukum 1 2012 Materi Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2012
503. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2012
504. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharo Tahun 2012
505. Buku Hukum 2 2012 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2
506. Buku Hukum 4 2012 Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2012
507. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Bupati Tahun 2011
508. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012
509. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011
510. Buku Hukum 34 2012 Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 34
511. Buku Hukum 39 2012 Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 39
512. Buku Hukum 28 2012 Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 28
513. Buku Hukum 12 2012 Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 12
514. Buku Hukum 34 2012 Lembaran Daerah Kabpaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2012
515. Monografi 6 2012 Peraturan Kepala Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 Tidak Berlaku
516. Monografi 1 2012 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Di Bidang Cukai
517. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010-2011
518. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
519. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Jilid 1
520. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011
521. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012
522. Monografi 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2012
523. Buku Hukum 20 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 20
524. Buku Hukum 12 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 12
525. Buku Hukum 34 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 34
526. Buku Hukum 44 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 44
527. Buku Hukum 19 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 19
528. Buku Hukum 38 2012 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 38
529. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011
530. Buku Hukum 2 2012 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Buku 2
531. Buku Hukum 1 2012 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012
532. Buku Hukum 2 2012 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2011 Nomor 2 Seri 2
533. Monografi 1 2012 Himpunan Abstrak Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 201 dan Keputusan Walikota Pekalongan-2011
534. Monografi 53 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
535. Monografi 11 2011 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011
Tidak Berlaku
536. Buku Umum 1 2011 Pembibitan Dan Pembudidayaan Manggis
537. Monografi 16 2011 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Berlaku
538. Monografi 5 2011 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2011
539. Buku Hukum 100 2011 Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 (PMK Nomor 100/PMK. 02/ 2010)
540. Monografi 1 2011 Petunjuk Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014
541. Monografi 23 2011 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 20112014
Tidak Berlaku
542. Monografi 4 2011 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Tidak Berlaku
543. Buku Hukum 1 2011 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
544. Monografi 70 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Berlaku
545. Monografi 1 2011 Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Kadarkum Ormas (TP-PKK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
546. Monografi 3 2011 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo
547. Buku Hukum 1 2011 Analisa Kemiskinan Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 Kabupaten Wonosobo
548. Monografi 1 2011 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011
549. Monografi 6 2011 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Berlaku
550. Monografi 35 2011 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tidak Berlaku
551. Monografi 3 2011 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Berlaku
552. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2010
553. Buku Hukum 7 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 7
554. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011
555. Buku Hukum 57 2011 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 57
556. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011
557. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011
558. Buku Hukum 39 2011 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 39
559. Monografi 1 2011 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
560. Buku Hukum 1 2011 Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Wonosobo
561. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
562. Buku Hukum 39 2011 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2011
563. Buku Hukum 25 2011 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2011
564. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011
565. Monografi 1 2011 Himpunan Keputusan Bupati Blora Tahun 2011
566. Buku Hukum 1 2011 Peraturan Bupati Magelang Tahun 2011
567. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Buku 1
568. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011
569. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011
570. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
571. Buku Hukum 6 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 6
572. Buku Hukum 8 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 8
573. Buku Hukum 9 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 9
574. Buku Hukum 10 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 10
575. Buku Hukum 8 2011 Lembaran Daerah Kabpaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011
576. Buku Hukum 5 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011
577. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011
578. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010/2011
579. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Jilid II
580. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011
581. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011
582. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
583. Buku Hukum 1 2011 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010
584. Buku Hukum 11 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 11
585. Buku Hukum 7 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7
586. Buku Hukum 5 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5
587. Buku Hukum 1 2011 Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011
588. Monografi 1 2011 Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi
589. Monografi 33 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
Berlaku
590. Monografi 1 2010 Petunjuk Pelaksanaan Operasional Program Terpadu Keluarga Sejahtera
591. Monografi 54 2010 Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tidak Berlaku
592. Monografi 1 2010 Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bima Lukar Wonosobo
593. Buku Hukum 1 2010 Buku Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
594. Monografi 1 2010 Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara di Departemen Dalam Negeri
595. Buku Hukum 1 2010 Kebijaksanaan dan Program Pembangunan Pangan dalam Repelita VI
596. Putusan Mahkamah Agung 1 2010 Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Hak Asasi Manusia
597. Buku Hukum 1 2010 Buku Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
598. Buku Hukum 1 2010 Buku Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
599. Penelitian Hukum 1 2010 Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara
600. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
601. Buku Hukum 1 2010 Bahan Penataran Pancasila / P-4
602. Monografi 1 2010 Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Jumlah Penduduk WNRI
603. Buku Hukum 1 2010 Petunjuk Paktis Untuk Pencacah & Pengawas
604. Buku Hukum 1 2010 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
605. Buku Hukum 1 2010 KTT X Gerakan Non Blok
606. Buku Hukum 1 2010 Direktori Pemerintahan RI 2001-2002 Directory Of The RI Goverment
607. Buku Hukum 11 2010 Dana Pensiun Himpunan Peraturan Perundangan
608. Buku Hukum 1 2010 Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969
609. Buku Hukum 1 2010 Setialah Kepada Penderitaan Bangsamu
610. Buku Hukum 1 2010 Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Menjelang Pendaftaran Pemilih dan Penduduk Warganegara Indonesia
611. Buku Hukum 7 2010 Bahan Penataran
612. Buku Hukum 1 2010 Wewenang, Tugas dan Kewajiban Camat
613. Buku Hukum 1 2010 Pedoman Permasyarakatan Budaya Kerja
614. Buku Hukum 1 2010 Pedoman Kabinet Ampera
615. Buku Hukum 1 2010 Undang - Undang Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
616. Buku Hukum 1 2010 Sosialisasi UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
617. Buku Hukum 1 2010 Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009
618. Buku Hukum 1 2010 Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Pedoman Umum Pengelolaan Pasar Desa
619. Buku Hukum 1 2010 Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun anggaran 2009
620. Buku Hukum 1 2010 Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat Dalam PTUN ( Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-undangan)
621. Buku Hukum 1 2010 Laporan Survey Projek Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro Untuk Pembangunan Pilot Projek Deminstration Centre Pusat Listrik Tenaga Mikaro Hidro
622. Buku Hukum 1 2010 Kumpulan Peraturan Pemerintahan Terkait Penyelenggaraan Dekonsesntrasi Dan Tugas Pembantuan
623. Buku Hukum 1 2010 K.U.H.D ( Kitab Undang - Undang Hukum Dagang ) & P.K (Peraturan Kepailitan)
624. Buku Hukum 1 2010 50 Tahun Perjalanan Aparatur Negara Republik Indonesia
625. Buku Hukum 1 2010 Sususnan Dalam Satu Nakah Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
626. Buku Hukum 1 2010 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018
627. Buku Hukum 1 2010 Buku Panduan Sosialisasi SPM Dan Penyusunan Perencaaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSP & Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota
628. Monografi 15 2010 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Tidak Berlaku
629. Buku Hukum 1 2010 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Wonosobo Periode 2005-2010
630. Buku Hukum 1 2010 Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah
631. Buku Hukum 30 2010 KPK RI
632. Buku Hukum 1 2010 Buku Panduan Tentang Prinsip dan Rekomendasi untuk sebuah sistem statistik viral
633. Monografi 44 2010 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
634. Monografi 5 2010 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
Berlaku
635. Monografi 1 2010 Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan
636. Monografi 58 2010 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Berlaku
637. Buku Hukum 1 2010 Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Publik
638. Buku Hukum 1 2010 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Panduan Pemasyarakatan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Uutan Bab, Pasal, dan Ayat
639. Putusan Mahkamah Agung 1 2010 Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tentang Sengketa Pilkada disertai Anotasi
640. Buku Hukum 1 2010 Delik Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi
641. Monografi 33 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
Berlaku
642. Buku Hukum 0 2010 Aspek Hukum
643. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009
644. Buku Hukum 30 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 30
645. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010
646. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2009-2010
647. Buku Hukum 4 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4
648. Buku Hukum 15 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 15
649. Buku Hukum 8 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8
650. Buku Hukum 13 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 13
651. Buku Hukum 11 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 11
652. Buku Hukum 14 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 14
653. Buku Hukum 19 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 19
654. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2010
655. Monografi 1 2010 Himpunan Keputusan Bupati Blora Periode Januari - Juni 2010
656. Monografi 27 2010 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Batang
657. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010
658. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010
659. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009-2010
660. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009/2010
661. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010
662. Buku Hukum 6 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6
663. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2010
664. Buku Hukum 4 2010 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 4
665. Buku Hukum 33 2010 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 33
666. Buku Hukum 5 2010 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 5
667. Buku Hukum 13 2010 Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
668. Buku Hukum 12 2010 Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
669. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1-10
670. Buku Hukum 8 2010 Himpunan Warta Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun VIII Tahun 2009
671. Buku Hukum 36 2010 Warta Peraturan Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2009
672. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009
673. Buku Hukum 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
674. Buku Hukum 3 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3 tahun 2010
675. Buku Hukum 1 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010
676. Buku Hukum 5 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5 tahun 2010
677. Buku Hukum 6 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010
678. Buku Hukum 7 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7 tahun 2010
679. Buku Hukum 2 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2 tahun 2010
680. Buku Hukum 4 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4 tahun 2010
681. Buku Hukum 2 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 2
682. Buku Hukum 7 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 7
683. Buku Hukum 6 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6
684. Buku Hukum 5 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5
685. Buku Hukum 4 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 4
686. Buku Hukum 3 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3
687. Buku Hukum 1 2010 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010
688. Buku Hukum 1 2010 Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010
689. Himpunan 1 2010 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010
690. Himpunan Peraturan 1 2010 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010
691. Monografi 110 2009 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
Berlaku
692. Monografi 1 2009 Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009 Berlaku
693. Monografi 5 2009 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
694. Monografi 0 2009 Undang Undang di Bidang Pertambangan
695. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI di Bidang Cukai
696. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI di Bidang Cukai
697. Monografi 28 2009 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU NO 28 Tahun 2009)
Tidak Berlaku
698. Monografi 1 2009 Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/TAHUN 1976 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan-Badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah
699. Buku Hukum 12 2009 Himpunan Peraturan Pengelolaan Peralatan Daerah
700. Monografi 28 2009 Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tidak Berlaku
701. Monografi 52 2009 Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Berlaku
702. Monografi 1 2009 Undang-Undang Di Bidang Pertambangan
703. Buku Hukum 1 2009 Petunjuk Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
704. Monografi 30 2009 Undang-Undang RI No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Berlaku
705. Buku Hukum 26 2009 Peraturan Pelaksanaan di Bidang CUKAI
706. Buku Hukum 1 2009 Buku petunjuk tentang proes pencalonan dan pemilihab kepala daerah tingkat II
707. Buku Hukum 15 2009 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15
708. Buku Hukum 21 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 21
709. Buku Hukum 27 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 27
710. Buku Hukum 16 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 16
711. Buku Hukum 25 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 25
712. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008/2009
713. Buku Hukum 1 2009 Pemerintah Kabupaten Purbalingga Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2009
714. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
715. Buku Hukum 5 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 5
716. Buku Hukum 15 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15
717. Buku Hukum 1 2009 Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 1998/1999
718. Buku Hukum 10 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 tahun 2009
719. Buku Hukum 30 2009 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 30
720. Monografi 1 2009 Abstrak Peraturan Perundang-Undangan Nomor XVIII Tahun 2009
721. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Peraturan Bupati Tegal Tahun 2009
722. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2008
723. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009
724. Buku Hukum 13 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 13
725. Buku Hukum 13 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 13
726. Buku Hukum 6 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 6
727. Buku Hukum 7 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 7
728. Buku Hukum 17 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 17
729. Buku Hukum 2 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 2
730. Buku Hukum 28 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 28
731. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009
732. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009
733. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009
734. Buku Hukum 9 2009 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9
735. Buku Hukum 1 2009 Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009
736. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009
737. Monografi 1 2009 Undang-Undang Di Bidang Pertambangan
738. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2009
739. Buku Hukum 4 2009 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 4
740. Buku Hukum 1 2009 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
741. Buku Hukum 1 2009 Bahan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
742. Buku Hukum 7 2009 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 tahun 2008
743. Buku Hukum 36 2009 Warta Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009
744. Himpunan 1 2009 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009
745. Himpunan 1 2009 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009
746. Artikel/Majalah Hukum 2 2008 Majalah Hukum Nasional No. 2 Th 2008
747. Artikel/Majalah Hukum 1 2008 Majalah Hukum Nasional No. 1 Th 2008
748. Monografi 1 2008 Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Keberadaan Hypermarket Berlaku
749. Pengkajian Hukum 1 2008 Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme Berlaku
750. Pengkajian Hukum 1 2008 Pengkajian Hukum Tentang Penyalahgunaan Teknologi Siber Dalam Gerakan Teroris
751. Pengkajian Hukum 1 2008 Pengkajian Hukum Tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja Sama International Dalam Konvensi PBB Berlaku
752. Pengkajian Hukum 1 2008 Pengkajian Hukum Tentang Bentuk-Bentuk Peraturan Perundnag-Undnagan Kaitannya Dengan Penafsiran Otonomi Daerah
753. Pengkajian Hukum 1 2008 Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi dan Hubungannya Dengan Transparansi Anggaran Pada Instansi Pemerintah
754. Pengkajian Hukum 1 2008 Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Privatisasi Berlaku
755. Penelitian Hukum 1 2008 Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
756. Buku Hukum 1 2008 Direktori Penerbit Jawa Tengah Tahun 2008
757. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Keterbukaan Informasi Publik
758. Buku Hukum 55 2008 Berita Negara Republik Indonesia
759. Monografi 1 2008 Undang-Undang Di Bidang Perhubungan Tahun 2008
760. Monografi 1 2008 7 Undang-Undang Tahun 2008
761. Monografi 11 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
762. Monografi 1 2008 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Berlaku
763. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008
764. Buku Hukum 8 2008 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8
765. Buku Hukum 9 2008 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 9
766. Buku Hukum 10 2008 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 10
767. Buku Hukum 5 2008 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 5
768. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008
769. Buku Hukum 9 2008 Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 9
770. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008
771. Buku Hukum 8 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 tahun 2008
772. Buku Hukum 6 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008
773. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Bupati Tahun 2008
774. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Produk Hukum Kabupaten Banjarnegara tahun 2007-2008
775. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Bupati Tegal Tahun 2008
776. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2008
777. Buku Hukum 35 2008 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 35
778. Buku Hukum 7 2008 Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7
779. Buku Hukum 4 2008 Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 4
780. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal TA 2008
781. Monografi 12 2008 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tidak Berlaku
782. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 1-33
783. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008
784. Buku Hukum 1 2008 Peraturan Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2008
785. Monografi 32 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Tahun Anggaran 2009
786. Buku Hukum 1 2008 Sosialisasi Perda Tentang Desa Tahun 2008
787. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008
788. Buku Hukum 4800 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
789. Buku Hukum 1 2008 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008
790. Buku Hukum 8 2008 Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8
791. Artikel/Majalah Hukum 2 2007 Majalah Hukum Nasional No. 2 Th 2007
792. Artikel/Majalah Hukum 1 2007 Majalah Hukum Nasional No. 1 Th 2007
793. Monografi 1 2007 Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Zona Tambahan Berlaku
794. Monografi 1 2007 Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Berlaku
795. Monografi 1 2007 Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Batas Waktu Penyerahan Berkas Perkara Dari Penyidik KePenuntut Umum
796. Monografi 1 2007 Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan Berlaku
797. Monografi 1 2007 Analisis dan Evaluasi Tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Berlaku
798. Pengkajian Hukum 1 2007 Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Berlaku
799. Penelitian Hukum 1 2007 Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Lembaga Jaminan Di Indonesia Berlaku
800. Penelitian Hukum 1 2007 Penelitian Hukum Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dalam Hubungannya Dengan Usaha Tani Berlaku
801. Penelitian Hukum 1 2007 Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana Berlaku
802. Penelitian Hukum 1 2007 Penelitian Hukum Tentang Peranan Hukum Investasi Di Indonesia Dalam Era Globalisasi
803. Monografi 12 2007 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2007 Tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi RAD-PK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2008
804. Monografi 1 2007 5 Undang-Undang
805. Monografi 1 2007 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
806. Buku Hukum 1 2007 Penyuluhan Dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum ( BINMATKUM) Tahun 2007
807. Monografi 40 2007 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
808. Monografi 96 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara
Tidak Berlaku
809. Monografi 111 2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup&Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Tidak Berlaku
810. Monografi 30 2007 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
Berlaku
811. Buku Hukum 1 2007 Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan Yang Seharusnya Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan
812. Buku Hukum 1 2007 Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT Tahunan Pasal 21)
813. Buku Hukum 1 2007 Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
814. Buku Hukum 2 2007 2 Undang - Undang Tentang Kewarganegaraan Administrasi Kependudukan
815. Buku Hukum 1 2007 Materi Sosialisasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
816. Monografi 17 2007 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Berlaku
817. Buku Hukum 3 2007 Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
818. Buku Hukum 1 2007 Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
819. Monografi 41 2007 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
820. Monografi 120 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
821. Monografi 17 2007 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tidak Berlaku
822. Buku Hukum 1 2007 Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2007
823. Buku Hukum 1 2007 Lampiran IX-XIII Raperda Tahun 2007
824. Buku Hukum 1 2007 Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Tahun 2007
825. Buku Hukum 1 2007 Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS Beserta Ketentuan Pelaksanaannya
826. Monografi 26 2007 Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
827. Monografi 35 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
828. Buku Hukum 7 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7 tahun 2007
829. Buku Hukum 6 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2007
830. Buku Hukum 10 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 10 tahun 2007 Seri C No. 1
831. Buku Hukum 6 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2007 Seri E No. 3
832. Buku Hukum 8 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8 tahun 2007 Seri A No. 3
833. Buku Hukum 4 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2007 Seri A No. 1
834. Buku Hukum 4 2007 Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2007
835. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2007
836. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2007
837. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2007
838. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007
839. Buku Hukum 25 2007 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2007
840. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007
841. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Jilid I
842. Buku Hukum 8 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 8
843. Buku Hukum 9 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2007 Seri E No 4
844. Buku Hukum 2 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 Seri A No 2
845. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2007 Seri B No 1
846. Buku Hukum 22 2007 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 22
847. Buku Hukum 3 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2007 Seri D No 1
848. Buku Hukum 8 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2007
849. Buku Hukum 14 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 14
850. Buku Hukum 15 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 15
851. Buku Hukum 13 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 13
852. Buku Hukum 9 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2007 Seri E Nomor 4
853. Buku Hukum 7 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 Seri A Nomor 2
854. Buku Hukum 5 2007 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2007 Seri B Nomor 1
855. Buku Hukum 2 2007 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 2
856. Buku Hukum 16 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 16
857. Buku Hukum 3 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007
858. Buku Hukum 5 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007
859. Buku Hukum 13 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007
860. Buku Hukum 1 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2007
861. Buku Hukum 2 2007 Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2007
862. Monografi 39 2007 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
863. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2007
864. Buku Hukum 4675 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
865. Buku Hukum 1 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
866. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007
867. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007
868. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2007
869. Buku Hukum 2 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2007
870. Buku Hukum 6 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007
871. Buku Hukum 3 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2007
872. Buku Hukum 7 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2008
873. Buku Hukum 1 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2007
874. Buku Hukum 4 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2007
875. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 1-9
876. Buku Hukum 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006/2007
877. Buku Hukum 18 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 18
878. Buku Hukum 17 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 17
879. Buku Hukum 6 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 6
880. Buku Hukum 5 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 5
881. Buku Hukum 4 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 4
882. Buku Hukum 3 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 3
883. Buku Hukum 10 2007 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 tahun 2007
884. Himpunan 1 2007 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2007
885. Monografi 26 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
Berlaku
886. Monografi 53 2006 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tidak Berlaku
887. Monografi 3 2006 Instruksi Presiden No 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
Berlaku
888. Monografi 1 2006 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ... Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
889. Buku Umum 1 2006 Aneka Informasi Meneropong kualitas Layanan publik Menuju Good Governanace 2006 Berlaku
890. Artikel/Majalah Hukum 2 2006 Majalah Hukum Nasional No. 2 Th 2006
891. Artikel/Majalah Hukum 1 2006 Majalah Hukum Nasional No. 1 Th 2006
892. Pengkajian Hukum 1 2006 Pengkajian Hukum Masalah Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Berlaku
893. Penelitian Hukum 1 2006 Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipiil Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Daerah Berlaku
894. Putusan Mahkamah Konstitusi 005 2006 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006
Berlaku
895. Monografi 9 2006 Surat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah Bersifat Semnetara
896. Monografi 13 2006 Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Berlaku
897. Monografi 1 2006 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
898. Monografi 8 2006 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tidak BerlakuPERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
899. Monografi 6 2006 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006
Tidak Berlaku
900. Monografi 79 2006 Peraturan Presiden RI No 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tidak Berlaku
901. Monografi 20 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pedoaman Penyusunan APBD Tahun 2007
902. Buku Hukum 1 2006 Perubahan Peraturan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (PP.Nomor 37 Tahun 2005)
903. Buku Hukum 32 2006 Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Negara Indpenden Undang - Undag Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
904. Monografi 22 2006 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
905. Monografi 13 2006 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapat Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 Beserta Rencana Kerja Pemerintahan ( RKP ) Tahun 2006
Berlaku
906. Monografi 1 2006 Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi Tahun 2006 & Norma Perhitungan Penghasilan Neto
907. Monografi 8 2006 Peraturan Presiden R.I Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Tidak Berlaku
908. Buku Hukum 1 2006 Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Tenaga Honorer & Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
909. Buku Umum 1 2006 Jurnal Konstitusi
910. Buku Hukum 1 2006 Peraturan Perundang - Undangan tahun 2006 ( Terpilih ) Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI Tahun 2006
911. Monografi 22 2006 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standae Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
912. Buku Hukum 1 2006 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945
913. Monografi 22 2006 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
914. Buku Hukum 1 2006 Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2006
915. Monografi 16 2006 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
Berlaku
916. Monografi 16 2006 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
917. Putusan Mahkamah Konstitusi 1 2006 Putusan MK RI Tentang Pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris dan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Berlaku
918. Buku Hukum 1 2006 Daftar Tajum Subjek Islam Dan Klasifikasi Islam Adaptasi dan perluasan Notasi 297 Dewy Dwcimal Classificasion ( DDC )
919. Buku Hukum 1 2006 Produk Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat Tahun 2006
920. Buku Hukum 1 2006 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten MagelangTahun 2006 Nomor 1-14
921. Buku Hukum 19 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 19
922. Buku Hukum 1 2006 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2006 Seri C No 1
923. Buku Hukum 22 2006 Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2006 Nomor 5 Seri A No 22
924. Buku Hukum 23 2006 Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2006 Nomor 29 Seri E No 23
925. Buku Hukum 31 2006 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2006 Seri C Nomor 1
926. Buku Hukum 5 2006 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri A Nomor 5
927. Buku Hukum 23 2006 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2006 Seri E Nomor 23
928. Buku Hukum 3 2006 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2006 Seri A Nomor 1
929. Buku Hukum 1 2006 Bahan Pokok Penyuluhan Hukum
930. Monografi 9 2006 Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Berlaku
931. Buku Hukum 4595 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
932. Buku Hukum 1 2006 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2006
933. Buku Hukum 1 2006 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006
934. Buku Hukum 21 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 21
935. Buku Hukum 32 2006 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 32 Tahun 2006
936. Buku Hukum 30 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2006
937. Buku Hukum 5 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5
938. Buku Hukum 9 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 9
939. Buku Hukum 7 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7
940. Buku Hukum 6 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6
941. Buku Hukum 5 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5
942. Buku Hukum 4 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4
943. Buku Hukum 3 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 3
944. Buku Hukum 32 2006 Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2006 Nomor 32
945. Buku Hukum 14 2006 Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2006 Nomor 14
946. Buku Hukum 30 2006 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 30 Tahun 2006
947. Buku Hukum 23 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 23
948. Buku Hukum 22 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 22
949. Buku Hukum 21 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 21
950. Buku Hukum 20 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 20
951. Buku Hukum 18 2006 Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 18
952. Monografi 16 2005 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Berlaku
953. Monografi 1 2005 Keputusan Menteri Perdagangan Tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
954. Monografi 4 2005 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Berlaku
955. Artikel/Majalah Hukum 2 2005 Majalah Hukum Nasional No. 2 Th 2005
956. Artikel/Majalah Hukum 1 2005 Majalah Hukum Nasional No. 1 Th 2005
957. Putusan Mahkamah Konstitusi 015 2005 Mahkamah Konstitusi RI Putusan Nomor 015/PUU-III/2005
Berlaku
958. Putusan Mahkamah Konstitusi 013 2005 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 013PUU-III2005 Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap UUD 1945
Berlaku
959. Monografi 60 2005 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Internasional Sektor Jasa Pendidikan Dalam Kerangka Perdagangan Internasional
960. Buku Hukum 1 2005 Company Profile
961. Monografi 14 2005 Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Berlaku
962. Monografi 14 2005 Undang-Undang Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005) Beserta Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah
963. Buku Hukum 1 2005 Produk Perundang-Undangan Pemerintah Pusat
964. Monografi 1 2005 Katalog Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden Dari Tahun 1946 s.d 2005 Dengan Status/ Aspek Legalitasnya
Berlaku
965. Buku Hukum 1 2005 Katalog Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Sejak Tahun 1952 s/d 2005 Dengan Status/Aspek Keadilan
966. Buku Hukum 1 2005 Himpunan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
967. Buku Hukum 1 2005 Buku Panduan Sosialisasi Persiapan Implementasi Otonomi Derah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024
968. Putusan/Yurisprudensi 1 2005 Himpunan YurisprudensI Hukum Kepailitan, Hutang Piutang, Waris
969. Buku Hukum 1 2005 Pilihan Peraturan Di Bidang Pertanahan
970. Monografi 7 2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
Berlaku
971. Monografi 3 2005 Perqturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Berlaku
972. Buku Hukum 1 2005 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006
973. Buku Hukum 1 2005 Lampiran I-IX Raperda Kabupaten Wonosobo Tahun 2005
974. Buku Hukum 1 2005 PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2005
975. Buku Hukum 1 2005 Lampiran I-X Raperda Kabupaten Wonosobo Tahun 2005
976. Buku Hukum 1 2005 Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
977. Buku Hukum 1 2005 Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Barang Daerah Yang Dipisahkan
978. Monografi 1 2005 Undang-Undang Penyiaran Beserta Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2005
979. Buku Hukum 013 2005 Putusan Nomor 013/PUU-III/2005
980. Monografi 01 2005 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005
981. Monografi 72 2005 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Tidak Berlaku
982. Monografi 19 2005 Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
983. Putusan/Yurisprudensi 1 2005 Himpunan Yurisprudensi Hukum Pertanahan
984. Monografi 294 2005 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2004 Tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
985. Buku Hukum 1 2005 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo
986. Monografi 65 2005 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tidak Berlaku
987. Buku Hukum 1 2005 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 1-9
988. Buku Hukum 7 2005 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD TA 2004
989. Monografi 1 2005 Himpunan Peraturan Walikota SemarangTahun 2005
990. Buku Hukum 1 2005 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2004-2005
991. Buku Hukum 3 2005 Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 3
992. Buku Hukum 3 2005 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2005
993. Buku Hukum 1 2005 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005
994. Buku Hukum 4465 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
995. Buku Hukum 3 2005 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 03 Tahun 2005
996. Buku Hukum 1 2005 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 1-37
997. Himpunan Peraturan 1 2005 Himpunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Di Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 1990-2004
998. Himpunan 1 2005 Himpunan Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2005&2006
999. Monografi 1 2004 Buku Saku BAP 4
1000. Penelitian Hukum 1 2004 Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia Berlaku
1001. Buku Hukum 12 2004 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Penyuluhan dan Penerangan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum tahun 2004, UU RI No 12 Tahun 2003
1002. Monografi 23 2004 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
1003. Monografi 19 2004 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Tidak Berlaku
1004. Monografi 14 2004 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
1005. Buku Hukum 1 2004 Penyuluhan Dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum ( BINMATKUM ) Tahun 2004
1006. Monografi 40 2004 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009
Tidak Berlaku
1007. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pengarturan Desa
1008. Monografi 7 2004 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
Berlaku
1009. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Peraturan di Bidang Pertanahan dan Perumahan Tahun 2004
1010. Monografi 23 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berlaku
1011. Monografi 69 2004 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi
1012. Buku Hukum 1 2004 Peratura Penunjang Pejabat AKta Tanah dan Hak Atas Tanggung Atas Tanah
1013. Buku Hukum 1 2004 Penerapan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Umum di Kabupaten/Kota
1014. Buku Hukum 1 2004 Presiden Republik Indonesia Peraturan Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD
1015. Buku Hukum 1 2004 Pola Kearsipan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
1016. Buku Hukum 1 2004 Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
1017. Buku Hukum 1 2004 Program Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2004
1018. Buku Hukum 1 2004 Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Tahun 2004
1019. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pengaturan Desa
1020. Buku Hukum 10 2004 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004
1021. Buku Hukum 1 2004 Buku Petunjuk Pengelolaan, Pengawasan dan Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
1022. Monografi 10 2004 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Tidak Berlaku
1023. Monografi 7 2004 Undang-Undang RI No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
1024. Monografi 155 2004 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 dan Nomor 162 Tahun 2004 Bidang DPRD
1025. Monografi 40 2004 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009
Tidak Berlaku
1026. Monografi 1 2004 4 Undang-Undang Sumber Daya Air, Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi
1027. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
1028. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2004
1029. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Jilid 1
1030. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004
1031. Monografi 32 2004 Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
1032. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2004
1033. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2004
1034. Buku Hukum 4353 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1035. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004
1036. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003-2004
1037. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2004
1038. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2004
1039. Buku Hukum 1 2004 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2004
1040. Monografi 55 2003 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
Berlaku
1041. Monografi 8 2003 Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2003
1042. Monografi 1 2003 Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronika
1043. Monografi 1 2003 Analisis dan Evaluasi Hukum Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman Berlaku
1044. Monografi 1 2003 Analisis dan Evaluasi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Perairan Indonesia Berlaku
1045. Pengkajian Hukum 1 2003 Pengkajian Hukum Tentang Asas-Asas Ppidana Indonesia Berlaku
1046. Pengkajian Hukum 1 2003 Pengkajian Hukum Tentang Oecd Convention On Combatin Birbery Of Foreign Public Officials International Business Transaction Berlaku
1047. Pengkajian Hukum 1 2003 Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan Berlaku
1048. Penelitian Hukum 1 2003 Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara Berlaku
1049. Penelitian Hukum 1 2003 Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Transaksi Efek Di Lingkungan Pasar Modal Indonesia Berlaku
1050. Monografi 22 2003 Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1051. Monografi 32 2003 Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran
1052. Monografi 20 2003 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Berlaku
1053. Monografi 12 2003 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tidak Berlaku
1054. Monografi 17 2003 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Berlaku
1055. Monografi 55 2003 Peraturan Pemerintah RI No 55 Tahun 2003 Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
Berlaku
1056. Monografi 1 2003 3 Undang-Undang Bangunan Gedung Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1057. Monografi 80 2003 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
Tidak Berlaku
1058. Buku Hukum 1 2003 PUPNS Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 2003
1059. Monografi 32 2003 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Berlaku
1060. Monografi 20 2003 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Berlaku
1061. Monografi 34 2003 Peraturan Pemerintah RI No 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Berlaku
1062. Monografi 78 2003 Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Tempat Pemungutan Suara Sebagai Petunjuk Kerja Panitia Penyeleggara Pemilihan Umum DI daerah
1063. Monografi 80 2003 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tidak Berlaku
1064. Monografi 12 2003 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tidak Berlaku
1065. Buku Hukum 1 2003 Profil Statistik Gender Kabupaten Wonosobo Tahun 2002
1066. Buku Hukum 1 2003 Wonosobo Dalam Angka Wonosobo In Figures 2003
1067. Monografi 22 2003 Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tidak Berlaku
1068. Monografi 17 2003 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Berlaku
1069. Monografi 23 2003 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tidak Berlaku
1070. Buku Hukum 1 2003 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
1071. Monografi 1 2003 Ketetapan MPR RI No I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS
1072. Monografi 94 2003 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil
1073. Buku Hukum 1 2003 Himpunan SOT Tahun 2003
1074. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Jilid III
1075. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Keputusan Bupati Pati Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Di Bidang Pemerintahan Desa
1076. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2003 Jilid I
1077. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 1-14
1078. Buku Hukum 2 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Jilid II
1079. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2003 Nomor 1-12, 16, 18-21
1080. Buku Hukum 12 2003 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003
1081. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003
1082. Buku Hukum 4255 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1083. Buku Hukum 1 2003 Berita Negara Republik Indonesia
1084. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003
1085. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003
1086. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003
1087. Buku Hukum 1 2003 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003
1088. Penelitian Hukum 1 2002 Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Mekanisme Pemberdayaan Perempuan Berlaku
1089. Monografi 1 2002 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1090. Buku Hukum 1 2002 Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah
1091. Buku Hukum 1 2002 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001-2002
1092. Monografi 1 2002 Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
1093. Monografi 32 2002 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Berlaku
1094. Monografi 1 2002 Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahannya 1999-2002
1095. Monografi 390 2002 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 Nomor 01 Tahun 2002
1096. Buku Hukum 1 2002 Peraturan Kebijakan Perdagangan Di Bidang KOnsumen Dan Modal Asing 2002
1097. Buku Hukum 1 2002 Materi Rapat Koordinasi Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Wonosobo
1098. Buku Hukum 121 2002 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121 Tahun 2002
1099. Monografi 20 2002 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002
1100. Monografi 1 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak
1101. Monografi 31 2002 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
Tidak Berlaku
1102. Monografi 1 2002 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di Unit I Jawa Tengah
1103. Monografi 1 2002 Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1104. Monografi 1 2002 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Mendagri RI
1105. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002
1106. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2002
1107. Buku Hukum 3 2002 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2002
1108. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Keputusan Bupati Kendal TA 2002
1109. Buku Hukum 3 2002 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun 2002
1110. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Edisi III Tahun 2002
1111. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002
1112. Monografi 9 2002 Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penjabaran Realisasi Proyek/ Pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo
1113. Buku Hukum 14 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14-23 dan 25-31 Tahun 2002
1114. Buku Hukum 2 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Jilid II
1115. Buku Hukum 22 2002 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002
1116. Buku Hukum 2 2002 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Edisi 2 Tahun 2002
1117. Buku Hukum 1 2002 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Edisi 1 Tahun 2002
1118. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002
1119. Buku Hukum 1 2002 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002
1120. Buku Hukum 4167 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1121. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Yang Mengatur Tentang Retribusi Daerah Jilid II
1122. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002
1123. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002
1124. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2002
1125. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001-2002
1126. Buku Hukum 3 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002 Nomor 3, 6, 10, 11, 19, 20, 22, 28, 32
1127. Buku Hukum 1 2002 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
1128. Buku Hukum 2 2002 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2002
1129. Buku Hukum 3 2002 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman nomor 3 tahun 2002 Seri C
1130. Buku Hukum 10 2002 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002
1131. Risalah Rapat 1 2001 Risalah Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Wonosobo Dalam Membahas Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati Wonosobo Berlaku
1132. Monografi 11 2001 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
Berlaku
1133. Buku Hukum 1 2001 Katalog Buku 2001 Puspa Swara
1134. Buku Hukum 1 2001 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia
1135. Buku Hukum 1 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen & Lembaga Pemerintah Non Departemen Kabinet Gotong Royong
1136. Monografi 36 2001 Peraturan Pemerintah RI tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Beserta Informasi Keuangan Daerah
1137. Monografi 180 2001 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1138. Buku Hukum 1 2001 Perempuan dan Laki-laki Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2001
1139. Buku Hukum 1 2001 Analisis Beban Kerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo
1140. Monografi 14 2001 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 14 tahun 2001 tentang Retensi Arsip Keuangan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah
1141. Monografi 1 2001 Peraturan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah 2001
1142. Buku Hukum 28 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 28-36
1143. Monografi 1 2001 Himpunan Keputusan Bupati Kendal
1144. Monografi 1 2001 Himpunan Keputusan Bupati Kendal
1145. Monografi 1 2001 Himpunan Keputusan Bupati Kendal
1146. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001
1147. Buku Hukum 2 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Jilid II
1148. Buku Hukum 3 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 3-13
1149. Buku Hukum 1 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000-2001
1150. Buku Hukum 10 2001 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2001
1151. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1152. Buku Hukum 4070 2001 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1153. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 8
1154. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pengaturan Desa Jilid I
1155. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001
1156. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001
1157. Buku Hukum 14 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 14
1158. Buku Hukum 45 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 45
1159. Buku Hukum 29 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 29
1160. Buku Hukum 26 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 26
1161. Buku Hukum 30 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 30
1162. Buku Hukum 43 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 43
1163. Buku Hukum 28 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 28
1164. Buku Hukum 32 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 32
1165. Buku Hukum 33 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 33
1166. Buku Hukum 35 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 35
1167. Buku Hukum 38 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 38
1168. Buku Hukum 1 2001 Bahan Penyuluhan Hukum I Tahun 2001
1169. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Yang Mengatur Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal
1170. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001
1171. Buku Hukum 1 2001 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten MagelangTahun 2001 Nomor 1-30
1172. Buku Hukum 26 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 26
1173. Buku Hukum 28 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 28
1174. Buku Hukum 29 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 29
1175. Monografi 48 2000 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Berlaku
1176. Monografi 9 2000 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
Berlaku
1177. Buku Umum 1 2000 The story Java Dieng
1178. Monografi 1 2000 Peraturan Pemerintah Tentang Pegawai Negeri Sipil
1179. Monografi 0 2000 Undang - Undang Serikat Buruh Tahun 2000 dan Undang Undang Tentang Unjuk Rasa
Berlaku
1180. Buku Hukum 1 2000 Pedoman Forkompanda 96 ( Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Di Daerah) Informasi Tentang Program Pendayagunaan Aparatur Negara Untuk Peserta Forkompanda 96
1181. Buku Hukum 1 2000 Materi Penyuluhan Hukum Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
1182. Buku Hukum 1 2000 Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Kepada DPRD Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 1995/2000
1183. Buku Hukum 1 2000 Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Kepada DPRD Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 1999/2000
1184. Buku Hukum 1 2000 Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Pada Akhir Masa Jabatan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1185. Monografi 32 2000 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
1186. Buku Hukum 24 2000 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 32 Seri D Nomor 24
1187. Buku Hukum 15 2000 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2000 Seri A No. 4
1188. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000
1189. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2000
1190. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000
1191. Buku Hukum 7 2000 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2000 Seri B Nomor 1
1192. Buku Hukum 2 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Jilid II
1193. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000 Nomor 1-22
1194. Buku Hukum 1 2000 Perubahan APBD Tahun 1999/2000
1195. Buku Hukum 3922 2000 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1196. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000
1197. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1998-2000
1198. Buku Hukum 1 2000 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000
1199. Buku Hukum 8 2000 Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2000
1200. Buku Hukum 1 2000 Lima tahun Wonosobo Membangun 1995-2000
1201. Buku Hukum 33 2000 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 33 Seri D Nomor 25
1202. Buku Hukum 31 2000 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 31
1203. Monografi 28 1999 Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Berlaku
1204. Monografi 5 1999 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Berlaku
1205. Monografi 37 1999 Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Berlaku
1206. Monografi 91 1999 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
Tidak Berlaku
1207. Monografi 23 1999 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Serah - Simpan dan Pengelolaan Karya Film Ceritera Atau Film Dokumenter
Tidak Berlaku
1208. Buku Hukum 1 1999 Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional
1209. Buku Hukum 1 1999 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional
1210. Buku Hukum 1 1999 Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah
1211. Buku Hukum 1 1999 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 03 Tahun 1999 Tanggal 20 Maret 1999
1212. Monografi 5 1999 Peraturan Pemerintah RI NO. 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
Tidak Berlaku
1213. Buku Hukum 1 1999 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Strategi Pemberantasa Korupsi Nasional
1214. Buku Hukum 1 1999 Laporan Penyelenggraan Pemilihan Umum Tahun 1999
1215. Buku Hukum 1 1999 Buku Lampiran 1 Pemilihan Umum 1999 Peraturan Perundang- undangan pemilihan umum 1999
1216. Monografi 29 1999 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Berlaku
1217. Monografi 25 1999 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahyn 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
1218. Buku Hukum 1 1999 Materi Rapat Koordinasi Bupati Wonosobo Dengan DPRD Kabupaten Wonosobo
1219. Buku Hukum 1 1999 Pengantar Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1220. Buku Hukum 1 1999 Program Jangka Menengah (PJM) Tahun 1994/1995-1998/1999
1221. Buku Hukum 1 1999 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Wonosobo Tahun 1998/1999
1222. Buku Hukum 1 1999 Sub Project Digest Th 1994/1995 -1998/1999
1223. Buku Hukum 22 1999 Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Pelaksanaan UU No 25 Tahun 1999
1224. Buku Hukum 28 1999 UU No 28 th 1999 dan UU No 31 th 1999
1225. Buku Hukum 5 1999 UU RI No 5 Tahun 1999
1226. Monografi 39 1999 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
1227. Monografi 39 1999 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
1228. Monografi 41 1999 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
1229. Buku Hukum 02 1999 Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik
1230. Monografi 27 1999 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
1231. Monografi 1 1999 Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1999
1232. Buku Hukum 5 1999 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1999 Seri B No 3
1233. Buku Hukum 1 1999 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1999 Tentang Pajak Daerah
1234. Buku Hukum 3 1999 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 03 Tahun 1999
1235. Buku Hukum 1 1999 Anggaran Belanja Rutin Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo TA 1998/1999
1236. Buku Hukum 3800 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1237. Buku Hukum 1 1999 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1998/1999
1238. Buku Hukum 20 1999 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 20 Tahun 1999
1239. Buku Hukum 19 1999 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 19 tahun 1999
1240. Buku Hukum 9 1999 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 9 tahun 1999
1241. Monografi 1 1998 Undang-Undang Dasar 1945 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
1242. Monografi 110 1998 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah
Berlaku
1243. Monografi 005 1998 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah
Berlaku
1244. Buku Hukum 2 1998 Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu
1245. Buku Hukum 1 1998 Panduan Kadarkum
1246. Monografi 84 1998 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 Tentang Pedoman Program Pendidikan Dan Pelatihan Bidang Perpustakaan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
1247. Buku Hukum 1 1998 Buku Laporan Pelaksanaan Hasil Kegiatan Abdi Satya Bhakti
1248. Buku Hukum 14 1998 Daftar dan Plafon Harga Obat Edisi XIV 1998
1249. Buku Hukum 1 1998 Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi ( SJDI ) HukumPeraturan Perundang-Undangan Pertanahan
1250. Monografi 1 1998 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Tidak Berlaku
1251. Buku Hukum 1 1998 Himpunan Peraturan Perundang - undangan departemen dalam negeri tahun 1998
1252. Monografi 1 1998 Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1998
1253. Monografi 12 1998 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 12 Tahun 1998
1254. Monografi 4 1998 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo No. 4 Tahun 1998
1255. Buku Hukum 3724 1998 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1256. Monografi 1 1997 Peraturan Menteri Negara/kepala Badan Pertahanan Nasional Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing
1257. Monografi 24 1997 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Berlaku
1258. Monografi 4 1997 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten
1259. Buku Hukum 1 1997 Katalogus Perpustakaan
1260. Monografi 17 1997 Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Tidak Berlaku
1261. Monografi 19 1997 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
1262. Buku Hukum 1 1997 Perubahan UU Tentang Hak Cipta, Paten, Dan Merek Tahun 1997
1263. Buku Hukum 2 1997 Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 1997
1264. Monografi 5 1997 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Dan Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 1997
Berlaku
1265. Monografi 1 1997 Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903 Tahun 1997 Tanggal Maret 1997
1266. Buku Hukum 1 1997 Himpunan Peraturan Tentang Organisasi Pengendalian Dampak Lingkungan
1267. Buku Hukum 1 1997 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1997 Jilid II
1268. Buku Hukum 1 1997 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1997 Jilid 1
1269. Monografi 1 1997 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997
1270. Monografi 3 1997 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Lindung Dan Wilayah Sekitarnya
1271. Buku Hukum 1 1997 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
1272. Monografi 102 1997 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/102/1997
1273. Buku Hukum 3666 1997 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1274. Monografi 2 1996 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pemetaan Tanah
Berlaku
1275. Monografi 167 1996 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1996 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
Berlaku
1276. Buku Umum 1 1996 Perhitungan Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat 2 Wonosobo 1996
1277. Buku Umum 1 1996 Anggaran Pendapatan Daerah Kabupeten Tingkat 2 Wonosobo 1996
1278. Monografi 40 1996 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah
Tidak Berlaku
1279. Buku Hukum 1 1996 Buku Kenangan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama(Diklat Spama) Propinsi Daerah Tingat I Jawa Tengah Tahun 1995/1996
1280. Monografi 1 1996 Petunjuk Pelaksanaan Penataran Bimbingan Teknis Kearsipan Tahun 1995/1996
1281. Buku Hukum 42 1996 Paket Deregulasi 4 Juni 1996
1282. Buku Hukum 1 1996 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1996 Jilid ii
1283. Buku Hukum 1 1996 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1996 Jilid 1
1284. Monografi 40 1996 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah
Tidak Berlaku
1285. Buku Hukum 1 1996 Pedoman Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1286. Buku Hukum 1 1996 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tahun 1996
1287. Buku Hukum 1 1996 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora
1288. Buku Hukum 1 1996 APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo TA 1995/1996
1289. Buku Hukum 1996 1996 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1996 Nomor 11
1290. Buku Hukum 8 1996 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1996 Nomor 8
1291. Monografi 36 1995 Keputusan Menteri Kesehatan No. 36/ Menkes / SK/I/1995 tentang Daftar Obat Inpres Untuk Unit Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kotamadya
Berlaku
1292. Monografi 153 1995 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia
1293. Risalah Rapat 1 1995 Risalah Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI /PPKI 1995
1294. Monografi 20 1995 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo
1295. Monografi 1 1995 Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara Sebagai Petunjuk Kerja Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Di Daerah
Berlaku
1296. Buku Hukum 1 1995 Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
1297. Buku Hukum 1 1995 Cakrawala Kegiatan Desa Emas
1298. Buku Hukum 1 1995 Daftar Dokumen
1299. Monografi 9 1995 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
1300. Buku Hukum 1 1995 Rencana Pebangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94
1301. Monografi 8 1995 Peraturan Pemerintah NO. Tahun 1995 Tentang Penyerahan Pemerintahan Otonomi Daerah Tingkat II Percontohan
Berlaku
1302. Buku Hukum 1 1995 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1995
1303. Monografi 7 1995 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen dalam negeri tahun 1995 jilid 1
1304. Buku Hukum 1 1995 Pedoman Penyuluhan Hukum
1305. Buku Hukum 5 1995 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1995 Seri B No. 1
1306. Buku Hukum 6 1995 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 6 Tahun 1995 Seri B No. 2
1307. Buku Hukum 133 1995 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/133/1995
1308. Buku Hukum 3583 1995 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1309. Buku Hukum 1 1995 Upaya-Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Selama Pelita V Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
1310. Monografi 30 1994 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat 1994
Berlaku
1311. Monografi 20 1994 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Untuk Penanaman Modal Asing
1312. Buku Hukum 1 1994 Anggaran belanja Pembanggunan tingkat 2 wonosobo 1994
1313. Monografi 1 1994 Juknis Pelaksaan Lomba Kadarkum 1994 Berlaku
1314. Monografi 26 1994 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak Beserta Petunjuk Pelaksanaannya
1315. Monografi 16 1994 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Berlaku
1316. Putusan/Yurisprudensi 1 1994 Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
1317. Monografi 29 1994 Keppres Nomor 29/30 Tahun 1984
1318. Monografi 16 1994 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Berlaku
1319. Buku Hukum 1 1994 Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah 1993
1320. Buku Hukum 1 1994 Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum UU R.I No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dan Peraturan Pelaksanannya
1321. Buku Hukum 1 1994 Pembangunan Nasional Dalam Rangka Dikutip Dari Bahan Yang Disiapkan Oleh Bappenas
1322. Buku Hukum 1 1994 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 1994
1323. Buku Hukum 1 1994 Pedoman Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan
1324. Monografi 111 1994 Keputusan Menteri Negara Kependudukan / Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor III/HK-010/C4/94 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Di Wilayah
1325. Monografi 16 1994 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Berlaku
1326. Monografi 1 1994 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Kadarkum 1994
1327. Buku Umum 1 1994 Medikom Adhyaksa
1328. Buku Hukum 1 1994 Wonosobo Dalam Angka 1994
1329. Buku Hukum 1 1994 Jawaban Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Tahun 1994
1330. Buku Hukum 1 1994 Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Pangan Tahun 1994
1331. Buku Hukum 5 1994 Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum
1332. Monografi 1 1994 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1994
1333. Monografi 80 1994 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Klasifikasi, dan Kepegawaian
Berlaku
1334. Buku Hukum 1 1994 Gerakan 30 September Pemberontakan PKI
1335. Buku Hukum 1 1994 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Menyambut Kunjungan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1336. Buku Hukum 1 1994 Himpunan Peraturan Tentang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keortalan
1337. Monografi 31 1994 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
1338. Monografi 1 1994 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/ /1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal, dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be;lanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995
1339. Buku Hukum 1 1994 Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94
1340. Monografi 1 1994 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1993-1994
1341. Buku Hukum 3539 1994 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1342. Buku Hukum 1 1994 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah tahun 1993
1343. Monografi 2 1993 Undang-Undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
1344. Monografi 42 1993 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan
Tidak Berlaku
1345. Monografi 1 1993 Ketetapan - Ketetapan MPR-RI 1993
1346. Monografi 1891 1993 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1891 Tahun 1993
1347. Buku Hukum 1 1993 Angaran Belanja pembangunan tingkat 2 Wonosbo
1348. Monografi 1 1993 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan
Tidak Berlaku
1349. Monografi 1 1993 Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1993
1350. Buku Hukum 1 1993 Bibliografi Pemeritah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah
1351. Buku Hukum 1 1993 Informasi Peraturan Perundang-undangan Daerah
1352. Buku Hukum 9 1993 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah Nomor 9 tshun ke V 1991
1353. Buku Hukum 1 1993 Bahan Penataran
1354. Monografi 10 1993 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun !993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
Tidak Berlaku
1355. Buku Hukum 1 1993 Wonosobo Dalam Angka 1989-1993
1356. Buku Hukum 1 1993 Perkiraan Pendapatan Regional Wonosobo 1993
1357. Buku Hukum 1 1993 Keterangan Pertanggungjawaban dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo
1358. Monografi 42 1993 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan
Tidak Berlaku
1359. Buku Hukum 1 1993 Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang Rawan terhadap Gugatan Tata Usaha Negara
1360. Buku Hukum 1 1993 Peraturan Kepegawaian
1361. Buku Hukum 1 1993 Peraturan Pelaksanaan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1993
1362. Monografi 55 1993 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
1363. Buku Hukum 1 1993 Kutipan Nomor-Nomor Telepon Kantor/Dinas/Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1364. Buku Hukum 053 1993 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/053/1993
1365. Buku Hukum 1 1993 APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo TA 1992/1993
1366. Buku Hukum 1 1993 Himpunan Peraturan Mengenai Prosedur Perijinan Penangkapan, Pengangkutan dan Pemeliharaan Satwa yang Dilindungi
1367. Buku Hukum 1 1993 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1368. Monografi 1 1993 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Jilid XXVI
1369. Monografi 45 1992 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah
Berlaku
1370. Monografi 45 1992 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah
Berlaku
1371. Buku Hukum 1 1992 Angaran Belanja pembangunan tingkat 2 Wonosbo
1372. Risalah Rapat 1 1992 Risalah badan penyelidik usaha usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI / PPKI 1992 Berlaku
1373. Surat Keputusan Bupati 39 1992 Keputusan Bupati KDH Tingkat II Wonosobo Nomor 39 Tahun 1992
Berlaku
1374. Buku Hukum 1 1992 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Surat Keputusan Bupati Tahun 1992
1375. Monografi 45 1992 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggara Otonomi Daerah Denan Titik Berat Pada Daera Tingkat iII
Berlaku
1376. Buku Hukum 60 1992 Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun
1377. Buku Hukum 1 1992 Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI )
1378. Buku Hukum 1 1992 Pelayanan Jasa Hukum (Lewat Pos Kumdu)
1379. Buku Hukum 1 1992 Organisasi dan Tata Kerja Biro Pusat Statistik 1992
1380. Buku Hukum 1 1992 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1992
1381. Monografi 005 1992 Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 170/005/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Wonosobo
1382. Monografi 092 1992 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 903/092.a/1992
1383. Buku Hukum 1 1992 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1384. Monografi 1 1991 Petunjuk Pelaksanaan Penuntasan Anak kurang Beruntung usia 7- 12 Tahun untuk Masyarakat
1385. Buku Hukum 1 1991 Himpunan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II di Jawa Tengah
1386. Buku Hukum 1 1991 Peraturan Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sapuran Tahun 1989-2009
1387. Monografi 132 1991 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/1990 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Sanoman Dan Angka Kreditnya
1388. Monografi 1 1991 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
1389. Buku Hukum 9 1991 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1390. Buku Hukum 1 1991 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1991 Jilid 1
1391. Buku Hukum 1 1991 Himpunan Peraturan Daerah Kab. Dati II Banyumas Tentang Pajak/retribusi Th 1976-1991
1392. Monografi 0105 1991 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 910/0105/ tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan/ Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1393. Buku Hukum 1 1991 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1394. Monografi 9 1990 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan
Berlaku
1395. Buku Umum 1 1990 Pedoman Pembina Sentra Industri Kecil
1396. Monografi 1 1990 Juknis Pelaksanaan Transmigasi Swakarsa 1990
1397. Monografi 5 1990 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Berlaku
1398. Buku Hukum 1 1990 Himpunan Peraturan yang Menyangkut Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan
1399. Buku Hukum 1 1990 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1400. Monografi 16 1990 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia
Tidak Berlaku
1401. Monografi 1 1990 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Intruksi Mentri Dalam Negri Nomor 34 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Daerah
1402. Monografi 1 1990 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transigrasi Swakarsa Hutan Tanaman Industri
1403. Monografi 32 1990 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Daerah
Berlaku
1404. Monografi 9 1990 Intruksi Menteri Dalam Negeri NO: 9 Tahun 1990 Tentang Peningkatan Pembangunan
1405. Buku Umum 1 1990 Buku Pedoman Perencanaan untuk Struktur Beton Bertulang Biasa dan Struktur Tembok Bertulang untuk Gedung 1983
1406. Buku Hukum 1 1990 Menteri Perindustrian RI Pedoman Pembina Sentra Industri Kecil ( Pola Kerja Sama Keterkaitan Bapak Angkat)
1407. Buku Hukum 13 1990 Menteri Perindustrian RI Kebijakan Pengembangan Industri Nasional Ceramah Menteri Perindustrian Pada Penataran Para Bupati/Wali Kota Madya Seluruh Indonesia
1408. Buku Hukum 7 1990 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah Nomor 7 Tahun Ke 4 1990
1409. Buku Hukum 1 1990 Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Periode 1985-1990
1410. Buku Hukum 1 1990 Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Kepada DPRD Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 1989/1990
1411. Buku Hukum 5 1990 UU RI No 5 Tahun 1990
1412. Monografi 1 1990 Kumpulan Pilihan Ketetapan MPRS/MPR Tahun 1966-1983 yang masih berlaku
1413. Monografi 4 1990 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Tidak Berlaku
1414. Buku Hukum 1 1990 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri Th 1990
1415. Buku Hukum 1 1990 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1990
1416. Buku Hukum 1 1990 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1990
1417. Buku Hukum 1 1990 Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Pendidikan PelaksanaanPedoman Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
1418. Buku Hukum 1 1990 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1419. Buku Hukum 1 1990 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1990
1420. Buku Hukum 1 1989 Jawa Tengah Dalam Angka 1989
1421. Monografi 7 1989 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Berlaku
1422. Monografi 1 1989 Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Pertambahan Nilai ( PPN -1989 )
1423. Monografi 11 1989 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional
1424. Buku Hukum 1 1989 Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah 1984/1985-1988/1989
1425. Buku Hukum 1 1989 Himpunan Sambutan Gubernur KDH TK I Jawa Tengah
1426. Buku Hukum 4 1989 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1989 Seri D No 4
1427. Buku Hukum 4 1989 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1989
1428. Buku Hukum 18 1989 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
1429. Buku Hukum 1 1989 Organisasi Pemerintah Daerah/Wilayah Tingkat II Se Jawa Tengah Dalam Bagan
1430. Buku Hukum 1 1989 Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
1431. Buku Hukum 1 1989 Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
1432. Buku Hukum 1 1989 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1433. Buku Hukum 1 1989 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1434. Monografi 13 1988 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Gubernur
1435. Monografi 26 1988 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional
Tidak Berlaku
1436. Monografi 1324 1988 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1324/KMK. 04/ 1988 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
1437. Buku Hukum 1 1988 Pengembangan Susunan Organisasi Dan TataKerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1438. Buku Hukum 1 1988 Himpunan Sambutan Gubernur KDH TK 1 Jateng
1439. Buku Hukum 1 1988 Pengawasan Melekat
1440. Buku Hukum 1 1988 Pengawasan Melekat Pengawasan Atasan Langsung dan Pengawasan Fungsional serta Aparat Pengawasan Fungsional
1441. Buku Hukum 1 1988 Daftar Pertanyaan dan Jawaban Lomba Pembangunan Dari Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Tahun 1987/1988
1442. Monografi 26 1988 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
1443. Buku Hukum 2 1988 Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1988
1444. Buku Hukum 1 1988 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1988 Jilid I
1445. Monografi 1 1988 Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1988
1446. Buku Hukum 1 1988 Nota Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
1447. Buku Hukum 1 1988 Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
1448. Buku Hukum 1 1988 Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Serta Papan Nama Kantor Pemerintah Wilayah Kecamatan
1449. Buku Hukum 1 1988 Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
1450. Buku Hukum 1 1988 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1451. Buku Hukum 1 1988 Pidato Pertanggungjawaban Presiden/ Mandataris MPR RI
1452. Buku Hukum 1 1988 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1453. Buku Hukum 1 1987 Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
1454. Buku Hukum 1 1987 Himpunan Peraturan- Peraturan yang Menyangkut Pelayanan Kesehatan 1987
1455. Buku Hukum 1 1987 Kepemipinan, Kemampuan Aparat, dan Akselerasi Pembangunan Daerah
1456. Buku Hukum 1 1987 Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987
1457. Buku Hukum 1 1987 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1458. Buku Hukum 1 1987 Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian
1459. Monografi 82 1987 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan
1460. Buku Hukum 1 1987 Himpunan Peraturan yang Menyangkut Pelayanan Kesehatan 1987
1461. Buku Hukum 1 1987 Jawa Tengah Dalam Angka 1987
1462. Buku Hukum 1 1987 Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1463. Monografi 41 1987 Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor : 41 / HUK / 1987 Tentang Singkatan Nama Unit Organisasi Jabatan dan Kode Disposisi di Lingkungan Departemen Sosial
1464. Monografi 1 1987 Himpunan Undang-Undang / Peraturan Pemerintah- Keputusan/Instruksi Presiden Republik Indonesia dan Peraturan/ Keputusan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1987 Jilid I
1465. Monografi 1 1987 Himpunan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah-Keputusan/Instruksi Presiden RI dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri dalam Negeri Tahun 1987
1466. Buku Hukum 1 1987 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1987
1467. Buku Hukum 1 1987 Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
1468. Buku Hukum 1 1987 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1469. Buku Hukum 1 1987 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1470. Monografi 72 1986 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 72/HUK/1986 entang Cap Jabatan Dilingkungan Departemen Sosial
Berlaku
1471. Monografi 5 1986 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Berlaku
1472. Buku Hukum 1 1986 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tenga Nomor 2 Tahun 1986
1473. Buku Hukum 1 1986 Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986
1474. Monografi 2 1986 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peningkatan Pelaksanaan Keputusan Pesiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Kesederhanaan Hidup
1475. Monografi 2 1986 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Penyelenggraan Kampanye Pemilihan Umum
Tidak Berlaku
1476. Buku Hukum 1 1986 Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986
1477. Buku Hukum 1 1986 Pedoman Operasional Sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) Di Propinsi Jawa Tengah
1478. Buku Hukum 1 1986 Petunjuk Teknis Pembuatan Alat Pembangkit Gas Bio
1479. Monografi 5 1986 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Berlaku
1480. Buku Hukum 1 1986 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1481. Buku Hukum 1 1986 Himpunan Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Dati II Brebes
1482. Monografi 1 1985 Susunan Dalam Satu Naskah Dari Undang-Undang No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
1483. Monografi 21 1985 Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 1985
Berlaku
1484. Monografi 1 1985 Pokok Pokok Petunjuk Pelaksanaan Juklak Badan Perbaikan Gizi Daerah BPGD
1485. Himpunan 5 1985 Himpunan Undang-Undang RI Nomor 5 dan 8 Tahun 1985
1486. Monografi 13 1985 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
Tidak Berlaku
1487. Monografi 12 1985 UU RI No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Berlaku
1488. Monografi 1 1985 Susunan Dalam Satu Naskah Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969
1489. Buku Hukum 1 1985 Beberapa Catatan Upacara Tradisional Daerah Jawa Tengah
1490. Buku Hukum 1 1985 Himpunan Undang - Undang Republik Indonesia No. 1,2,dan 3 Tahun 1985
1491. Buku Hukum 1 1985 Risalah Fatwa Guna Tanah Untuk Pertimbangan Pemberian Ijin Konversi Penggunaan Tanah
1492. Monografi 8 1985 Undang-Undang No 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Berlaku
1493. Buku Hukum 1 1985 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Himpunan Keputusan Tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Di Daerah
1494. Monografi 8 1985 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Tidak Berlaku
1495. Buku Hukum 1 1985 Kumpulan Peraturan Perundang- Undangan Ketenaga Kerjaan
1496. Buku Hukum 4 1985 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
1497. Buku Hukum 1 1985 Hubungan Antar Budaya di Daerah Kotamadya Yogyakarta
1498. Monografi 0 1985 Undang - Undang Tentang Referendum Dan Organisasi Kemastarakatan
1499. Buku Hukum 1 1985 Keterangan Pertanggungjawaban dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Kepada DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
1500. Monografi 1 1985 Pokok-Pokok Petunjuk Pelaksanaan Juklak Badan Perbaikan Gizi Daerah BPGD
1501. Buku Hukum 1 1985 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1985
1502. Buku Hukum 4 1985 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 4 Tahun 1985
1503. Buku Hukum 1 1985 L. D Banjarnegara No. 1 Tahun 1985
1504. Buku Hukum 1 1985 Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Periode 1975-1985
1505. Buku Umum 1 1984 Tanaman Pelindung
1506. Buku Umum 1 1984 Tanaman Pelindung
1507. Monografi 1 1984 Buku Saku Kabupaten Wonosobo 1984
1508. Buku Hukum 1 1984 Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80 -1983/84
1509. Buku Hukum 61 1984 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 061/029/1984
1510. Buku Hukum 1 1984 Himpunan Pidato Presiden RI Tahun 1983 Bidang Polkam, Ekuin, Kesra
1511. Buku Hukum 1 1984 Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa Di Propinsi Dati I Jawa Tengah
1512. Buku Hukum 1 1984 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1984
1513. Monografi 1 1984 Buku Saku Statistik Bukittinggi Kota Wisata
1514. Buku Hukum 88 1984 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 88
1515. Buku Hukum 1 1984 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah
1516. Buku Hukum 1 1984 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia
1517. Buku Hukum 1 1984 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1518. Buku Hukum 1 1983 Hail Pemilu Umum 1982 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota-Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
1519. Buku Hukum 1 1983 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama satuan satuan Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Wilayah
1520. Buku Hukum 1 1983 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Ketetntuan Bentuk Dan Penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas Dan Papan Nama Satuan Satuan Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Wilayah
1521. Buku Hukum 11 1983 Ketentuan Bentuk Dan Penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Satuan Satuan Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Wilayah
1522. Buku Hukum 1 1983 Sistem Pengendalian Sosial Di Dalam Masyarakat Desa Ngadisari Tengger Propinsi Jawa Timur
1523. Buku Hukum 1 1983 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1524. Monografi 1 1983 Himpunan Undang-Undang / Peraturan Pemerintah- Keputusan/Instruksi Presiden Republik Indonesia dan Peraturan/ Keputusan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1983 Jilid I
1525. Monografi 1 1983 Himpunan Undang-undang/peraturan pemerintah-keputusan/instruksi presiden republik indonesia dan peraturan/ keputusan/ instruksi menteri dalam negeri tahun 1983 jilid II
1526. Buku Hukum 3245 1983 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1527. Monografi 563 1982 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 570/563/1982
1528. Buku Hukum 1 1982 Bahan-Bahan Penyuluhan Hukum untuk Beberapa Daerah Tingkat II Jawa Tengah
1529. Buku Hukum 1 1982 Daftar Alamat Pejabat-Pejabat Republik Indonesia
1530. Buku Hukum 5 1982 Buku Lampiran V Pemilihan Umum 1982
1531. Buku Hukum 6 1982 Buku Lampiran VI Pemilihan Umum 1982
1532. Buku Hukum 3 1982 Buku Peengkap III Pemilihan Umum 1982
1533. Buku Hukum 2 1982 Buku Pelengkap II Pemilihan Umum 1982
1534. Buku Hukum 1 1982 Buku Lampiran VIII Pemilihan Umum 1982
1535. Buku Hukum 1 1982 Buku Pelengkap VII Pemilihan Umum 1982
1536. Buku Hukum 1 1982 Pedoman Untuk KPPS Pemilu 1982
1537. Buku Hukum 1 1982 Buku Lampiran IV Pemilihan Umum 1982
1538. Buku Hukum 8 1982 Buku Lampiran VIII Pemilihan Umum 1982
1539. Buku Hukum 1 1982 Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Kepada DPRD Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 1981/1982
1540. Buku Hukum 1 1982 Program Kerja Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo
1541. Buku Hukum 1 1982 Buku Himpunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1542. Buku Hukum 1 1982 Penerangan dan Humas Harus Mampu Menumbuhkan Motivasi Masyarakat
1543. Buku Hukum 3210 1982 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1544. Buku Hukum 1 1982 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1545. Buku Hukum 1 1981/1982 Buku Hipunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jateng
1546. Monografi 4 1981 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 Tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa
1547. Monografi 32 1981 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI
Berlaku
1548. Buku Hukum 1 1981 Pengarahan Menteri Penerangan R.I Di Depan Para Peserta Pertemuan Bakohumas Daerah Tingkat II Se Jawa Tahap I Jawa Timur dan Yogya Tanggal 24 Agustus 1981 Di Departemen Penerangan
Berlaku
1549. Buku Hukum 50 1981 Pokok Pokok Kebijaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Sebagai Pelaksanaan Keppres No. 50 Tahun 1981
1550. Monografi 20 1981 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1981 tentang koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan di daerah
Berlaku
1551. Buku Hukum 4 1981 Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa
1552. Buku Hukum 1 1981 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah tahun 1981
1553. Buku Hukum 1 1981 Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1981 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
1554. Buku Hukum 1 1981 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1555. Buku Hukum 1 1980 Buku Pedoman Umum Organisasi Dalam Praktek
1556. Buku Hukum 1 1980 Buku Statistik Indonesia 1979/1980
1557. Buku Hukum 1 1980 Badan Administrasi Kepegawaian Negara Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
1558. Buku Hukum 1 1980 Bunga Rampai Katahanan Nasional ( Konsepsi & Teori ) 1 Himpunan Lemhannas
1559. Buku Hukum 1 1980 Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Penyelenggara Sekolah dasar Negeri
1560. Buku Hukum 1 1980 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1980
1561. Monografi 2 1979 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Ek.2/1979
1562. Monografi 182 1979 Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 182 Tahun 1979
1563. Buku Hukum 1 1979 Buku Pedoman Pelaksanaan Upacara Bendera
1564. Buku Hukum 1 1979 Buku Pedoman Kerja Bagi Petugas Tata Usaha
1565. Buku Hukum 1 1979 Buku Pedoman Petugas Organisasi dan Tatalaksana
1566. Buku Hukum 1 1979 Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Desa
1567. Monografi 130 1978 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978
1568. Monografi 2 1978 Undang - Undang Dasar Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila Ketetapan MPR No.II / MPR / 1978
1569. Monografi 1 1978 Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1978
1570. Buku Hukum 1 1978 Keterangan Pemerintah Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1977/1978 pada Sidang DPR
1571. Monografi 1 1978 Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Perda Tahun 1978
1572. Monografi 1 1978 Ketetapan_Ketetapan MPR RI 11-23 Maret 1978
1573. Buku Hukum 1 1978 Risalah Alternatif Hari Jadi Kota Semarang
1574. Buku Hukum 13 1978 Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1575. Buku Hukum 1 1978 Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1576. Monografi 1 1977 Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum Untuk Petunjuk Kerja KPPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977
1577. Buku Hukum 1 1977 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto
1578. Monografi 1 1976 Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi
1579. Monografi 9 1976 Undang - Undang Narkotika ( U.U. Noomor 9 Tahun 1976 )
Tidak Berlaku
1580. Monografi 2 1976 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1976
Tidak Berlaku
1581. Himpunan Peraturan 1 1976 Himpunan Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan RI
1582. Buku Hukum 1 1976 Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1583. Buku Hukum 1 1975 Pokok-Pokok Pengertian Tentang Lembaga Sosial Desa Dan Usaha-Usaha Pengembangannya
1584. Himpunan Peraturan 1 1975 Himpunan Peraturan Peraturan dan Perundang-undangan Republik Indonesia
1585. Monografi 1 1974 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berlaku
1586. Monografi 1 1974 Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya Nomor 9, Tahun 1975
Berlaku
1587. Buku Hukum 3019 1974 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
1588. Buku Hukum 1 1974 Lembaran Daerah Jawa Tengah
1589. Buku Hukum 60 1973 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 No. 1-60
1590. Monografi 18 1972 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum "Listrik Negara"
Tidak Berlaku
1591. Monografi 1 1972 Peraturan Pemerintah Nomor 1-12 Tahun 1972
1592. Buku Hukum 1 1972 Djemaah Hadji Indonesia Membantu Pembangunan Nasional
1593. Monografi 60 1971 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Indah Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
1594. Monografi 55 1971 Peraturan Pemerintah Nomor 55-59 Tahun 1971
1595. Monografi 16 1969 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tidak Berlaku
1596. Monografi 15 1969 Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Tidak Berlaku
1597. Monografi 15 1969 Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Tidak Berlaku
1598. Buku Hukum 2880 1969 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1599. Monografi 5 1967 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 05 Tahun 1967 Tentang Bentuk Kerdjasama - sama Dan Tata Kerdja Aparatur Pemerintahan Di Daerah
1600. Risalah Rapat 1 1964 Risalah Musyawarah Kerdja Antara Department Dalam Negeri dengan Direksi Bank-Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan-Perusahaan Seluruh Indonesia Berlaku
1601. Buku Hukum 1 1964 Risalah Musyawarh Kerja antara DEpartemen dalam negeri dengan Direksi Bank-bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia
1602. Buku Hukum 2606 1964 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1603. Buku Hukum 2372 1962 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1604. Buku Hukum 2122 1961 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1605. Buku Hukum 1921 1960 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1606. Buku Hukum 1 1959 Petundnjuk-Petundjuk Untuk Melaksanakan Pemberian Gadji Pokok
1607. Monografi 86 1958 Undang-undang (UU) Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
1608. Buku Hukum 1 1958 Buku Kenang-Kenangan Hari Sosial Pertama
1609. Monografi 86 1958 Undang- Undang No. 86 Tahun 1985 Tentang Nasionalisasi Perusahaan - Perusahaan Milik Belanda Di Indonesia
Berlaku
1610. Buku Hukum 1493 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1611. Buku Umum 1 1957 Sedikit Tentang Argalia
1612. Buku Hukum 941 1956 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1613. Buku Hukum 492 1954 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1614. Buku Hukum 182 1952 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1615. Buku Hukum 81 1951 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
1616. Buku Hukum 1 1950 Anggaran Dasar Serikat-serikat
1617. Buku Hukum 1 1950 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1618. Monografi 0 1945 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Berlaku
1619. Dokumen Langka 1 1944 Staatsblaad Van Nederlandsch-Indie
1620. Dokumen Langka 1 1918 De Gewestelijke Raad Van Kedoe
-
1621. Monografi 14 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
Berlaku
1622. Buku Hukum 1 1075 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jendral Soeharto Di Depan Sidang DPR 16 Agustus 1975 Dengan Lampirannya
1623. Monografi 1 1 Tes page 1
1624. Buku Hukum 1 1 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012
1625. Himpunan Peraturan 1 --- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perikanan
1626. Himpunan Peraturan 1 -- Himpunan Peraturan Perundang-undangan untuk Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Jilid II
1627. Himpunan Peraturan 1 -- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pertambangan
1628. Himpunan Peraturan 1 -- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan Di Daerah Jilid VI
1629. Buku Hukum 1 -- Himpunan Peraturan Perundangan di Bidang Kepariwisataan Jilid 1
1630. Buku Hukum 1 -- Himpunan Dasar Hukum Tugas-tugas Pokok Dinas Perburuhan Propinsi Jawa Tengah
1631. Buku Hukum 1 -- Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Deregulasi dan debirokratisasi
1632. Monografi 1 - Petunjuk Operasional Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam
1633. Himpunan Peraturan 1 - Himpunan Peraturan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999
1634. Buku Hukum 1 - Kumpulan Bahan - Bahan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara
1635. Buku Hukum 1 - Himpunan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Peraturan Peraturan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999
1636. Buku Hukum 1 - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Berlaku
1637. Buku Hukum 1 - Himpunan Peratura Untuk Penyusunan Produk Hukum Daeah
1638. Buku Hukum 1 - Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Antara Departemen Dalam Negeri Dengan PT Asuransi Jiwasraya
1639. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
1640. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pemerintahan Di Daerah jilid x
1641. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Di Bidang Penanaman Modal
1642. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Dibidang Peradilan
1643. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid v
1644. Buku Hukum 1 - Buku Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pemerintahan Daerah
1645. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Dearah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Tentang Pajak
1646. Buku Hukum 1 - Buku Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pemerintahan Desa
1647. Buku Hukum 1 - Pola Operasional Penerapan (POP) Program Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1648. Buku Hukum 1 - Buku Himpunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan RayaPropinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1649. Buku Hukum 1 - Buku Himpunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1650. Buku Hukum 1 - Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil
1651. Buku Hukum 1 - Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil
1652. Monografi 0 - UUD Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Berlaku
1653. Buku Hukum 1 - Undang - Undang Dasar 1945 Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila
1654. Buku Hukum 1 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
1655. Buku Hukum 1 - Sosialisasi UU No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan dan Publikasi Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Jateng Sebagai law and human right center
1656. Buku Hukum 84 - Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia Untuk Gedung 1983
1657. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik
Berlaku
1658. Buku Hukum 1 - Petundjuk Chusus Tentang Operasi Penerbangan Inpres Nomor 6 Tahun 1971
1659. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-Undangan untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid III
1660. Buku Hukum 1 - Pedoman Kabinet Ampera pokok pokok kebidjaksanaan
1661. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid Vi
1662. Buku Hukum 1 - Hidup Sebagai Muslim
1663. Buku Hukum 1 - Kota Di Dunia Ketiga
1664. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perungdang-Undangan Tentang Pemerintahan di Daerah XVI
1665. Buku Hukum 1 - Buku Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Sruktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propini Jawa Tengah Tingkat 1 Jawa Tengah
1666. Buku Hukum 1 - Kependudukan Teori Fakta dan Masalah
1667. Buku Hukum 1 - Menumbuhkan dan Meningkatkan Kemampuan Profesionalisme Dalam Pelaksanaan Tugas Melalui Management
1668. Buku Hukum 1 - Persepsi Tentang Etos Kerja, Kaitannya dengan Nilai Budaya Masyarakat Jawa Tengah
1669. Buku Hukum 1 - Kumpulan Tanya Jawab Lomba Cerdas Tangkas P-4
1670. Buku Hukum 1 - Pengantar Klasifikasi Persepuluhan Dewey
1671. Monografi 1 - Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Tentang Retribusi Jilid II
1672. Monografi 1 - Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Retribusi Jilid V
1673. Buku Hukum 2 - Studi Kelayakan Bisnis Edisi 2
1674. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat 1 Jawa Tengah Tentag Retribusi Jilid III
1675. Buku Hukum 1 - Peranan Pasar Pada Masyarakat Pedesaan Daerah Jawa Tengah
1676. Buku Hukum 1 - HIimpunan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tentang Retribusi
1677. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Daerah Prpinsi Daerah Tingkat 1 Tentan Retribusi Jilid V
1678. Buku Hukum 1 - Pengrajin Tradisional Daerah Jawa Tengah
1679. Buku Hukum 1 - Dinamika Administrasi Publik Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik
1680. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid VI
1681. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid V
1682. Buku Hukum 1 - Himpunan Perundang-undangan untuk pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid II
1683. Buku Hukum 1 - himpunan Peraturan Perundang-undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid VI
1684. Monografi 1 - Himpunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
1685. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian
1686. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian
1687. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian
1688. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian
1689. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian
1690. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid II
1691. Buku Hukum 1 - Perbuatan-Perbuatan Menurut Hukum Publik
1692. Buku Hukum 1 - Kumpulan Bahan-Bahan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara
1693. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Peradilan
1694. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Untuk Penyusunan Produk Hukum Daerah
1695. Himpunan Peraturan 1 - Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Di Daerah Jilid VIII
1696. Buku Hukum 1 - Materi Ujian Dinas Tingkat II Kelompok E Bahasa Indonesia Sejarah Indonesia
1697. Buku Hukum 1 - Materi Ujian Dinas II Kelompok B Kepegawaian dan Korpri
1698. Buku Hukum 1 - Pencatatan Perkawinan Bagi Para Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan YME
1699. Buku Hukum 1 - Petunjuk Mengelola Perpustakaan Jilid XII
1700. Buku Hukum 1 - Petunjuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
1701. Monografi 1 - Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Indonesia
1702. Buku Hukum 1 - Pengawasan/ Pemeriksaan Atas Tanggungjawab Keuangan Pemerintah Daerah
1703. Buku Hukum 1 - Narkoba dan Peradilannya di Indonesia
1704. Buku Hukum 1 - Menjalankan Pemerintahan dan Hukum Perdata
1705. Himpunan Peraturan 1 - Himpunan Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan RI
1706. Buku Hukum 1 - Himpunan Peraturan Perundng-Undangan Departemen Dalam Negeri RI Jilid VII
1707. Buku Hukum 1 - Dimensi-Dimensi Masalah Pertanahan Kita